TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meluruskan kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri.
Menurut Prasetyo belum ada Surpres terkait pergantian Kapolri yang dikirimkan Presiden ke DPR.
“Menanggapi yang beredar di publik berkenaan dengan masalah Surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada Surpres pergantian Kapolri,” kata Prasetyo di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan hingga saat ini belum ada surat presiden yang diterima DPR terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, kabar yang beredar masih sebatas isu dan belum ada langkah resmi dari pemerintah.
Baca juga: 10 Alasan Kapolri Harus Diganti Menurut Pengamat Ray Rangkuti
"Kagak ada. Ya kalau kalian udah tahu ya kalian munculin aja. Orang kita enggak ada, sama sekali belum ada," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Ia juga membantah adanya pembahasan antara pimpinan DPR dan pemerintah terkait pergantian Kapolri.
Menurutnya, hingga kini belum ada sikap resmi pemerintah mengenai isu tersebut.
Baca juga: Isu Surpres Pergantian Kapolri Dibantah DPR dan Pemerintah, Apa Motif di Baliknya?
"Kalau isu dikirim kan kita udah tahu. Kalau kalian tanya, pasti gua jawab. Masalahnya belum ada," katanya.
Meski demikian, Sahroni memaklumi apabila muncul isu mengenai pergantian Kapolri.
Menurut dia, hal itu tidak terlepas dari lamanya Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai pimpinan Polri.
"Karena lama, orang ada yang enggak suka. Ya dimaklumin aja," ucapnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menanggapi santai isu tersebut.
Menurut Listyo, persoalan pergantian Kapolri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya buat kita prajurit kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja," kata Sigit, Rabu (5/8/2026).
Hingga kini, baik pemerintah maupun DPR RI sama-sama menegaskan tidak ada Surpres terkait pergantian Kapolri yang masuk ke DPR.
Dengan demikian, isu tersebut dinilai tidak memiliki dasar faktual dan hanya berpotensi menimbulkan kegaduhan politik serta mengganggu stabilitas keamanan nasional.
