Pamor Borneo yang dilaksanakan selama tiga hari ini memberikan dampak positif untuk mendorong kinerja ekonomi Kalimantan secara keseluruhan
Banjarmasin (ANTARA) - Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mencatat minat investasi Rp73 triliun dari 20 investor domestik dan mancanegara yang menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI) melalui Investment Forum Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin pada 7-9 Agustus 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Haris Munandar mengatakan capaian tersebut menjadi hasil utama Pamor Borneo 2026 dalam memperkuat kinerja ekonomi se-Kalimantan melalui peningkatan investasi, daya saing UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran.
“Pamor Borneo yang dilaksanakan selama tiga hari ini memberikan dampak positif untuk mendorong kinerja ekonomi Kalimantan secara keseluruhan,” kata Haris saat penutupan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin, Minggu.
Menurut dia, penguatan ekonomi melalui Pamor Borneo tercermin dari peningkatan daya saing UMKM, akselerasi investasi yang menghasilkan 12 LoI dari 20 investor dengan nilai minat Rp73 triliun, serta perluasan akseptasi digital sistem pembayaran melalui QRIS dan berbagai kegiatan pendukung.
“Capaian tersebut merupakan hasil sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dekranasda, pelaku UMKM, sektor swasta, dan berbagai mitra kerja yang bersama-sama mengembangkan potensi daerah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam perekonomian regional,” ujarnya.
Dia berharap kolaborasi tersebut terus dilanjutkan setelah Pamor Borneo 2026 berakhir sehingga minat investasi yang telah terbentuk dapat ditindaklanjuti, sementara penguatan UMKM dan digitalisasi pembayaran terus diperluas untuk memberikan dampak ekonomi yang semakin besar.
Ia menegaskan kerja sama lintas pihak menjadi kunci karena setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang saling melengkapi dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah, sebagaimana semangat “the power of we” yang menekankan kekuatan kerja bersama.
Dalam rangka memperkuat digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia memberikan gelar “Bunda QRIS Kalimantan Selatan” kepada Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Fathul Jannah sebagai bentuk apresiasi atas perannya dalam meningkatkan pemanfaatan QRIS di masyarakat dan pelaku usaha.
Haris mengatakan perluasan digitalisasi pembayaran tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik dan gerbang perekonomian di Kalimantan, sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan dan usaha masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Fathul Jannah mengatakan Pamor Borneo 2026 yang berlangsung di Banjarmasin pada 7–9 Agustus 2026 menjadi upaya memperkuat UMKM, investasi, dan akseptasi digital.
Ia menyebutkan pameran UMKM dalam kegiatan tersebut menampilkan produk makanan dan minuman, fesyen, serta kriya, sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku usaha daerah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.
Dia juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat pelestarian wastra khas Kalimantan Selatan, khususnya sasirangan, melalui kolaborasi antara UMKM, desainer, Dekranasda, pemerintah daerah, dan pihak swasta agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mempertahankan identitas budaya daerah.
“Perluasan penggunaan QRIS juga perlu terus dilakukan karena memberikan kemudahan dan keamanan transaksi, sedangkan pembinaan UMKM, penguatan investasi, dan digitalisasi harus menjadi agenda berkelanjutan untuk mendukung visi Kalsel Bekerja menuju gerbang logistik Kalimantan,” ujar Fathul Jannah.
Sebelumnya pada pembukaan kegiatan, sebanyak 15 proyek strategis yang dipromosikan mencakup sejumlah sektor unggulan dengan nilai investasi sekitar Rp62,13 triliun. Sebanyak 20 calon investor melakukan pertemuan bisnis secara langsung bersama pemilik proyek hingga menghasilkan 12 LoI sebagai tindak lanjut awal penjajakan investasi.
Salah satu proyek dengan nilai investasi terbesar yang ditawarkan yakni pembangunan pabrik hilirisasi batu bara menjadi metanol di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan nilai investasi sekitar Rp46,17 triliun, serta beberapa proyek strategis lainnya yang tersebar di provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.
