Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Tercatat sebanyak 178 orang di Nanggulan, Kulon Progo mengalami sakit perut, pusing, mual, hingga diare usai menyantap MBG pada Senin (3/8/2026) kemarin.
Peristiwa dan gejala hampir serupa juga terjadi dan dialami oleh puluha siswa SD di Prambanan, Sleman.
Menurut Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik UGM, Prof.Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si, program MBG mestinya dihentikan.
Pasalnya pelaksanaan MBG dinilai amburadul. Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pun bukan solusi berarti, sebab yang bermasalah dalam program MBG adalah sistemnya.
Tata kelola MBG mulai dari perencaan hingga sasaran harus jelas. Implementasinya pun harus berdasarkan percontohan sebelum menjadi program massal.
"Kalau sebuah program kebijakan publik ya termasuk program pemerintah, pola yang umum untuk skala besar itu dimulai dari pilot project. Lalu dievaluasi, baru dilanjutkan. Karena diangap sebagai prioritas, janji kampanye presiden, lalu dipukul rata, langsung dipaksanakan dilaksanakan seluruh Indonesia, dan hasilnya seperti ini," katanya, Kamis (6/8/2026).
"Makanya secara keseluruhan para ahli itu sudah merekomendasikan agar dihentikan secara total, dievaluasi yang terjadi selama ini. Orangnya gonta-ganti kalau sistemnya nggak diperbaiki, nggak nyambung. Karena sudah masuk di janji kampanye, harus jalan, tetapi orang tidak pernah membayangkan MBG seamburadul ini," sambungnya.
Ia menilai program MBG hanya bisa dihentikan jika ada keinginan langsung dari Presiden Prabowo untuk menghentikan program.
Pun MBG sulit dihentikan lantaran program tersebut sudah dianggap sebagai mainan oligarki.
Sebab, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia MBG bukan hanya dari kalangan pengusaha, tetapi juga TNI, Polri, hingga partai politik. Program MBG dinilai hanya sebagai upaya untuk meluas oligarki dan ajang bagi-bagi uang.
Program yang lahir dari wangsit presiden tersebut pun harus mengorbankan anggaran negara dan bertaruh pada keselamatan penerima manfaat.
"Kecuali datang dari Pak Probowo sendiri, yang membuat MBG agak sulit dihentikan adalah ini sudah jadi mainan oligarki, oligarkinya diperluas. Kalau dulu para pengusaha biasa, sekarang kan TNI, Polri masuk, partai politik juga masuk. Ini bagi-bagi duit aja kok," jelasnya.
"Dia (Presiden Prabowo) kan sudah beberapa kali mengatakan ya, kebijakannya berdasarkan wangsit kan, kacau itu. Padahal duitnya besar, taruhannya juga besar. Karena ini kan berkaitan dengan keamanan dan keselamatan mereka yang mengonsumsi," terangnya.
Meski secara hitungan ekonomi menghentikan MBG akan berdampak, namun kebijakan tidak bisa dijalankan dengan mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan. Keselamatan menjadi standar utama yang tidak boleh ditawar.
"Kalau bicara tentang standar keselamatan nyawa, maka margin of error-nya nol. Nggak boleh terjadi kesalahan, dan kalau sampai terjadi kesalahan, hentikan dan evaluasi total," ujarnya.
Gabriel menduga kubu Presiden Prabowo tengah menghitung turbulensi yang mungkin terjadi jika MBG dihentikan. Akan tetapi, momentum yang paling tepat untuk menghentikan MBG adalah sekarang, paling lambat tahun depan. Tahun 2028 dianggap menjadi tahun yang akan lebih berfokus pada Pemilihan Umum 2029.
"Nggak ada waktu lagi. Ketika program ini dihentikan, lalu SPPG merugi, ya itu konsekuensi dari perencanaan dan pelaksanaan yang amburadul. Boleh jadi Pak Prabowo dalam hak ini was-was juga. Ya kalau 2029 terpilih lagi, kalau tidak terpilih, lalu pemerintahan baru mengutak-atik lagi, ya kena kasus beliau. Jadi ini maju kena, mundur kena," tandasnya.
"Tapi sesuatu yang secara drastis harus dilakukan, pilihan kompromisnya adalah hentikan sementara, evaluasi, mulai dulu dengan katakanlah satu tahun ini pilot (percontohan). Baru kemudian dilanjutkan secara lebih besar, mungkin di tahun-tahun berkutnya dengan tata kelola yang lebih baik," pungkasnya. (maw)
