Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
ACEH berada di persimpangan sejarah. Provinsi ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki warisan budaya dan tradisi keislaman yang kuat. Visi untuk mewujudkan "Aceh Gemilang" tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar utama: pendidikan yang berkualitas, pelestarian adat dan budaya, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Ketiganya adalah benang yang harus ditenun menjadi satu kesatuan yang kokoh. Jika salah satunya putus, maka kain peradaban Aceh akan robek. Merajut ketiganya secara berkelanjutan adalah kunci untuk membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang.
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan yang inklusif dan bermutu. Model ini diharapkan mampu melahirkan SDM Aceh yang unggul dan berdaya saing, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam serta kearifan budaya Aceh. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata negara dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi ikhtiar untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Namun, pendidikan yang bermutu tidak mungkin terwujud tanpa guru yang sejahtera. Kesejahteraan guru masih menjadi tantangan serius di Aceh. Kabar baik datang dari Komisi VIII DPR RI yang menyetujui peningkatan insentif bagi guru madrasah honorer non-ASN dari sebelumnya hanya Rp250 ribu per bulan menjadi Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Kebijakan ini menyasar sekitar 2.200 guru di Aceh. Langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik honorer.
Peningkatan insentif ini adalah awal yang baik, tetapi masih banyak pekerjaan rumah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Azhari, menyatakan bahwa perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan agama dan madrasah yang unggul dan kompetitif. Guru tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat dalam pembangunan pendidikan.
Aceh memiliki kekayaan adat dan budaya yang luar biasa. Nilai-nilai ini bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga modal sosial untuk membangun karakter generasi muda. Majelis Adat Aceh (MAA) secara aktif menggalakkan program kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menanamkan pemahaman adab, adat, budaya, dan kearifan lokal sejak dini. Ini adalah upaya strategis untuk memperkuat karakter generasi muda dan mencegah tergerusnya identitas budaya oleh arus globalisasi.
Inovasi berbasis budaya lokal mulai bermunculan di berbagai sekolah. MTs Harapan Bangsa Meulaboh meluncurkan Program PATEH, sebuah metode pembelajaran karakter berbasis nazam atau syair berbahasa Aceh. Program ini menanamkan sikap hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin, serta kepatuhan terhadap aturan. Nilai-nilai ini dikemas dalam bentuk syair Aceh sehingga lebih mudah dipahami dan dihafalkan oleh peserta didik.
Pengamat pendidikan Aceh, Prof Dr Yusri Yusuf, M. Pd, menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum dengan kearifan lokal. Menurutnya, adopsi kurikulum nasional secara menyeluruh tanpa inovasi lokal berpotensi menghilangkan identitas pendidikan daerah. Ia mendorong adanya terobosan kurikulum kontekstual yang mengangkat budaya Aceh sebagai ciri khas unggulan.
Kemandirian ekonomi sekolah dan dayah adalah agenda penting yang sedang digalakkan Pemerintah Aceh. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, melakukan konsultasi strategis dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf untuk merumuskan kebijakan penguatan ekonomi dayah. Dayah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi berbasis komunitas yang produktif dan berkelanjutan.
Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menetapkan empat program prioritas untuk mentransformasi mutu pendidikan dayah. Salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi santri dan guru melalui life skill dan kewirausahaan. Program ini dirancang agar lulusan dayah tidak hanya kuat dalam pemahaman keagamaan, tetapi juga siap mandiri menghadapi tantangan ekonomi modern.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Aceh mendorong sekolah-sekolah untuk mengadopsi mentalitas bisnis melalui pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menekankan bahwa fasilitas negara harus menjadi aset produktif. BLUD bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen untuk menciptakan nilai tambah dan kemandirian sekolah.
Murthalamuddin mengajak sekolah untuk membangun ekosistem usaha yang saling mendukung melalui gerakan "Bela dan Beli Produk SMK". Setiap SMK memiliki potensi usaha yang berbeda sesuai karakter wilayahnya. Sekolah di daerah pertanian dapat mengembangkan produk berbasis hasil alam, sementara SMK dengan jurusan tata busana atau teknik harus mampu menghasilkan produk dan jasa yang dapat dipakai langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan BLUD tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari terbukanya ruang praktik nyata bagi siswa. Dengan BLUD yang hidup, siswa tidak sekadar belajar teori di ruang kelas, tetapi memahami langsung proses produksi, pemasaran, hingga transaksi usaha.
Pendidikan, adat, dan ekonomi adalah tiga benang yang harus ditenun menjadi satu kesatuan yang kokoh. Rektor UIN Ar-Raniry, Mujiburrahman, menyebut ada tiga aspek utama yang harus menjadi prioritas: keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Keagamaan menjaga identitas dan moralitas, pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan ekonomi memperkuat kesejahteraan rakyat.
Pendidikan Aceh harus bangkit. Semua program pemerintah harus diterjemahkan menjadi program nyata di sekolah dengan target yang jelas dan terukur. Visi Pemerintah Aceh dalam dunia pendidikan adalah membangun pendidikan yang Islami, unggul, dan mampu mencetak generasi masa depan yang kompetitif.
Duek Pakat IV menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama terhadap implementasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, pendidikan Aceh diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter Islami, adaptif terhadap perubahan, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global.
Pendidikan Aceh harus dibangun di atas fondasi baru: pendidikan Islam yang moderat dan terarah, kurikulum adaptif, evaluasi berbasis data, serta budaya sekolah yang menumbuhkan karakter dan kebebasan berpikir. Hanya kombinasi antara kepemimpinan visioner dan kerangka strategis yang berkelanjutan yang dapat membawa pendidikan Aceh ke puncak kualitas manusia yang sesungguhnya.
Merajut pendidikan, adat, dan ekonomi secara berkelanjutan adalah keniscayaan bagi masa depan Aceh yang gemilang. Peningkatan insentif guru, revitalisasi dayah, penguatan BLUD sekolah, dan pelestarian budaya lokal adalah langkah-langkah konkret yang sedang dan harus terus dilakukan.
Tantangan ke depan tidak ringan. Namun, dengan komitmen bersama antara pemerintah, pendidik, tokoh adat, dan masyarakat, Aceh dapat melangkah maju. Generasi Aceh yang religius, berbudaya, dan mandiri secara ekonomi bukanlah mimpi. Ini adalah visi yang dapat diwujudkan jika kita semua bersatu padu merajut ketiga pilar ini menjadi satu kekuatan untuk masa depan yang lebih cerah.(*)
apridar@usk.ac.id
