TRIBUNNEWS.COM - Rencana 15 poin Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk Gaza diterima Hamas, tetapi justru ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Netanyahu menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Jalur Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
Berbeda dengan Netanyahu, Hamas menegaskan komitmennya terhadap peta jalan yang didukung Trump.
Sikap berseberangan itu membuat rencana Trump kembali menghadapi kebuntuan.
Terlebih, Netanyahu juga menegaskan bahwa selama dirinya menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina di Gaza maupun Tepi Barat.
“Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet pada Minggu (9/8/2026), seperti dilaporkan Al Jazeera.
Netanyahu mengatakan Israel masih membahas keberatannya dengan pemerintahan Trump.
“Mereka memiliki ide, beberapa di antaranya dapat diterima oleh kami dan beberapa lainnya tidak dapat diterima,” kata Netanyahu.
Ia menegaskan militer Israel tidak akan melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
“IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan sampai Hamas dilucuti senjatanya,” ujar Netanyahu.
Menurut Netanyahu, pelucutan yang diminta Israel bukan sekadar pengurangan persenjataan Hamas.
Baca juga: Netanyahu Tantang Trump setelah Tolak Rencana 15 Poin Perdamaian untuk Gaza: Kami Tak Takut!
Israel, kata dia, menginginkan pelucutan senjata yang nyata, termasuk terhadap senjata berat dan senjata ringan.
“Kita berbicara tentang pelucutan senjata yang sesungguhnya, bukan yang fiktif,” tegasnya.
Sikap Netanyahu berbanding terbalik dengan Hamas yang menyatakan tetap menerima dan berkomitmen menjalankan peta jalan tersebut.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu, Hamas meminta para mediator dan negara-negara penjamin memastikan tidak ada pelanggaran atau penyimpangan yang dapat menggagalkan proses.
Kelompok Palestina itu juga meminta Amerika Serikat menekan pemerintahan Netanyahu agar tidak menghambat implementasi rencana.
“Kami berharap para mediator dan penjamin Amerika akan menekan Netanyahu dan pemerintahannya untuk mematuhi peta jalan dan tidak menghalangi proses tersebut karena alasan politik dan elektoral internal,” kata Bassem Naim, anggota politbiro Hamas, melalui X.
Perbedaan posisi tersebut terutama berkaitan dengan urutan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel.
Rencana 15 poin yang didukung Trump diterbitkan pada 31 Juli untuk melanjutkan proses perdamaian di Gaza.
Rencana tersebut mengatur pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel sebagai bagian dari proses bertahap.
Artinya, pelucutan penuh Hamas tidak ditempatkan sebagai syarat yang harus selesai sebelum penarikan awal pasukan Israel dilakukan.
Rencana itu juga membayangkan pengelolaan urusan sehari-hari Gaza dialihkan kepada komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang didukung AS.
Hamas sebelumnya menyatakan bersedia menyerahkan senjata untuk disimpan di bawah pemerintahan teknokrat Palestina.
Baca juga: Netanyahu Tolak Rencana AS untuk Gaza, Bersumpah Tak Akan Tarik Pasukan sampai Hamas Lucuti Senjata
Kelompok tersebut juga menuntut Israel menarik pasukannya dari sebagian wilayah Gaza sebagai bagian dari proses tersebut.
Sementara itu, Israel menuntut pelucutan total Hamas terlebih dahulu sebelum penarikan pasukan dilakukan.
Perbedaan urutan inilah yang kini menjadi salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan rencana Trump.
Selain menolak rencana tersebut, Netanyahu kembali mempertegas sikap pemerintahannya terhadap pembentukan negara Palestina.
“Selama saya menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang berdiri,” kata Netanyahu.
Ia menegaskan sikap tersebut berlaku baik untuk Gaza maupun Tepi Barat.
Pernyataan itu memperlebar perbedaan antara agenda pemerintahan Trump mengenai pengaturan Gaza pascaperang dengan posisi pemerintahan Netanyahu.
Times of Israel melaporkan Netanyahu juga mengatakan dirinya tidak takut mempertahankan posisi Israel meskipun harus berseberangan dengan Washington.
“Saya sangat menghargai Presiden Trump,” kata Netanyahu.
Namun, ia menegaskan Israel tetap akan mempertahankan kepentingannya sendiri jika diperlukan.
“Kita mampu serta tahu bagaimana mempertahankan pendirian kita bahkan terhadap sahabat terbaik kita sekalipun jika diperlukan,” ujarnya.
Penolakan Netanyahu muncul lebih dari sepekan setelah Trump mengumumkan apa yang disebutnya sebagai terobosan dalam proses negosiasi Gaza.
Pada 30 Juli, Trump mengatakan Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan mengenai pelucutan senjata penuh Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza.
Trump menyebut langkah tersebut sebagai jalan menuju perdamaian dan keamanan yang lebih permanen.
Namun, hingga pernyataan Netanyahu disampaikan, belum ada tanggapan langsung dari Gedung Putih mengenai penolakan tersebut.
Al Jazeera melaporkan analisnya di Washington, Patty Culhane, menilai Netanyahu sedang mengambil risiko besar dalam hubungannya dengan Trump.
Baca juga: Israel Pertimbangkan Mundur Sebagian dari Gaza, Pasukan Multinasional Bersiap Ambil Alih
Menurut Culhane, penolakan tersebut dapat semakin menguji hubungan Israel dengan pemerintahan AS jika Trump memutuskan meningkatkan tekanan terhadap Netanyahu.
Penolakan Israel juga berpotensi menghambat kerja Dewan Perdamaian dan mediator yang telah berbulan-bulan berupaya menjalankan peta jalan tersebut.
Nour Odeh dari Al Jazeera mengatakan persyaratan Netanyahu dapat menjadi persoalan serius bagi Dewan Perdamaian dan para mediator.
“Netanyahu telah menekan tombol reset,” kata Odeh.
Sementara itu, Hani Mahmoud dari Al Jazeera mengatakan penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana permusuhan di Gaza dapat benar-benar diakhiri.
“Penolakan total di sini mempertanyakan urutan dan langkah-langkahnya,” ujarnya.
Kebuntuan tersebut terjadi ketika pasukan Israel masih menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza.
CNN melaporkan pasukan Israel masih berada di wilayah timur dan selatan Gaza.
Para menteri sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu bahkan mendorong agar Israel mempertahankan kendali tersebut.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan pasukan Israel tidak boleh mundur dari Gaza sebelum Hamas dibubarkan dan dilucuti sepenuhnya.
“Kami berperang dengan tujuan utama: penghancuran Hamas,” kata Smotrich.
Di sisi lain, Hamas tetap menyatakan komitmennya terhadap peta jalan Dewan Perdamaian Trump.
Kelompok tersebut meminta para mediator memastikan Israel tidak menghambat proses dengan alasan politik dalam negeri.
Penolakan Netanyahu terjadi kurang dari tiga bulan sebelum pemilihan umum Israel pada 27 Oktober.
Koalisi sayap kanan yang dipimpinnya menghadapi tekanan politik dan tuntutan dari kelompok garis keras agar tidak memberikan konsesi kepada Hamas.
Di lapangan, kekerasan juga belum sepenuhnya berhenti.
Israel masih melakukan serangan di Gaza meski gencatan senjata nominal telah berlangsung sejak Oktober 2025.
Di Tepi Barat, pasukan Israel dan pemukim juga dilaporkan melakukan penggerebekan serta serangan di sejumlah wilayah.
Wafa melaporkan penggerebekan terjadi di sejumlah wilayah Nablus, Ramallah, Betlehem, Tubas dan Masafer Yatta.
Para pemukim Israel juga dilaporkan menyerang properti Palestina, menebang pohon zaitun serta merusak tangki air di sejumlah lokasi.
Baca juga: 300 Anak Meninggal di Gaza dalam 300 Hari Gencatan Senjata
Di tengah situasi tersebut, Hamas masih menyatakan komitmennya terhadap peta jalan yang telah disepakati, sementara Netanyahu menegaskan Israel tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
