TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman meluncurkan aplikasi Gandheng ATS atau Gerakan Andhum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah. Inovasi digital berbasis Early Warning System (EWS) besutan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini hadir sebagai sistem peringatan dini sekaligus intervensi kebijakan terhadap penanganan anak tidak sekolah di Bumi Sembada.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Mustadi mengatakan peluncuran aplikasi ini didasari Peraturan Presiden (PP) Nomor 3 Tahun 2026 dan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 40 Tahun 2024.
Program ini ditopang tiga strategi utama yaitu penguatan regulasi melalui standar operasional prosedur (SOP) pelayanan terpadu, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring digital berbasis EWS. Aplikasi ini merupakan respons kebijakan atas kebutuhan transformasi tata kelola yang kolaboratif dan adaptif.
"Kami mengusung filosofi Andhum Handarbeni berbagi rasa, memiliki, dan bertanggung jawab bersama demi mewujudkan Sleman bebas anak tidak sekolah," ujar Mustadi, saat peluncuran aplikasi di Kantornya, Rabu (5/8/2026).
Aplikasi Gandheng ATS ini bekerja secara sistematis melalui empat tahap implementasi berbasis EWS di lapangan. Yaitu dimulai dari deteksi dini dan peringatan otomatis, dengan memantau data kehadiran dan risiko siswa di sekolah.
"Jika seorang murid terindikasi sering absen atau berpotensi putus sekolah, EWS secara otomatis mengirimkan notifikasi alert kepada pihak sekolah dan dinas," ungkapnya.
Langkah selanjutnya dipetakan akar penyebab anak tidak sekolah. Mulai dari faktor ekonomi, kendala keluarga, hingga kondisi kesehatan sehingga data terverifikasi secara presisi. Berikutnya dilanjutkan dengan rujukan atau intervensi terpadu melalui instansi terkait dan monitoring evaluasi real-time.
Bupati Sleman Harda Kiswaya mendukung terciptanya sistem peringatan dini untuk menangani anak putus sekolah ini. Ia berharap aplikasi ini benar - benar dapat membawa dampak nyata di lapangan.
"Saya berharap aplikasi ini benar-benar bisa mendeteksi akar masalahnya, apakah karena ekonomi, keluarga, atau kesehatan. Kita juga harus memastikan mutu pendidikan di sekolah non-formal atau PKBM sama baiknya dengan sekolah reguler," katanya.(*)
