Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Lampung masih menjadi persoalan di tengah kondisi perekonomian yang menunjukkan pertumbuhan dan laju inflasi yang relatif terkendali.
Baca juga: Lulusan Sarjana di Lampung Paling Banyak Menganggur, TPT Capai 7,92 Persen
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026, pengangguran justru paling tinggi berasal dari penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III dan lulusan universitas.
TPT lulusan Diploma dan Universitas di Lampung tercatat mencapai 7,92 persen.
Angka tersebut menjadi yang tertinggi jika dibandingkan kelompok pendidikan lainnya.
Sebaliknya, TPT terendah tercatat pada penduduk dengan pendidikan SD ke bawah, yakni sebesar 1,47 persen.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tidak otomatis menjamin seseorang lebih mudah memperoleh pekerjaan.
Secara nasional, persoalan serupa juga terlihat.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, jumlah pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi, mulai D-IV, S1, S2 hingga S3, mencapai sekitar 1,03 juta orang.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur nasional.
Sementara itu, jumlah pengangguran dari kelompok lulusan diploma D1 hingga D3 berada di kisaran 180.000 orang atau sekitar 2,48 persen.
Dari sisi TPT berdasarkan jenjang pendidikan, kelompok sarjana dan diploma IV tercatat sebesar 5,38 persen.
Angka tersebut menempatkan kelompok perguruan tinggi sebagai salah satu penyumbang TPT tertinggi secara nasional, setelah lulusan SMK sebesar 8,45 persen dan SMA sebesar 6,55 persen.
Lantas, mengapa pengangguran lulusan perguruan tinggi masih tinggi ketika perekonomian tumbuh?
Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman menilai persoalan tersebut tidak dapat dilihat hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, masalah penyerapan tenaga kerja dan ketidaksesuaian kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri atau skill mismatch merupakan persoalan yang terjadi tidak hanya di Lampung, tetapi juga secara nasional hingga global.
Ia menyebut terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu tingginya pengangguran lulusan perguruan tinggi.
Pertama, ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.
Menurut Yusuf, perubahan kebutuhan industri berlangsung sangat cepat. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang semakin spesifik dan adaptif.
Sekitar 50 persen pihak industri, kata dia, mengalami kesulitan dalam merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan saat ini.
Perubahan lanskap pekerjaan yang dinamis membuat perusahaan tidak lagi memiliki banyak waktu untuk memberikan pelatihan dari dasar kepada pekerja baru.
"Industri cenderung membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai," kata Yusuf, Senin (10/8/2026).
Kondisi tersebut semakin terasa pada sektor jasa dan teknologi yang memiliki siklus bisnis relatif pendek dan terus mengalami perubahan.
Karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan ijazah.
Mereka juga dituntut memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Kedua, pertumbuhan sektor formal yang belum cukup kuat.
Yusuf menjelaskan, lulusan perguruan tinggi umumnya masih menjadikan pekerjaan di sektor industri formal atau sektor modern sebagai tujuan utama.
Namun, di sisi lain, perubahan struktur ekonomi membuat sektor formal menghadapi tantangan.
Ia menilai gejala deindustrialisasi di Indonesia menyebabkan sebagian industri formal mengalami penurunan aktivitas, gulung tikar, atau mengubah model bisnis.
Pada saat yang sama, sektor informal seperti UMKM dan startup berkembang.
Persoalannya, sektor informal belum seluruhnya memiliki sistem pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan.
Akibatnya, penyerapan lulusan sarjana di sektor tersebut belum optimal.
"Di sisi lain, pencatatan ketenagakerjaan sering kali belum mendata secara akurat lulusan yang bekerja atau membangun usaha di sektor informal, sehingga angka pengangguran terkesan meningkat," ujarnya.
Ketiga, adanya disparitas pembangunan antarwilayah.
Menurut Yusuf, persoalan tersebut juga terlihat di Provinsi Lampung.
Pusat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah seperti Bandar Lampung, Pringsewu dan Metro.
Sementara itu, sejumlah kabupaten lainnya belum memiliki sektor formal dan modern dalam jumlah yang memadai untuk menyerap lulusan perguruan tinggi.
Kondisi tersebut turut memengaruhi keputusan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Yusuf menilai rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di sejumlah daerah tidak semata-mata disebabkan persoalan akses dan biaya pendidikan.
Menurutnya, keberadaan program bantuan seperti KIP Kuliah sebenarnya telah membuka akses bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, persoalan lain muncul dari kemauan dan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.
"Ketika sektor formal yang menyerap lulusan tidak tersedia di daerah asal, ditambah faktor kemiskinan struktural, motivasi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana bisa ikut menurun," jelasnya.
Perguruan Tinggi Diminta Tak Hanya Mencetak Sarjana
Menghadapi persoalan tersebut, Yusuf mengatakan perguruan tinggi perlu mengubah pendekatan dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja.
Di UBL, salah satu strategi yang dikembangkan adalah talent matching.
Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa mulai diidentifikasi berdasarkan bakat, minat dan potensi yang dimiliki sejak awal.
Potensi tersebut kemudian dikembangkan sesuai dengan kapabilitas objektif mahasiswa dan dihubungkan dengan kebutuhan keterampilan dunia industri.
Pembinaan karier juga diarahkan untuk dimulai sejak sebelum mahasiswa memasuki dunia perkuliahan.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga diarahkan untuk menemukan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya.
"Langkah ini menghasilkan penetapan career fit yang lebih tepat," ujar Yusuf.
Menurutnya, definisi penyerapan tenaga kerja juga perlu diperluas.
Lulusan perguruan tinggi tidak seharusnya hanya diarahkan untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Mereka juga perlu dibekali kemampuan untuk menciptakan usaha, masuk ke sektor informal, maupun beradaptasi dengan berbagai perubahan struktur ekonomi.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja, termasuk bagi lulusan perguruan tinggi.
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )
