TRIBUNMANADO.COM, BITUNG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung Deslie Sumampouw, memberikan penjelasan terkait adanya warga tanpa status kewarganegaraan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Hal ini ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Partai Politik bersama Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho dan perwakilan partai politik di sebuah kafe di Jalan Stadion Duasudara, Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Bitung, Kamis (6/8/2026).
Di hadapan forum, Deslie mengungkap banyak warga tanpa status kewarganegaraan yang memiliki penjamin/sponsor berupa warga negara Indonesia (WNI).
"Kami dapat laporan dari salah satu penjamin atau sponsor yang ada di Bitung itu jumlahnya ada ratusan orang. Itu belum termasuk yang di luar data penjamin atau sponsor tadi," kata Deslie Sumampouw, Kamis (6/8/2026).
Rapat yang dilaksanakan tersebut merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komunikasi, serta membangun sinergi antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, partai politik, dan media dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik menuju agenda demokrasi di Kota Bitung.
Deslie Sumampouw menegaskan bahwa verifikasi partai politik merupakan tahapan penting yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengajak seluruh partai politik mempersiapkan dokumen administrasi secara lengkap dan tepat waktu agar proses verifikasi berjalan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta.
KPU Bitung tak lupa mengapresiasi dukungan Polres Bitung terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
"Sinergi ini menjadi modal penting untuk memastikan seluruh proses verifikasi partai politik berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi di Kota Bitung," tandasnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, pimpinan partai politik yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, NasDem, PAN, PKB, Demokrat, PKN, Gelora, dan Partai Ummat.
Kemudian hadir pula Kasat Intelkam Polres Bitung Iptu Christian Winter P. Pardede dan Kanit Politik Sat Intelkam Ipda CH. Lalamentik yang menjadi moderator.
Mereka dikenal dengan istilah Sangir-Philippine (Sapi) dan Philippine-Sangir (Pisang).
Mereka sudah sangat lama berdomisili hingga berketurunan di Kota Bitung.
Persebaran mereka berada di wilayah pesisir Kota Bitung mulai dari Kecamatan Matuari, Girian, Madidir, Maesa, Aertembaga, hingga Pulau Lembeh.
Jumlah mereka ada puluhan dan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pelaut.
Terakhir pemerintah pusat dan Kota Bitung bersama-sama menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penegasan Status Kewarganegaraan Persons of Filipino Decent kepada tujuh orang, Jumat (24/7/2026).
Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Partai Politik memberi perhatian khusus terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, validitas data masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan, termasuk penanganan data warga keturunan Filipina.
Sehingga seluruh proses dapat berlangsung akurat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Berbagai masukan terkait verifikasi data masyarakat keturunan Filipina serta upaya mencegah potensi penyalahgunaan data turut dibahas secara terbuka.
Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Taylor Swift - August
Baca juga: Jelang Verifikasi Parpol di Kota Bitung, Kapolres Soroti Warga Tanpa Status Kewarganegaraan
Kapolres Bitung AKBP Arie Sulistyo Nugroho yang didaulat menyampaikan materi, menyebut permasalahan ini kerap tersaji pada setiap pemilu.
"Saya mendengar adanya permasalahan warga tanpa status kewarganegaraan di Kota Bitung yang selalu jadi persoalan tiap pemilu berkaitan dengan daftar pemilih," jelas Arie dalam rakor yang dilaksanakan di sebuah kafe di Jalan Stadion Duasudara, Kecamatan Matuari, Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut harus diantisipasi pertama kali oleh KPU yang berkolaborasi dengan Imigrasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bitung.
Persoalan itu juga harus menjadi perhatian partai politik karena mereka yang paling berkepentingan dalam hal penentuan daftar pemilih nantinya.
Mantan Kapolres Kabupaten Kepulauan Talaud ini menegaskan bahwa Intelkam Polres Bitung terus berkoordinasi dengan KPU serta instansi terkait termasuk imigrasi guna memastikan seluruh proses berjalan objektif dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Polri berkomitmen mengawal seluruh tahapan demokrasi secara profesional, netral, dan humanis.
Melalui sinergi yang kuat bersama KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, partai politik, media, dan seluruh elemen masyarakat, polisi memastikan proses verifikasi partai politik berlangsung aman, transparan, serta memberikan kepastian hukum.
Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui kolaborasi, komunikasi yang terbuka, dan partisipasi seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas Kota Bitung.
Arie menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai penjaga stabilitas keamanan sekaligus pengawal demokrasi agar seluruh tahapan berjalan tertib, damai, dan bermartabat.
Dalam acara tersebut, Arie juga menyampaikan materi yang mencakup penguatan stabilitas kamtibmas, pentingnya netralitas Polri, adaptasi terhadap regulasi terbaru, validasi kepengurusan partai politik, keterwakilan perempuan, verifikasi domisili kantor, hingga penguatan koordinasi antara Polres Bitung dan KPU.
Ia juga memaparkan pentingnya kolaborasi seluruh unsur mulai dari pemerintah kota, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, pemerintah kecamatan, kelurahan hingga perangkat RT/RW dalam menyukseskan seluruh tahapan pemilu.(*)
