TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ( Pemprov Kaltim ) bersama Bupati dan Walikota di Kalimantan Timur kini tengah memfokuskan strategi untuk memperjuangkan hak fiskal daerah.
Langkah ini diambil menyusul adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dirasakan berdampak pada keuangan daerah.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Asisten II) Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi, seluruh kepala daerah sepakat mengharapkan Gubernur Kaltim memimpin langsung langkah diplomasi ke tingkat pusat.
Fokus utamanya adalah menemui Kementerian Keuangan guna memastikan daerah mendapatkan kepastian penyaluran dana kurang bayar.
"Seluruh Bupati-Walikota mengharapkan Pak Gubernur memimpin untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan, terutama untuk bagaimana memastikan kita itu mendapatkan penyaluran kurang bayar," ujar Ujang Rachmad saat ditemui Tribunkaltim.co, Senin (10/8/2026).
Baca juga: Sterilkan Kawasan Teras Samarinda Tahap II, Dishub Rancang Zebra Cross Jumbo dan Pelican Crossing
Saat disinggung mengenai besaran nominal dana kurang bayar yang diperjuangkan untuk alokasi Kaltim, Ujang menyebutkan angka berkisar di angka Rp1,9 triliun, merujuk pada akumulasi tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Kendati demikian, ia menyarankan agar kepastian rincian data angka tersebut tetap diverifikasi kembali melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Kalau untuk Kaltim itu, sebentar nanti dicek dulu ya angkanya dengan teman-teman Bappeda ya. Tapi rasanya Rp1,9 triliun," tambahnya.
Menanggapi sejauh mana tindak lanjut dari upaya tersebut, Ujang menjelaskan bahwa Gubernur Kaltim Rudy Masud saat ini telah berada di Jakarta serta membangun jalur komunikasi awal dengan pihak kementerian terkait.
Namun, untuk rincian data teknis yang lebih mendalam maupun arah kebijakan strategis lanjutan yang akan dibawa, ia mengarahkan agar dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Bappeda maupun menunggu ekspos resmi dari pimpinan.
“Tadi (hari ini) Pak Gubernur sudah di Jakarta, sudah ada komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya. Nanti kita lihat, saya tidak tahu arahannya karena belum dibicarakan sampai ke bawah,” jelas Ujang. (*)
