TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai munculnya kabinet bayangan di Indonesia merupakan hal wajar dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Fadli Zon, biasanya kabinet bayangan dibentuk pihak oposisi Pemerintah.
"Kalau saya melihat, biasanya kalau orang menyebut kabinet bayangan itu adalah partai oposisi," kata Fadli dalam Bincang Santai di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Ia mengatakan konsep shadow cabinet biasanya diterapkan di negara yang menganut sistem parlementer, seperti Inggris.
Dalam sistem tersebut, partai oposisi membentuk kabinet bayangan untuk mengawasi dan memberikan alternatif kebijakan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
"Kalau di Inggris misalnya yang berkuasa Partai Buruh, maka yang menjadi shadow government adalah Partai Konservatif. Sebaliknya, kalau yang berkuasa Partai Konservatif, maka yang menjadi shadow government adalah Partai Buruh," ujarnya.
Sementara di Indonesia, Fadli menilai mungkin kabinet bayangan ini dilakukan para pengamat.
Sehingga, dirinya menilai kabinet bayangan di Indonesia kemungkinan adalah pengamat bayangan.
"Nah, saya enggak tahu kalau yang ini sih mungkin pengamat, pengamat bayangan," katanya.
Meski begitu, Fadli menilai keberadaan kabinet bayangan, adalah bagian dari dinamika demokrasi.
Fadli mengaku sebelum menjadi menteri, dirinya juga dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
"Tapi ya bagus-bagus saja di dalam demokrasi kita supaya ada kritik. Saya juga dulu tukang kritik, jadi biasa-biasa saja," kata Fadli.
Menurutnya, yang terpenting kritik kabinet bayangan disampaikan secara tajam, argumentatif, dan memiliki dasar yang kuat.
"Yang paling penting itu kritiknya tajam, tetapi juga argumentatif dan mendasar," ucapnya.
Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat sipil membentuk Kabinet Bayangan.
Panitia Seleksi Kabinet Bayangan resmi mengumumkan 15 anggota yang mengisi 15 kementerian dalam Kabinet Bayangan pada Senin (27/7/2026).
Inisiatif masyarakat sipil itu disebut bukan kabinet tandingan, melainkan wadah pengawasan kebijakan pemerintah serta penyusun alternatif kebijakan berbasis bukti (evidence based).
Sebanyak 15 orang menjadi 'menteri' Kabinet Bayangan, terdiri dari para pakar dan akademisi.
Berikut ini 'menteri' Kabinet Bayangan beserta counterpart-nya di Kabinet Merah Putih:
1. Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari:
Mensesneg, Prasetyo Hadi;
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman;
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari.
2. Sekretaris Kabinet (Seskab), Ahmad Jilul QF:
Seskab, Teddy Indra Wijaya.
3. Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara, Armand Suparman:
Mendagri, Tito Karnavian;
Menko Polkam, Djamari Chaniago;
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo;
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto.
4. Menteri Luar Negeri, Showan Al-Banna Choiruzzad:
Menlu, Sugiono.
5. Menteri Pertahanan, Surie Maharani:
Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin.
6. Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal, Khoirunnisa Nur Agustyati:
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi;
Menteri HAM, Natalius Pigai.
7. Menteri Hukum dan Kebijakan Negara, Yance Arizona:
Menko Hukum, Yusril Ihza Mahendra;
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas;
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto;
MenPAN RB, Rini Widyantini;
Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
8. Menteri Perekonomian, Media Wahyu Askar:
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto;
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang;
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Roeslani;
Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono;
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman;
Menteri Perdagangan, Budi Santoso;
Menteri BUMN, Dony Oskaria;
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana;
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky.
9. Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, Bhima Yudhistira Adhinegara:
Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.
10. Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Iqbal Damanik:
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat;
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia;
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni;
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
11. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Iman Zanatil Haeri:
Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti;
Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto;
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon;
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
12. Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, Nenden Sekar Arum:
Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto;
Menteri Komdigi, Meutya Hafid.
13. Menteri Kesehatan, Irma Hidayana:
Menkes, Budi Gunadi Sadikin.
14. Menteri Sosial dan Layanan Dasar, Nabiyla Risfa Izzati:
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf;
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar;
Menteri Kependudukan/BKKBN, Wihaji;
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli;
Menteri Pekerja Migran, Mukhtarudin;
Menteri PU, Dody Hanggodo;
Menteri Perumahan, Maruarar Sirait.
15. Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan, Isnawati Hidayah:
Menko Pangan, Zulkifli Hasan;
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman;
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono;
Kepala BGN, Sudaryono.
