Kanwil KemenHAM Sulteng Perkuat Pemahaman HAM bagi ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Regina Goldie August 11, 2026 09:22 AM

TRIBUNPALU.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Penguatan HAM bagi Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Senin (10/8/206).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Sulteng, Mirfad Rosana Basalama, bersama jajaran staf. Kehadiran Kanwil KemenHAM Sulteng diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Marsidin Ribangka.

Penguatan HAM diikuti oleh seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian HAM untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur mengenai pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Bapenda Palu Tegaskan Warung Makan Gorontalo Kena Pajak 10 Persen, Bakal Dipasang Alat Perekam Data

Dalam bidang kesehatan, pemenuhan HAM memiliki keterkaitan erat dengan hak setiap masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak, adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Karena itu, pemahaman HAM bagi ASN menjadi penting agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam setiap proses pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Sulteng mendorong agar seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tidak hanya memahami HAM secara konseptual, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Mirfad rosana Basalama, menekankan bahwa ASN memiliki posisi strategis dalam memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi melalui pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berkeadilan.

Kegiatan penguatan HAM ini diharapkan dapat memperkuat komitmen jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dalam menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin inklusif dan berperspektif HAM. (*)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.