TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Menteri Permukiman dan Kawasan Perumahan (PKP), Maruarar Sirait, menyebut penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Provinsi Bali mengalami lonjakan signifikan. 

Kata dia, bahwa kuota perbaikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Pulau Dewata ditingkatkan drastis dari yang sebelumnya hanya ratusan unit menjadi ribuan unit pada tahun ini.

Kementerian PKP merespons tingginya kebutuhan hunian layak di Bali, sekaligus memastikan program strategis nasional tepat sasaran tanpa diwarnai praktik pungutan liar maupun prosedur yang berbelit-belit.

Pria yang akrab disapa Bang Ara tersebut mengapresiasi kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang dinilai agresif dan bersih dalam menyalurkan pembiayaan sektor perumahan rakyat.

Baca juga: BRI Terus Dukung Pembiayaan Perumahan, Ikuti Akad Massal Debitur KPR FLPP Bersama Presiden Prabowo

"Saya sangat senang apa yang dilakukan oleh BRI. Sekali lagi membuktikan BRI bank yang sangat merakyat," ujar Maruarar di sela kegiatan penyerahan KUR Perumahan di Gedung Wanita Nari Graha, Renon, Denpasar, Bali, pada Sabtu 8 Agustus 2026 sore.

Ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam setiap program kerakyatan. 

Menurutnya, skema pembiayaan perumahan harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat bawah.

"Buktinya, bekerja dengan penyerapan yang sangat tinggi untuk KUR Perumahan," kata Maruarar.

"KUR Perumahan ini bisa dibilang sebagai baby-nya Presiden Prabowo, karena diciptakan di pemerintahan Presiden Prabowo. Dan belum sampai satu tahun umurnya KUR Perumahan ini, tapi terserapnya sudah besar sekali," lanjutnya.

Dalam peninjauan langsung di lapangan, Maruarar mengaku melakukan pengecekan ketat guna memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam proses pengajuan kredit.

"Saya cek tadi apakah ada BRI minta-minta uang? Enggak. Apakah lama prosesnya? Enggak. Jadi bagus, bersih, cepat," tegas Maruarar.

Ia menambahkan bahwa skema pelayanan publik sudah sepatutnya memangkas birokrasi yang membebani masyarakat.

"Negara harus membuat program yang mudah, murah, cepat bagi rakyat. Jangan yang sulit, yang mahal, yang lambat," ucapnya.

Atas capaian tersebut, Maruarar menyampaikan apresiasi terbuka kepada manajemen perbankan terkait atas komitmen penyaluran di lapangan.

"Terima kasih buat Pak Dirut BRI dan jajarannya. Saya sudah sampaikan minggu lalu penghargaan kepada BRI di depan Presiden langsung, di depan ribuan orang," tutur Maruarar.

Khusus untuk wilayah Bali, pemerintah memacu target peninggalan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) secara masif melalui skema intervensi bantuan dan pembiayaan terpadu.

"Kita tingkatkan banyak sekali, dari tidak sampai 100 menjadi ribuan di Bali, supaya makin banyak rumah yang tidak layak huni, rakyat-rakyat kecil yang diperbaiki di Bali," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ketimpangan kondisi hunian di Bali masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Masih banyak sekali kebutuhannya. Tahun lalu Bali enggak nyampe 200 atau 100. Tahun ini sekitar 4.000, luar biasa naiknya," kata Maruarar.

Secara nasional, akumulasi penyaluran KUR Perumahan oleh BRI hingga 6 Agustus 2026 telah menembus angka Rp11,1 triliun. 

Khusus pada penyerahan di Bali, total akad kredit yang dikucurkan mencapai Rp420 miliar untuk 2.141 debitur. 

Nilai tersebut terbagi atas sektor suplai mencakup kontraktor, pengembang, dan toko bangunan sebesar Rp216 miliar bagi 106 debitur, serta sektor permintaan (demand) sebesar Rp204 miliar untuk 2.035 debitur.

Pemerintah menargetkan percepatan pembenahan pemukiman warga ini berlanjut lewat peninjauan langsung program bedah rumah di wilayah Bali guna memastikan keandalan fisik bangunan di lapangan. (*)