TRIBU-VIDEO - Siapa yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031?
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026, muncul usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Anggota Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Idy Muzayyad, mengungkap usulan agar Ketua Umum PBNU tidak semata-mata ditentukan oleh perolehan suara terbanyak, tetapi melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
“Merasa resah, gelisah atas fenomena yang terjadi selama ini bahwa marwah NU ini harus tetap dijaga dalam proses bermuktamarnya yang bermartabat, termasuk di situ adalah politik transaksional dan politik uang,” ujar Idy, di studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Idy mengusulkan agar mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU mengambil pola yang sebelumnya diterapkan dalam pemilihan Rais Aam melalui AHWA. I
a menjelaskan, AHWA pada dasarnya merupakan semacam formatur yang terdiri atas sembilan ulama senior.
Dalam skema yang diusulkan, para muktamirin tetap memiliki hak suara.
Mereka memilih sejumlah nama yang kemudian ditabulasi menjadi sembilan kandidat dengan perolehan suara terbanyak.
Kesembilan nama kemudian diserahkan kepada AHWA untuk dibahas bersama Rais Aam terpilih.
Dari sembilan nama tersebut, AHWA dan Rais Aam memilih satu orang untuk menjadi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
“Tidak. Disitulah uniknya dan nilainya karena kalau sekarang ada orang calon bergerilia atau timnya yang bergerilia itu bukan calonnya, kemudian mendapatkan suara terbanyak kemudian tidak otomatis itu,” ujar Idy.
Menurut Idy, mekanisme ini diharapkan menjaga marwah NU sekaligus mengurangi politik transaksional, politik uang, dan potensi pembelahan setelah kontestasi.
Idy juga menjawab sejumlah isu penting: bolehkah menteri atau pimpinan partai politik menjadi Ketua Umum PBNU?
Sejauh mana pemerintah boleh ikut memengaruhi Muktamar?
Bagaimana sikap NU terhadap pengelolaan tambang, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat?
Muktamar ke-35 menjadi semakin penting karena merupakan Muktamar pertama NU di abad kedua. Lantas, mengapa AHWA dianggap lebih tepat?
Mengapa peraih suara terbanyak belum tentu menjadi Ketua Umum PBNU?
