TRIBUNKALTENG.COM, LAMANDAU - Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra meminta, insan pers dan seluruh pihak turut mengawasi aktivitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurut Rizky, keterlibatan pers diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ia secara khusus meminta wartawan turut memantau penggunaan barcode atau QR code saat masyarakat melakukan pembelian BBM di SPBU.
"Saya minta pers juga ikut memantau di SPBU," kata Rizky saat diwawancarai wartawan, Selasa (11/8/2026).
Baca juga: Pemkab Lamandau Berlakukan Aturan Baru BBM Mulai 15 Agustus, Bupati Rizky Akui Diskresi
Rizky mengatakan, kesesuaian antara barcode dengan nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB) menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah adanya manipulasi penggunaan barcode oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut dia, penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan dapat berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.
Karena itu, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola SPBU.
Media juga dinilai memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan distribusi BBM di lapangan.
Selain meminta bantuan pers, Rizky juga mengingatkan pengelola SPBU agar memperketat proses verifikasi sebelum melayani pembelian BBM.
Pengelola SPBU diminta memastikan data pada barcode sesuai dengan kendaraan yang datang untuk melakukan pengisian BBM.
Rizky berharap pengawasan secara bersama-sama dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Lamandau.
"Dengan keterlibatan pers sebagai pengawas independen, diharapkan tata kelola distribusi BBM di Kabupaten Lamandau dapat berjalan lebih transparan, tertib, serta terhindar dari antrean panjang yang disebabkan oleh praktik pelangsiran," tandasnya.
Ia menilai pengawasan yang konsisten di tingkat SPBU penting dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan dan masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai haknya.
