TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Polemik pembayaran sisa bonus atlet dan pelatih PON XXI Aceh-Sumatera Utara serta Peparnas 2024 di Riau masih memanas.

Setelah berulang kali dijanjikan, pencairan bonus yang masih tertunggak hingga kini belum juga terealisasi.

Terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Haryanto meminta atlet dan pelatih bersabar.

SF Haryanto menyebut kondisi fiskal daerah menjadi salah satu alasan bonus tersebut belum dapat dibayarkan.

Ia mengatakan Pemprov Riau akan mengupayakan pembayaran sisa bonus melalui APBD Perubahan 2026.

Pernyataan tersebut justru kembali memunculkan pertanyaan. Sebab, sebelumnya muncul informasi bahwa anggaran untuk pembayaran bonus PON dan Peparnas 2024 telah masuk dalam APBD Riau 2026.

Kondisi inilah yang dipertanyakan pelatih senior cabang olahraga senam Riau, Ahmad Marcos.

Menurut Marcos, pemerintah daerah tidak seharusnya kembali meminta atlet dan pelatih menunggu jika anggaran bonus memang sudah dialokasikan.

"Kalau memang sudah ada anggarannya, kenapa harus menunggu APBD Perubahan lagi?" ujar Marcos.

Ia meminta Pemprov Riau tidak lagi menggunakan alasan keterbatasan fiskal untuk menunda pembayaran.

Menurutnya, atlet dan pelatih sudah cukup lama menunggu realisasi hak mereka.

Baca juga: 10.030 Narapidana di Riau Diusulkan Dapat Remisi Hari Kemerdekaan RI Ke-81

Baca juga: Penyewa Kantor dan Toko dalam Komplek STC Pekanbaru Berkesempatan Dapat Keringanan

Marcos mengatakan pihaknya kini hanya berpegang pada janji Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Riau Yurnalis yang sebelumnya menyampaikan bonus akan diupayakan cair sebelum Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada September 2026.

"Jangan lagi ditunda-tunda. Kami berpegang pada janji Kadispora, bonus akan dicairkan sebelum Haornas," katanya.

Persoalan Bonus Berulang dari Tahun ke Tahun

Marcos menilai persoalan pembayaran bonus PON 2024 bukan masalah baru.

Sejak pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara pada 2024, atlet dan pelatih telah berulang kali mempertanyakan kapan sisa bonus mereka dibayarkan.

Sebagian bonus memang telah diterima. Namun, pembayaran tersebut belum sepenuhnya lunas.

Bagi Marcos, pola penundaan seperti ini membuat atlet dan pelatih kehilangan kepercayaan terhadap janji pemerintah.

Ia juga mempertanyakan dasar pemerintah yang kembali mengarahkan pembayaran melalui APBD Perubahan.

Menurutnya, apabila anggaran memang telah ditetapkan melalui APBD dan ketentuan pemberian bonus telah diatur dalam regulasi pemerintah daerah, seharusnya ada kepastian mengenai pelaksanaannya.

"Anggarannya sudah diatur. Bonus juga sudah ada ketentuannya. Jadi yang menjadi pertanyaan kami, kenapa uangnya tidak dicairkan?" kata Marcos.

Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai posisi anggaran bonus tersebut, termasuk apakah benar sudah tersedia, berapa jumlah yang masih harus dibayarkan dan apa yang menjadi kendala pencairannya.

Atlet dan Pelatih Turun ke Jalan

Ketidakpuasan terhadap lambannya pembayaran bonus kemudian diwujudkan melalui aksi unjuk rasa.

Puluhan atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga yang merupakan bagian dari kontingen PON dan Peparnas Riau menggelar aksi di kawasan Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Kamis (6/8/2026).

Mereka datang mengenakan atribut PON 2024 dan membawa spanduk yang berisi tuntutan agar Pemprov Riau segera membayarkan sisa bonus.

Aksi tersebut menjadi bentuk protes setelah sejumlah janji pembayaran sebelumnya belum terealisasi.

Para atlet dan pelatih menegaskan bahwa yang mereka tuntut bukan bonus baru, melainkan hak atas prestasi yang telah mereka raih pada PON dan Peparnas 2024.

Mereka telah bertanding membawa nama Riau dan meraih medali. Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan kepastian kapan seluruh bonus tersebut dibayarkan.

Dalam aksi itu, para atlet dan pelatih juga menyampaikan bahwa aksi tidak akan berhenti jika pemerintah belum memberikan kepastian pembayaran.

Pemprov Janjikan Pembayaran Sebelum Haornas

Menanggapi aksi tersebut, Kadispora Riau Yurnalis menemui para atlet dan pelatih.

Yurnalis menyampaikan akan membawa persoalan tersebut untuk dibicarakan dengan Plt Gubernur Riau SF Haryanto.

Ia juga menyampaikan harapan agar bonus dapat direalisasikan sebelum peringatan Haornas pada September 2026.

Namun, janji tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan atlet dan pelatih.

Pasalnya, pernyataan terbaru SF Haryanto yang menyebut pembayaran akan diupayakan melalui APBD Perubahan kembali menimbulkan kekhawatiran bahwa pencairan akan semakin molor.

Bagi atlet dan pelatih, September 2026 kini menjadi batas waktu yang mereka tunggu.

Jika janji tersebut kembali tidak terealisasi, bukan tidak mungkin aksi menuntut pembayaran bonus akan kembali dilakukan.

Menunggu Kejelasan Anggaran

Sebelumnya, persoalan bonus PON dan Peparnas Riau juga telah dibahas bersama DPRD Riau.

Dalam rapat dengan Dispora dan KONI Riau, terungkap masih terdapat kewajiban pembayaran bonus yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa polemik bonus bukan sekadar persoalan teknis pencairan, tetapi juga menyangkut kepastian kebijakan pemerintah daerah.

Atlet dan pelatih kini meminta pemerintah membuka secara jelas posisi anggaran tersebut.

Jika memang terkendala fiskal, mereka meminta pemerintah menjelaskan kondisi keuangan daerah secara terbuka.

Sebaliknya, jika anggaran telah tersedia dan masuk dalam APBD, mereka mempertanyakan mengapa pembayaran belum juga dilakukan.(Tribun Pekanbaru/Budi Rahmat)