TRIBUNFLORES.COM, KUPANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya transformasi pelayanan pertanahan yang berorientasi pada masyarakat. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja dan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Kelimutu Kantor Wilayah BPN NTT, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para pejabat administrator, pejabat pengawas, seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-NTT beserta jajaran. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, hadir Kepala Kantor Pertanahan Herman A. Oematan, S.SiT., bersama para kepala seksi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan pertanahan di daerah.

Dalam kegiatan itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya, S.T., M.Sc., memaparkan capaian kinerja serta perkembangan transformasi pelayanan pertanahan di NTT. Transformasi tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan layanan digital, penguatan data pertanahan, serta pembenahan tata kelola organisasi.

Menurut I Ketut, transformasi pelayanan bukan hanya berkaitan dengan perubahan sistem, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja dan pola pikir seluruh insan pertanahan.

Baca juga: Panitia Ajudikasi PTSL Kantor Pertanahan Sikka Periksa 175 Bidang Tanah di Desa Waturepa

“Transformasi pelayanan bukan hanya perubahan struktur organisasi, tetapi juga perubahan cara kerja, budaya kerja, dan pola pikir. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menekankan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan sangat bergantung pada integritas dan komitmen seluruh jajaran.

“Jadikan masyarakat sebagai pusat pelayanan, laksanakan tugas dengan integritas, manfaatkan teknologi secara optimal, dan pastikan setiap pelayanan memberikan kepastian, kecepatan, serta kemudahan bagi masyarakat,” tegas Nusron.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting yang harus dijaga melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pembinaan tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penguatan berbagai program prioritas Kementerian ATR/BPN, mulai dari percepatan layanan pertanahan, peningkatan kualitas data, penerapan layanan elektronik, hingga penguatan kompetensi sumber daya manusia.

Melalui kegiatan ini, jajaran BPN NTT diharapkan semakin solid dalam membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan demi menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.