SRIPOKU.COM, BATURAJA – Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Marjito Bachri, meminta seluruh kepala desa (kades) menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah, khususnya pengentasan kemiskinan dan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Marjito saat membuka rapat koordinasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan serta pembangunan tiga juta rumah di Baturaja.

Menurutnya, peran pemerintah desa sangat penting agar masyarakat yang berhak benar-benar memperoleh manfaat dari berbagai program bantuan yang telah disiapkan pemerintah.

"Optimalkan pemerintahan desa dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga warga yang berhak bisa merasakan manfaat dari program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan," ujar Marjito.

Ia menegaskan, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah harus menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial. Karena itu, kepala desa diminta aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan Novian Aswardani, Kepala Dinas Perkim OKU Mujaim Aliansyah, Kepala Dinas Sosial OKU Iwarman, Kepala BPS OKU Anugrahani Prasetyowati, Kepala Bapenda OKU Yoyin Arifianto, Asisten II Setda OKU Hasan HD, serta Kalaksa BPBD OKU Januar Effendi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perkim Sumsel Novian Aswardani mengatakan kunjungan ke Kabupaten OKU bertujuan mendorong percepatan program pengentasan kemiskinan melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten.

Menurutnya, hasil pemaparan pemerintah daerah menunjukkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di OKU telah berjalan baik dan tinggal diperkuat agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai.

"Dari hasil paparan tadi, kami optimistis angka kemiskinan di OKU bisa turun menjadi satu digit pada tahun depan," katanya.

Novian juga mengapresiasi dukungan Pemkab OKU terhadap berbagai program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Saat ini, sebanyak 398 unit rumah telah masuk dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama dengan skema cicilan ringan.

Selain itu, Pemkab OKU juga telah menggratiskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan tersebut diharapkan semakin memudahkan masyarakat memperoleh rumah layak huni melalui dukungan program pemerintah.