TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ( Kaltara ) memastikan bahwa tambahan penghasilan pegawai ( TPP ) Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemprov Kaltara tetap dibayarkan hingga akhir tahun 2026.

Sebagai informasi, TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji pokok, berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Biasanya TPP diberikan dengan mempertimbangkan kinerja, disiplin, beban kerja, dan tanggung jawab pegawai.

Informasi TTP ASN Kaltara tetap dibayarkan hingga Desember 2026, disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekprov Kaltara, Denny Harianto, pada Minggu (9/8/2026).

Pasalnya, beberapa waktu lalu mencuat isu mengenai nasib TPP bagi para ASN yang dimungkinkan tidak dapat dibayarkan, karena adanya efisiensi anggaran.

Baca juga: Belanja Pegawai Kaltara Masih 34 Persen, Sekda Denny Berharap TPP tak Jadi Sasaran Efisiensi

Oleh sebab itu, kepastian ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran para ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran, dan tekanan kondisi fiskal yang melanda berbagai daerah.

"Terkait kebijakan anggaran, kami sudah memastikan bahwa TPP yang telah dianggarkan pada tahun 2026 tetap terjaga, dan dapat dibayarkan hingga bulan Desember," tegas Denny Harianto.

Meskipun di beberapa daerah lain, tekanan fiskal berdampak cukup ekstrem hingga memicu pemotongan dan penghapusan TPP, bahkan ada pemerintah daerah yang terpaksa merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Pemprov Kaltara menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti memangkas hak-hak dasar pegawai secara mendadak, melainkan memastikan penggunaan belanja daerah berjalan tepat sasaran.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Denny Harianto

Mengingat kondisi fiskal pada semester kedua hingga akhir tahun masih sangat dinamis, Denny Harianto meminta seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi, dan mengambil langkah strategis, agar penggunaan anggaran belanja benar-benar efisien.

Baca juga: Imbas Efisiensi, Gubernur Zainal Pastikan Pemotongan TPP Tidak Terjadi Bagi ASN Pemprov Kaltara

“Saya berharap kita semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh agar kondisi ini dapat kita hadapi bersama,” ungkap Denny Harianto

Dengan adanya kepastian alokasi TPP hingga akhir tahun, ia mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltara untuk membalasnya dengan peningkatan mutu pelayanan publik, dan kinerja yang optimal.

“Kalau TPP sudah dipastikan aman, maka tunjukkan kinerja terbaik.

Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar manfaat kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan,” pungkas Denny Harianto

(*)

Penulis : Desi Kartika