Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan terobosan baru dengan menerapkan mekanisme electronic voting (e-voting) di Surabaya. Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dilibatkan dalam pemilihan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil).
Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital Kementerian Hukum yang diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat manajemen talenta di internal organisasi, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (11/8).
Supratman menegaskan penerapan e-voting adalah bentuk pelimpahan hak dari dirinya untuk memberi ruang partisipasi bagi pegawai, tanpa mengubah atau menggantikan aturan birokrasi yang berlaku.
"E-voting yang kita lakukan sekarang adalah upaya bagaimana penguatan struktur di kantor wilayah, terutama kepada teman-teman yang nanti akan dipercaya menjadi pejabat manajerial, Kakanwil, ataupun juga mungkin nanti akan ke Kadif maupun yang lain-lainnya." kata Supratman Andi Agtas.
Dia menambahkan, struktur dan kewenangan birokrasi tetap melekat, termasuk kepatuhan pejabat terpilih terhadap regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sekalipun kita lakukan e-voting, jangan lupa ada struktur di dalam, ada fungsi, ada tugas, ada wewenang yang tetap harus melekat." tegasnya.
Untuk menjamin transparansi manajemen talenta, Supratman membentuk Komite Talenta di tingkat pusat dan wilayah.
"Yang lahir ini bukan orang sembarang yang akan teman-teman pilih. Ini semua orang yang secara kualifikasi sudah memenuhi dalam kerangka manajemen talenta yang kita kembangkan." ujarnya.
Uji coba di Surabaya ini disebut menjadi ajang eksperimental pertama di lingkungan pemerintahan. Jika dinilai berhasil, mekanisme yang sama akan dibawa ke seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
"Kalau ini berhasil, maka tentu bisa kita jadikan sebagai pegangan bahwa ke depan ini akan bisa kita lakukan di seluruh Kementerian Hukum." tutur Supratman.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta menjelaskan digitalisasi kini menyasar pengelolaan sumber daya manusia agar tata kelola pemerintahan berjalan cepat, tepat, dan akuntabel.
Nico mengatakan Kementerian Hukum telah mengoperasikan sistem digital Satria untuk memetakan rekam jejak pegawai. Uji coba e-voting di Jawa Timur merupakan gagasan langsung Menteri Hukum, untuk menilai efektivitas partisipasi pegawai sebelum dipertimbangkan diterapkan di wilayah lain.
"Bapak Menteri Hukum telah mencanangkan program transformasi digital, dimana tujuannya adalah melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Pelayanan ini diberikan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada internal kita sendiri." kata Nico Afinta.
"Bapak Menteri menyampaikan ada baiknya kalau orang-orang yang memimpin itu juga ditanyakan kepada tempat yang akan dituju. Coba dicoba e-voting ini bisa berjalan tidak." ujar Nico.
Apresiasi disampaikan Plt. Kakanwil Kemenkum Jatim, Raden Fadjar Widjanarko, yang menilai kehadiran Menteri Hukum memimpin langsung proses pemilihan pimpinan tinggi pratama bersama seluruh pegawai sebagai momen bersejarah di Surabaya.
