TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi telah melayangkan protes baru untuk Filipina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah tegas ini diambil Malaysia sebagai bentuk penolakan atas klaim perluasan landas kontinen Filipina.
Kuala Lumpur menilai klaim perluasan yang diumumkan Filipina baru-baru ini telah mencaplok wilayah maritim di perairan Sabah milik Malaysia.
Protes kepada Filipina tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan pada Sabtu (8/8/2026).
Mohamad Hasan menyatakan bahwa nota protes tersebut sebenarnya telah dikirimkan secara preventif kepada pihak PBB pada 24 Juli 2026 lalu.
Pengiriman dokumen keberatan ini dilakukan lebih awal sebelum Filipina menyampaikan pengajuan lisan mereka pada 27 Juli 2026 guna memperluas klaim teritorial maritimnya.
Langkah reaktif ini sekaligus merespons desakan dari mantan Ketua Menteri atau Gubernur Sabah, Datuk Yong Teck Lee.
Diwartakan oleh The Star, sebelumnya Yong Teck Lee mendesak pemerintah federal Malaysia untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai “kebungkaman” terkait klaim sepihak Manila.
Yong Teck Lee memperingatkan bahwa pemerintah Malaysia tidak boleh tinggal diam mendengar klaim Filipina yang diniali telah melanggar wilayah landas kontinen Sabah.
Menanggapi kritik tersebut, Mohamad Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah tinggal diam dan telah mencatatkan penolakan resmi sejak jauh-jauh hari.
“Malaysia menegaskan kembali protes yang sebelumnya telah diajukan pada tahun 2024. Oleh karena itu, pernyataan dalam liputan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Malaysia tetap bungkam mengenai masalah tersebut adalah tidak benar,” ujar Mohamad Hasan dalam pernyataan resminya pada Sabtu.
Baca juga: Putri Anwar Ibrahim Mundur dari PKR, Masa Depan Politik PM Malaysia Dipertanyakan
Konflik perbatasan maritim ini bermula pada Juni 2024, ketika Filipina untuk pertama kalinya mengajukan klaim Perluasan Landas Kontinen (Extended Continental Shelf atau ECS) di wilayah barat Palawan, Laut Cina Selatan.
Perselisihan kembali memanas setelah Filipina melancarkan klaim lanjutan pada Juli tahun ini.
Pengajuan terbaru tersebut dinilai masih mencakup sebagian wilayah landas kontinen milik Malaysia di bagian barat laut Pulau Borneo, yang secara administratif meliputi wilayah Sabah.
Sengketa ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada klaim historis Filipina atas Sabah yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Manila mendasarkan klaimnya sebagai pewaris Kesultanan Sulu, merujuk pada perjanjian tahun 1878 antara Sultan Sulu dengan pihak asing yang kemudian mendirikan perusahaan kolonial Inggris.
Perjanjian ini menyimpan perbedaan penafsiran krusial, teks berbahasa Inggris menyebutnya sebagai penyerahan kedaulatan permanen (cession), sementara teks berbahasa Melayu menggunakan istilah sewa atau pajakan.
Baca juga: Buntut Pilot Ditangkap Kasus Narkoba di Bandara Soetta, Malaysia Airlines Perketat Pemeriksaan Awak
Meski demikian, Sabah secara sah telah bergabung dengan Federasi Malaysia pada 16 September 1963 melalui Malaysia Agreement 1963 (MA63), menyusul jajak pendapat rakyat yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di sisi lain, Filipina tetap mempertahankan klaimnya sejak era 1960-an termasuk kembali mengirimkan nota verbal kepada PBB pada Maret 2025 dengan dalih bahwa mereka tidak pernah melepaskan kedaulatan atas Borneo Utara.
Bagi Malaysia, klaim berulang tersebut dipandang sebagai isu yang sudah selesai (non-issue).
Kuala Lumpur menegaskan bahwa kedaulatan Sabah sudah final dan sah secara internasional berdasarkan hak penentuan nasib sendiri oleh rakyatnya sendiri.
(Tribunnews.com/Bobby)
