Laporan Jurnalis TribunBekasi.com, Rendy Rutama Putra
TRIBUNBEKASI.COM, BANTARGEBANG- Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat penyelesaian persoalan sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi.
Hal itu disampaikan Hanif saat meninjau langsung kawasan TPST Bantargebang pada Jumat (7/8/2026).
Meski demikian, Hanif mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mulai memperkuat penanganan sampah dari hulu.
Salah satu contohnya terlihat dari berkurangnya jumlah truk pengangkut sampah yang masuk ke TPST Bantargebang.
"Dulu-dulu waktu pertama kita datang itu hampir 1.200 truk per hari. Hari ini relatif jauh berkurang, bahkan jauh berkurang. Angkanya mungkin mendekati 600 atau 700 truk per hari. Angka yang cukup signifikan pengurangan beban Bantargebang ini," kata Hanif di lokasi, Jumat (7/8/2026).
Hanif menjelaskan, penurunan jumlah truk tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mengimplementasikan roadmap pengelolaan sampah.
Selain memperkuat penanganan di hulu, Hanif mengatakan DKI Jakarta juga mulai mengoperasikan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang.
"Hari ini kita di hilir, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman DKI di hilir yaitu pertama mengoperasionalkan RDF, jadi mesin RDF yang dengan kapasitas hampir mungkin hampir 4.000 ton per hari, ini sudah hampir mencapai 1.000 ton per hari telah dioperasionalkan pada dua lokasi utama, yaitu di Rorotan dan di Bantargebang," jelasnya.
Tak hanya itu, Hanif menuturkan Pemprov DKI Jakarta juga mulai melakukan uji coba penutupan timbunan sampah menggunakan membran sebagai bagian dari penerapan control landfill.
Menurutnya, penggunaan membran berpotensi meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
"Ya mungkin kita boleh katakan mungkin 40 persen sampai 30 persen masalah lingkungan dari TPA Bantargebang ini bisa kemudian direduksi dengan penerapan kontrol landfill melalui membran," tuturnya.
Meski demikian, Hanif meminta DKI Jakarta segera menerapkan sistem control landfill di seluruh kawasan TPST Bantargebang.
Hal tersebut diperlukan karena metode open dumping sudah tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terkait biaya yang dibutuhkan untuk menutup seluruh area TPST Bantargebang menggunakan membran, diperkirakan mencapai Rp150 miliar.
"Kalau menutup semua Bantargebang, paling tidak hanya Rp150 miliar. Angka itu kalau menurut saya tidak terlalu besar untuk di DKJ. Permasalahan besarnya justru pada dampak lingkungan dan masyarakat," ungkap Hanif. (M37)
