Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para orang tua di Kota Bandung menyambut baik pelabelan batas waktu konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut Hari Herianto, orang tua asal Cicaheum, Kota Bandung, label batas konsumsi harus dipastikan kejaminan kualitas makanan yang tersaji. 

“Jadi gini, ya. Batas waktu konsumsi itu bisa jadi pengingat untuk makanan MBG ini segera dimakan. Jangan sampai dibekel, dibawa ke rumah, karena saya lihat di sosial media ada yang bawa ke rumah, katanya untuk orangtuanya,” kata dia, kepada Tribun Jabar, saat ditemui di Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Minggu (9/8/2026). 

Dia menuturkan, kedua anaknya menerima program MBG sejak awal di sekolahnya. 

Baca juga: Butuh Anggaran Rp 350 Miliar Untuk Membuat Semua Jalan di Bandung Terang Benderang

“Kebetulan yang satu Sekolah Dasar (SD), yang paling besar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mungkin yang aga besar ini dari awal (program) bisa menerima, kalau adiknya tidak terlalu makan,” katanya. 

Menurut pria berusia 38 tahun ini, ragam makanan yang disajikan belum tentu cocok di lidah anak-anak. 

“Mungkin mereka tidak familiar, jadi tidak antusias buat mencobanya. Harusnya memang menu makanan ini kids friendly,” imbuhnya. 

Heri menilai, langkah konkret BGN tersebut guna mengatisipasi keracunan.

“Rata-rata mereka (dapur) masaknya kan dini hari, ngejar supaya pagi bisa beres. Jadi dari awal terlihat ngejar kuantitas dibanding kualitas. Mungkin banyak keracunan karena itu. Sekarang, kan sudah menjamur SPPG, jadi yang belum punya pengalaman, ahli, asal ada modal ya bisa bikin dapur,” jelasnya. 

Dari beberapa kasus, kata dia, menu makanan olahan protein hewani rentan terjadi keracunan. 

“Saya lihat kayak telur, ayam atau kuah bersantan itu kadang sudah basi. Jadi prosesnya juga harus diperhatikan, jangan hanya pelabelan saja,” tuturnya. 

Sementara itu, Anah (47) orang tua lainnya, mengatakan selama bergulir program MBG, tak hanya sajian menu yang membuat makanan basi, tapi dari cara penyajian atau salah dalam memasak bisa tidak layak konsumsi. 

“Pasti yang keracunan itu kalau tidak bahan baku yang sudah tidak fresh, ya cara pengolahannya. Yang viral di Kabupaten Bandung Barat itu kan omprengnya dicuci di air kotor. Jadi saat memasak juga sudah tidak higienis,” ujar Anah. 

Dia menuturkan, sterilisasi mestinya menjadi standar yang pasti dan harus dijamin pengelola SPPG. 

“Harus dipikirkan, yang diberi makan ini anak orang, lho. Jangan sembarangan, sebetulnya kalau tidak ada MBG juga saya tidak keberatan. Mungkin lebih bagus ke daerah pinggiran yang membutuhkan,” imbuhnya. 

Soal pelabelan di ompreng, Anah menyebut pemerintah harus memikirkan potensi sampah makanan yang akan terjadi. 

Baca juga: BREAKING NEWS:  Pria di Sumedang Hilang Nyawa Usai Dianiaya dan Disekap di Sebuah Kosan

“Soal kondisi distribusi ini harus dipikirkan juga kemungkinan terburuk, jadi bisa antisipasi. Di sisi lain baik pelabelan ini, karena makanan di mini market sudah banyak yang melakukannya. Kita bisa lebih percaya.” 

“Tapi, potensi makanan yang tidak termakan itu dikemanakan. Menurut saya, sekolah jangan sampai dapat tekanan agar menu MBG ini habis, SPPG hanya ingin omprengnya kosong,” jelasnya. 

Menurut warga asal Citarum ini, sisa makanan dari program MBG harus menjadi evaluasi dapur. 

“Ya, jangan dibiarkan. Mungkin harus ada feedback ke dapur, kita aja di rumah kalau makanan tidak habis, sayang. Masa ini uang dari dana pendidikan hanya berujung jadi sampah,” katanya. 

Oleh karena itu, Anah berharap program MBG harus terus dievaluasi dan dimonitoring secara berkala. 

“Ini pelabelan langkah yang baik, ya. Sebagai orang tua mungkin ingin ada pemantauan terus menerus, minimal 3,5 tahun ke depan. Kekhawatirannya takut ada SPPG yang nakal, pelabelan bisa jadi hanya syarat, tapi kepastian makanannya belum tentu sehat,” kata dia. (*)