Tak lagi sekadar seremoni kenegaraan, Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka kini menjelma menjadi magnet yang diperebutkan masyarakat. Fenomena “war tiket” yang kembali digelar pemerintah tahun ini memperlihatkan betapa kuatnya daya tarik menyaksikan langsung prosesi sakral 17 Agustus di jantung pemerintahan.
ANTUSIASME itu langsung terlihat pada hari pertama pendaftaran. Sebanyak 128.331 orang dari 36 provinsi dan 14 negara mengikuti perebutan undangan yang dibuka melalui portal Pandang Istana.
Tingginya jumlah peminat membuat sistem menerapkan antrean virtual agar layanan tetap berjalan stabil.
“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat luar biasa,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8).
Menurut Prasetyo, para pendaftar tidak hanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga dari Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jerman, Britania Raya, Turki, Prancis, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Ia menilai tingginya minat tersebut mencerminkan semangat kebangsaan masyarakat yang ingin menjadi bagian dari peringatan hari lahir bangsa.
Pemerintah menyediakan 8.100 kursi bagi masyarakat umum untuk mengikuti Upacara Pengibaran maupun Penurunan Bendera di Istana Merdeka. Karena kuotanya terbatas, proses seleksi dilakukan secara daring dan tidak semua pendaftar otomatis memperoleh undangan.
Calon peserta wajib berstatus warga negara Indonesia, berusia minimal 12 tahun pada 17 Agustus 2026, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan administrasi.
Setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran. Peserta juga diminta mengunggah kartu identitas, swafoto terbaru, alamat surat elektronik, dan nomor telepon aktif.
Bagi yang lolos seleksi, pengalaman yang diperoleh bukan sekadar menyaksikan pengibaran Sang Merah Putih. Pemerintah juga menyiapkan berbagai pertunjukan seni dan budaya di kawasan Istana sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan.
Fenomena “war tiket” sesungguhnya menjadi babak baru dari tradisi kenegaraan yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan pada akhir 1949 dan Presiden Soekarno mulai menempati Istana Merdeka, upacara kemerdekaan pertama di kompleks tersebut digelar pada 17 Agustus 1950. Sejak itu, Istana Merdeka menjadi panggung utama peringatan kemerdekaan setiap tahun.
Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pembacaan Teks Proklamasi, mengheningkan cipta, hingga parade pasukan TNI-Polri dan pertunjukan budaya dari berbagai daerah telah menjadi simbol persatuan sekaligus penghormatan kepada para pahlawan.
Tradisi itu sempat mencatat sejarah baru ketika Upacara HUT ke-79 RI pada 2024 digelar secara hibrida di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka. Setahun kemudian, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara kemerdekaan pertamanya di Istana Merdeka, menandai berlanjutnya tradisi yang kini memasuki era digital.
Prasetyo mengakui tidak semua masyarakat berhasil memperoleh undangan pada hari pertama. Pemerintah pun kembali membuka pendaftaran pada 6 Agustus kemarin agar kesempatan mengikuti upacara tetap terbuka bagi publik. Rencananya, hari ini, Jumat (7/8) merupakan kesempatan terakhir bagi warga untuk mendapatkan satu dari 8.100 kursi yang disediakan bagi masyarakat umum.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang kemarin belum mendapatkan kesempatan memperoleh undangan. Masyarakat tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan untuk mencoba kembali,” kata Prasetyo.
Di balik hiruk-pikuk “war tiket”, upacara 17 Agustus tetap menyimpan makna yang tak berubah: menjadi ruang bersama bagi rakyat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus merawat semangat persatuan yang telah diwariskan sejak 1950. (Kompas.com)
