Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 22 pemerintah kabupaten/kota di NTT menerima tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026, serta DAU kurang bayar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026.
Berdasarkan data dalam KMK, total dana yang tercatat untuk seluruh wilayah NTT mencapai sekitar Rp 1,11 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas tambahan DAU TA 2026 sebesar Rp1,033 triliun, dan penyaluran kurang bayar sampai dengan TA 2024 sebesar Rp77,28 miliar.
Baca juga: Pengusaha Minta BPAD NTT Tangguhkan Retribusi Telur Ayam
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, tambahan anggaran tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintah dan masyarakat NTT, karena Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya kepada Pemprov, Pemkot dan Pemkab se-NTT.
“Di tengah kondisi NTT yang hari ini tidak mudah, ditambah tekanan fiskal yang sulit, kami mendapatkan perhatian dan dukungan dari Pak Presiden Prabowo Subianto melalui Menkeu dan Mendagri dengan memberikan tambahan DAU,” ujar Melki, Senin, (10/8/2026).
Menurut Melki, perhatian pemerintah pusat tersebut menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap daerah, khususnya NTT yang membutuhkan dukungan fiskal untuk menjalankan pemerintahan dan berbagai program pembangunan.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan kepedulian terhadap kami, pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT,” kata dia.
Mantan anggota DPR RI ini menyebut tambahan DAU tersebut bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi juga menjadi kabar baik bagi NTT menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
“Ini kabar gembira dan kado untuk kami, pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT menjelang 17 Agustus 2026,” ujar Melki.
Ia kembali menegaskan apresiasinya kepada Presiden Prabowo. “Ini kado istimewa untuk kami di NTT dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Waketum DPP Golkar ini.
Melki juga menyampaikan terima kasih kepada Menkeu dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, juga Mendagri dan jajaran Kementrian Dalam Negeri, yang telah memproses dan menyalurkan tambahan anggaran tersebut kepada pemerintah daerah.
Adapun rinciannya, Pemprov NTT mendapatkan penyaluran DAU kurang bayar sampai dengan TA 2024 sebesar Rp17,415 miliar, sehingga total yang tercatat untuk pemerintah Provinsi NTT adalah sebesar Rp17,415 miliar.
Sementara itu, hampir seluruh kabupaten di NTT mendapatkan tambahan DAU 2026 sekaligus penyaluran DAU kurang bayar sampai dengan TA 2024.
Kabupaten Kupang menjadi daerah dengan total penerimaan terbesar, yakni Rp174,38 miliar. Kabupaten Alor berada di posisi berikutnya dengan total Rp156,06 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Sumba Barat Daya memperoleh total Rp83,33 miliar. Timor Tengah Selatan memperoleh Rp73,18 miliar, Sumba Tengah Rp70,19 miliar, Sikka Rp65,73 miliar, dan Malaka Rp62,61 miliar.
Kabupaten Flores Timur tercatat memperoleh total Rp48,39 miliar, Lembata Rp46,41 miliar, Manggarai Rp44,15 miliar, Sumba Barat Rp44,97 miliar, serta Rote Ndao Rp36,41 miliar.
Sementara itu, Nagekeo memperoleh Rp28,19 miliar, Timor Tengah Utara Rp27,99 miliar, Manggarai Barat Rp24,66 miliar, Ngada Rp23,81 miliar, Manggarai Timur Rp22,25 miliar, dan Sabu Raijua Rp16,11 miliar.
Untuk Kabupaten Ende, total yang tercatat sebesar Rp13,58 miliar, Belu Rp12,12 miliar, dan Sumba Timur Rp10,30 miliar.
Sedangkan Kota Kupang tercatat memperoleh Rp8,08 miliar.
Belum lama ini, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung ke NTT. Ia melakukan pertemuan dan mendengar aspirasi langsung dari masyarakat. Gubernur Melki sempat bertemu Purbaya di Bandara El Tari Kupang. Keduanya berbicara cukup lama, pada Sabtu (8/8/2026) siang.
"Kami membahas banyak hal penting, dukungan Kementerian Keuangan terhadap aspirasi NTT untuk penyesuaian bunga dan pembayaran kewajiban utang, percepatan penuntasan kemiskinan dan stunting, serta penguatan ekonomi kerakyatan agar masyarakat semakin berdaya," ujar Melki. (fan)
