TRIBUNNEWS.COM - Hizbullah mengecam keras serangan yang disebut sebagai agresi Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi terhadap sejumlah posisi Pasukan Mobilisasi Populer atau Popular Mobilization Forces (PMF) di Irak.
Kelompok perlawanan Lebanon itu menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional serta kedaulatan dan kemerdekaan Irak.
Serangan tersebut dilaporkan menargetkan posisi PMF di beberapa provinsi Irak dan menewaskan 20 personel serta melukai 32 lainnya.
PMF menyebut serangan itu sebagai agresi yang dilakukan AS-Saudi bersama-sama dan memperingatkan bahwa jumlah korban dapat bertambah.
Hizbullah menyatakan serangan terhadap institusi resmi Irak dengan keterlibatan negara Arab merupakan eskalasi berbahaya yang dapat membawa konsekuensi serius bagi kawasan.
Dalam pernyataannya, Hizbullah menilai agresi tersebut hanya menguntungkan skema AS dan Israel yang disebut bertujuan mengacaukan kawasan serta memecah belah negara-negara di wilayah tersebut, mengutip Al Mayadeen, Sabtu (8/8/2026).
Hizbullah juga menyoroti berlanjutnya jatuhnya korban di Irak akibat operasi militer AS.
Baca juga: Peringati Invasi 1990, Irak Kirim Pesan Rekonsiliasi kepada Kuwait
Menurut kelompok tersebut, kondisi itu kembali memperlihatkan apa yang mereka sebut sebagai niat agresif Washington dan upaya menghambat stabilitas Irak.
Kelompok Lebanon itu menilai Arab Saudi seharusnya memilih jalur diplomasi dengan Baghdad untuk menyelesaikan ketegangan, bukan ikut dalam operasi militer.
Hizbullah menegaskan dukungannya kepada pemerintah dan rakyat Irak serta menyerukan sikap Arab, Islam, dan internasional yang dinilai perlu untuk menghentikan kebijakan agresif AS.
“Untuk mengakhiri kebijakan agresif AS,” demikian seruan Hizbullah dalam pernyataannya.
Hizbullah juga memperingatkan bahwa sikap diam terhadap serangan semacam itu dapat mendorong kawasan menuju konsekuensi yang lebih berbahaya.
Sejumlah faksi politik dan bersenjata di Irak turut mengecam serangan tersebut dan menyerukan penarikan pasukan asing dari negara itu.
Sementara itu, kelompok Perlawanan Islam di Irak membantah tuduhan Arab Saudi yang menyebut mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas minyak Saudi.
Kelompok tersebut menilai tuduhan Riyadh merupakan upaya untuk membenarkan kegagalan Saudi merespons serangan dari Yaman yang menargetkan infrastruktur di Provinsi Timur dan Riyadh.
Serangan AS-Saudi terhadap posisi PMF disebut dilakukan dengan dalih sebagai respons atas serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi.
Namun, kelompok Perlawanan Islam di Irak menolak tuduhan tersebut.
Kecaman juga datang dari Iran.
Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan AS-Saudi terhadap Irak sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara tersebut serta bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Teheran juga menilai agresi tersebut sejalan dengan apa yang mereka sebut sebagai skema Amerika Serikat dan Israel untuk memperluas cakupan konflik di kawasan.
Senada dengan Iran, gerakan Ansar Allah Yaman mengecam serangan terhadap Irak. Kelompok tersebut menyebut serangan itu sebagai tindakan terang-terangan terhadap kedaulatan Irak dan rakyatnya.
Kecaman yang disampaikan Hizbullah, Iran, dan Ansar Allah menunjukkan adanya solidaritas di antara kelompok dan negara yang tergabung dalam jaringan yang dikenal sebagai Axis of Resistance.
Mereka menegaskan dukungan terhadap Irak serta menilai serangan terhadap salah satu pihak sebagai ancaman yang lebih luas terhadap jaringan sekutu mereka di kawasan.
Di tengah meningkatnya ketegangan regional, Hizbullah menyerukan keterlibatan diplomatik dan tekanan internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut serta menjaga kedaulatan Irak.
(*)
