BANGKAPOS.COM-- Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung hingga awal 2027.
Dua ancaman yang paling diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang dapat mengganggu kebutuhan air masyarakat.
Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Siaga Bencana Tahun 2026 di Lapangan Atletik Pemkab Bangka Barat, Selasa (11/8/2026).
Kepala BPBD Bangka Barat, Safrizal, mengatakan penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri ketika menghadapi bencana yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.
“Kami butuh kerjasama dari semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi bencana ini sehingga bebannya agak ringan mulai dari penanganan pra, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana,” kata Safrizal.
Menurutnya, koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak, termasuk TNI, Polri, PDAM dan unsur terkait lainnya.
Tak hanya itu, BPBD Bangka Barat juga akan menggandeng perusahaan perkebunan sawit untuk memperkuat penanganan karhutla maupun kekeringan.
Dalam waktu dekat, pemerintah daerah berencana membuat nota kesepahaman atau MoU dengan perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di wilayah Bangka Barat.
“Kita menjalin kerjasama, jadi ketika ada kejadian karhutla atau kekeringan di sekitar, kita keroyokan menanganinya,” ujarnya.
Safrizal menilai keterlibatan masyarakat dan sektor swasta sangat penting.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila bencana terjadi.
Baca juga: Sosok Aiptu Januardo Eko Satria Nyambi Jadi Ojek Pangkalan, Jadi Korban Begal, Pelaku Ayah & Anak
Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak mengatakan kesiapsiagaan bencana tidak boleh hanya dilakukan ketika kondisi sudah darurat.
Menurutnya, upaya pencegahan dan edukasi mengenai mitigasi bencana harus terus dilakukan agar masyarakat memahami langkah yang perlu diambil ketika menghadapi ancaman bencana.
“Jangan hanya tanggap darurat saat bencana terjadi, tetapi kita juga harus membudayakan kesadaran dan edukasi mitigasi bencana di tengah masyarakat,” kata Helen.
Ia mengatakan edukasi mitigasi bencana perlu dimulai dari lingkungan terdekat, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik.
Helen menyebut Bangka Barat memiliki sejumlah potensi risiko bencana yang harus menjadi perhatian bersama, terutama selama kondisi kemarau.
Karena itu, menurutnya, penanganan bencana membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, media massa dan unsur pendidikan diperlukan dalam upaya pencegahan maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Dengan kesiapsiagaan sejak awal, pemerintah berharap potensi karhutla dan kekeringan selama musim kemarau dapat ditekan.
Masyarakat juga diimbau ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi bencana.
(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)
