TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI — Demo akan kembali digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sebagai aksi reuni.

Demo akan dilaksanakan pada Kamis (13/8/2026), lusa.

Aksi ini untuk mengenang satu tahun demonstrasi yang berlangsung pada 13 Agustus 2025.

Kala itu, demo diperkirakan melibatkan 50 ribu orang menuntut pelengseran Bupati Pati Sudewo setelah berbagai kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat, serta pernyataan kontroversialnya.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok mengungkapkan, aksi reuni akan digelar seusai salat Zuhur.

Baca juga: 6 Tuntutan Massa Demo Pati Dikabulkan Ketua DPRD, Gerindra Siap Usulkan Pemecatan Sudewo ke DPP

Dia menyebut, sejumlah jaringan elemen masyarakat dan aktivis dari luar daerah akan turut meramaikan aksi tersebut.

"Dari luar kota sudah ada (yang mengonfirmasi ikut hadir). Dari Jogja, Surabaya juga."

"Kemudian, teman-teman aktivis dari Sukajaya Bogor dan aktivis yang kemarin mencabut pagar laut akan hadir di reuni 13 Agustus," ujar Botok saat memberikan keterangan di Alun-alun Pati, Senin (10/8/2026).

Botok mengimbau seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis, serta tidak terprovokasi maupun memprovokasi massa selama kegiatan berlangsung.

Tak sekadar ajang silaturahim, Botok mengatakan, aksi ini membawa misi dan tuntutan tegas. 

AMPB secara khusus menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor serta pemberlakuan hukuman mati bagi para koruptor.

Baca juga: Demo saat Sidang Bupati Pati Sudewo, Massa POS Tuntut Perampasan Aset Koruptor

Menurut Botok, aksi pada 13 Agustus ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. 

"Pada intinya, aksi 13 Agustus ini adalah aksi menolak lupa penguasa arogan dan menolak lupa pengkhianatan DPR terhadap rakyat," tegasnya.

Dalam demo nanti, peserta akan menampilkan teatrikal serta kegiatan spontanitas di lapangan.

Menutup keterangannya, Botok menyerukan pesan penting kepada seluruh elemen masyarakat agar berani menyuarakan kebenaran secara nyata dan tidak hanya bersembunyi di balik layar media sosial.

"Saya harap, untuk masyarakat, jangan hanya koar-koar di medsos ya, apalagi yang pakai akun-akun bodong itu."

"Mari kita berani turun ke jalan, berani di dunia nyata menyampaikan aspirasi, menyampaikan suaranya terkait pejabat-pejabat yang saat ini tidak pro-rakyat."

"Dan jangan takut, selagi kita punya solidaritas," kata dia. (*)