TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Harapan memiliki rumah yang lebih layak kini mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 resmi berjalan, membawa angin segar bagi warga berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah dengan kondisi kurang memadai.
Bupati Nunukan H Irwan Sabri, secara langsung menyerahkan bantuan tersebut kepada warga penerima manfaat di kawasan Kampung Timur, Kecamatan Nunukan Barat, Kamis (6/8/2026).
Penyerahan dilakukan dengan mendatangi rumah warga sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan alokasi BSPS terbesar di Provinsi Kalimantan Utara tahun ini. Dari total 2.890 unit bantuan yang dialokasikan untuk Kaltara, sebanyak 916 unit diperuntukkan bagi masyarakat Nunukan melalui sejumlah jalur program.
Sebanyak 200 unit berasal dari usulan Pemkab Nunukan yang tersebar di Kecamatan Nunukan, Sebatik, Lumbis, dan Sembakung.
Sementara 714 unit lainnya merupakan usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang menyasar wilayah Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tulin Onsoi.
Baca juga: Sensus Ekonomi Dimulai, Bupati Nunukan Irwan Sabri Beri Pesan Khusus ke Pelaku Usaha
Tidak hanya itu, terdapat pula tambahan usulan masing-masing satu unit dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan.
Setiap warga penerima bantuan mendapatkan dukungan sebesar Rp20 juta untuk peningkatan kualitas rumah. Dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp2,5 juta.
Bantuan ini menjadi perhatian khusus karena masyarakat Nunukan berada di wilayah perbatasan dengan tantangan tersendiri.
Selain akses yang tidak selalu mudah, harga material bangunan di sejumlah wilayah juga relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Bupati Nunukan H Irwan Sabri mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
"Ini bukti hadirnya negara di wilayah perbatasan. Kami berharap masyarakat penerima bantuan dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik, memperhatikan kualitas pembangunan rumah, serta menjaga semangat gotong royong," kata Irwan Sabri.
Menurutnya, Pemkab Nunukan akan terus memperjuangkan agar nilai bantuan untuk wilayah perbatasan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan biaya pembangunan yang ada.
Bersama pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI, Pemkab Nunukan akan terus mendorong peningkatan nilai bantuan BSPS agar masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan dukungan yang lebih optimal.
Mengingat kebutuhan pembangunan rumah di wilayah kepulauan dan daerah 3T memiliki tantangan berbeda dibandingkan kawasan lainnya.
Saat ini, pengerjaan 200 unit BSPS dari usulan Pemkab Nunukan telah memasuki tahap penyelesaian fisik dan distribusi material. Sementara bantuan dari BNPP masih dalam proses finalisasi verifikasi lapangan.
Dengan hadirnya program ini, pemerintah berharap semakin banyak keluarga di Nunukan dapat menempati rumah yang lebih aman, sehat, dan nyaman.
(adv)
Penulis: Fatimah Majid