SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Timor Leste menjadi salah satu referensi penting bagi Aceh dalam mempelajari pembangunan perdamaian pascakonflik. Berangkat dari semangat tersebut, Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) mengirimkan sejumlah pemuda Generasi Z ke negara itu melalui program Aceh Peace Generation 2047 untuk mempelajari secara langsung bagaimana Timor Leste membangun bangsanya setelah meraih kemerdekaan.
Program yang berlangsung selama 10 hari, mulai 21 hingga 31 Juli 2026, dipimpin oleh Nina Noviana dengan mendampingi tiga peserta, yakni Meurah Fathiyatul Alya, Awwaluddin, dan Hakim Budian. Mereka berasal dari Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, serta Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala.
Melalui kunjungan ini, para peserta diharapkan memperoleh pengalaman langsung mengenai resolusi konflik, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian, sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh.
"Mereka bisa melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Bisa bertemu tokoh pelaku sejarah seperti Mari Alkatiri, akademisi seperti Prof Antero, hingga para pemimpin organisasi masyarakat sipil seperti Direktur CNC, Direktur AJAR, Yayasan HAK, dan berbagai organisasi lainnya," kata Nina Noviana, Rabu (5/8/2026).
Aceh dan Timor Leste memiliki sejumlah kesamaan perjalanan sejarah. Pada 1511 Portugis berupaya menguasai Malaka, namun berhasil dihalau Kesultanan Aceh. Sementara pada 1520, Portugis berhasil menjajah Timor Leste.
Di era modern, keduanya juga mengalami konflik bersenjata dengan Pemerintah Indonesia. Aceh menghadapi Operasi Jaring Merah (1989–1998), sedangkan Timor Leste mengalami Operasi Seroja (1975–1978).
Setelah runtuhnya Orde Baru, Timor Leste meraih kemerdekaan melalui referendum pada 1999. Peristiwa itu menginspirasi sebagian masyarakat sipil Aceh yang kemudian memboikot Pemilu dan menuntut referendum pada 8 November 1999. Namun, setelah bencana tsunami 2004, Aceh memilih jalan dialog yang menghasilkan perdamaian melalui pemberian otonomi khusus, sementara Timor Leste telah menjadi negara merdeka.
Baca juga: Timor Leste dan Tantangan Pendidikan di ASEAN 2025
Selama berada di Timor Leste, tim Generasi Z ACSTF mencatat empat pelajaran utama yang dinilai relevan bagi masa depan Aceh, yakni penguatan nasionalisme, gerakan masyarakat sipil, sistem jaminan sosial, dan transformasi politik.
Salah satu pelajaran yang paling menonjol adalah bagaimana Timor Leste menjaga identitas nasional dan sejarah perjuangannya. Pemerintah bersama masyarakat secara konsisten menghadirkan ruang-ruang edukasi sejarah bagi generasi muda agar mereka memahami masa lalu, mengenang masa-masa kelam, sekaligus mewarisi semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Kesadaran sejarah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa.
Tim ACSTF juga melihat kuatnya peran masyarakat sipil di Timor Leste. Organisasi-organisasi sipil yang pernah bergerak secara bawah tanah pada masa perjuangan tetap mempertahankan semangat kolaborasi hingga kini. Melalui Forum NGO, berbagai organisasi lokal, kelompok pemuda, akademisi, aktivis perempuan, hingga tokoh agama bekerja sama mengawal demokrasi, memperjuangkan hak-hak masyarakat, membangun dialog, memulihkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan.
Selain itu, solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang masih berjuang juga menjadi bagian dari amanat konstitusi Timor Leste. Komitmen tersebut memperkuat nilai-nilai perdamaian, demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia yang terus dijaga oleh masyarakat maupun pemerintah.
Di bidang kesejahteraan, Timor Leste dinilai memiliki sistem jaminan sosial yang visioner. Negara tersebut menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk pembiayaan rujukan pengobatan ke luar negeri beserta biaya pendamping pasien. Pemerintah juga bekerja sama dengan Kuba dalam menyiapkan tenaga medis. Mahasiswa Timor Leste dikirim menempuh pendidikan kedokteran di Kuba, sementara tenaga pengajar dari negara tersebut turut membantu pengembangan fakultas kedokteran di Timor Leste. Kebijakan ini ditujukan agar setiap desa memiliki seorang dokter.
Perhatian terhadap pendidikan juga menjadi salah satu kekuatan Timor Leste. Pemerintah menyediakan pendidikan gratis hingga jenjang SMA, termasuk seragam, buku, dan berbagai kebutuhan sekolah lainnya. Biaya kuliah di perguruan tinggi pun dibuat sangat terjangkau sehingga generasi muda memiliki akses pendidikan yang luas. Kebijakan tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan proses regenerasi kepemimpinan dan pembangunan nasional berjalan sesuai visi negara dalam rentang 20 hingga 40 tahun setelah kemerdekaan.
Di bidang politik, Timor Leste juga memberikan pelajaran berharga. Sebelum merdeka, terdapat lima partai politik yang terbagi antara kelompok pendukung kemerdekaan, yakni FRETILIN dan UDT, serta kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia, yaitu APODETI, KOTA, dan Trabalhista. Setelah kemerdekaan, politik nasional diwarnai munculnya dua tokoh besar, yakni Xanana Gusmao sebagai Presiden dan Mari Alkatiri sebagai Perdana Menteri.
Meski sempat mengalami dinamika politik yang tajam, termasuk krisis pada 2006, Timor Leste berhasil membangun konstitusi yang kuat. Konstitusi negara tersebut menegaskan prinsip separation of powers yang disertai mekanisme checks and balances, sehingga lembaga-lembaga negara dapat saling mengawasi sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan.
Saat ini terdapat enam partai politik utama, yakni CNRT, FRETILIN, Partai Demokrat, PLP, KHUNTO, serta UDT dan KOTA. CNRT dan FRETILIN menjadi dua kekuatan politik terbesar dalam pemerintahan. Di tengah kompetisi politik yang tetap berlangsung, berbagai kebijakan strategis seperti pengelolaan Petroleum Fund, jaminan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan tetap dipertahankan sebagai fondasi pembangunan negara.
Konfigurasi politik Timor Leste hingga kini masih dipengaruhi figur-figur kharismatik seperti Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Xanana Gusmao, Taur Matan Ruak, Carlos Filipe Ximenes Belo, serta Francisco Guterres "Lu-Olo" yang wafat pada 21 Juli 2026.
Bagi ACSTF, pengalaman Timor Leste menunjukkan bahwa perdamaian tidak berhenti ketika konflik berakhir. Perdamaian harus terus dirawat melalui penguatan pendidikan sejarah, masyarakat sipil yang aktif, kebijakan sosial yang berpihak kepada rakyat, serta sistem politik yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Aceh dalam menjaga dan memperkuat perdamaian yang telah terbangun selama lebih dari dua dekade.(*)
