TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Isu pelayanan kesehatan nasional kembali menjadi sorotan tajam publik.
Seorang oknum pegawai RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, Jawa Barat melontarkan komentar bernada kasar dan minim empati terhadap curhatan pasien BPJS Kesehatan di media sosial platform Threads.
Kasus ini bermula dari unggahan akun Threads milik pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan pada 22 Juli 2026, yang mengeluhkan waktu tunggu ruang perawatan selama delapan jam saat berobat menggunakan fasilitas BPJS.
Bukannya mendapat simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri komentar pedas.
Salah satu komentar yang memicu kemarahan publik diduga ditulis oleh akun milik oknum pegawai RSUD dr Soekardjo berinisial NZ.
"Yuris org miskin harta miskin akal tp pgn di istimewain. 8 jam sangat sangat wajar apalagi kt lo itu RS rujukan nasional... boleh gue bilang sesuatu? LO GOBLOK BANYAK BACOT," tulis akun yang diduga nakes/petugas admin asal Tasikmalaya tersebut.
Gelombang kecaman publik kian memuncak setelah sepupu korban mengabarkan bahwa Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026, atau selang sepekan setelah unggahan tersebut dipublikasikan.
Meskipun lokasi RS tempat almarhum dirawat bukan di Tasikmalaya, jejak digital komentar nirempati pegawai RSUD dr Soekardjo tersebut terlanjur viral.
NZ ternyata berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bagian Administrasi pelayanan di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya.
Hal ini dikatakan Direktur Utama RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya, Budi Tirmadi, terkait komentar kasar pegawai kesehatan terhadap pasien yang viral di media sosial.
"Baru tadi pagi saya mengetahui informasi ini. Setelah kami konfirmasi, yang bersangkutan bukan tenaga kesehatan. Dia staf administrasi biasa," ungkap Budi, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan, meski bukan dokter maupun perawat, pegawai tersebut tetap merupakan bagian dari RSUD dr Soekardjo sehingga tindakannya berdampak terhadap nama baik institusi.
"Kami juga sudah melaporkan ke BKPSDM dan inspektorat untuk menindaklanjuti kejadian ini dan sudah kami BAP," tegasnya.
Bahkan ia menambahkan, yang bersangkutan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga proses pembinaan dan penegakan disiplin akan mengikuti mekanisme yang berlaku.
"Yang bersangkutan PPPK Paruh waktu, dan saat ini sedang dilakukan rapat," kata dr Budi.
Doker Budi juga membenarkan bahwa komentar tersebut merupakan tindakan pribadi dan tidak berkaitan dengan pelayanan RSUD dr Soekardjo karena pasien yang bersangkutan bukan dirawat di rumah sakit tersebut.
"Kami susah payah membangun citra rumah sakit, tetapi bisa dirusak oleh satu orang. Ini menjadi introspeksi bagi kami semua," pungkasnya.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengungkapkan, pihaknya memastikan, setiap peserta JKN yang status kepesertaannya aktif memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai haknya dan ketentuan yang berlaku.
"Sepanjang peserta terdaftar aktif dalam Program JKN dan memenuhi indikasi medis, maka pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan," ujar Rizzky kepada Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Rizzky menjelaskan, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan mitra juga memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan regulasi pemerintah, termasuk memberikan layanan yang mudah, cepat, setara, serta tanpa diskriminasi kepada seluruh pasien, termasuk peserta JKN.
Sekalipun dalam pelayanan rawat inap rumah sakit memiliki mekanisme pengelolaan tempat tidur yang disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia serta kondisi medis pasien, peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan hak kelasnya.
"Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan, apabila ruang rawat inap sesuai hak peserta tidak tersedia, rumah sakit dapat menempatkan pasien di ruang rawat inap satu tingkat di atas haknya paling lama tiga hari tanpa dikenakan biaya tambahan.
Ia menjelaskan, jika seluruh ruang rawat inap tidak tersedia, rumah sakit dapat melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang setara dan memiliki ketersediaan layanan rawat inap.
Untuk meningkatkan kemudahan akses informasi bagi peserta, pihaknya menyediakan fitur Info Ketersediaan Tempat Tidur pada aplikasi Mobile JKN.
Fitur tersebut memungkinkan peserta memantau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara mandiri sebelum mengakses layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan juga terus mendorong rumah sakit mitra untuk memperbarui data ketersediaan tempat tidur secara berkala agar informasi yang diterima peserta tetap akurat.
"Ke depan, kami berharap koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam ekosistem JKN dapat terus ditingkatkan," pesan Rizzky.
Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut.
"Jika ditemukan dugaan malpraktik atau maladministrasi yang menyebabkan pasien meninggal dunia, maka tidak cukup hanya diberikan sanksi administratif," kata Rio kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Rio juga menyoroti pihak-pihak yang melontarkan komentar pedas terhadap unggahan pasien. Menurutnya, permintaan maaf dan sanksi sosial saja tidak cukup.
"Apabila pelaku merupakan tenaga kesehatan, maka harus dikenakan sanksi etik. Tak ada ruang bagi orang yang nirempati di dunia kesehatan," ujarnya.
YLKI menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Yurizal dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Rio menegaskan bahwa hak konsumen untuk menyampaikan kritik dan keluhan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Baca juga: Menkes Respons Kasus Peserta BPJS Yurizal: Setiap Ada yang Meninggal Hati Saya Sedih
"Kritik dan keluhan konsumen tidak boleh dibalas dengan intimidasi, perundungan, maupun upaya membungkam hak konsumen untuk menyampaikan pengaduannya," ujarnya.
