TRIBUNSUMSEL.COM, SEKAYU -- Hilirisasi kelapa sawit di Indonesia didorong tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga melibatkan petani dan koperasi dalam pengelolaan hingga pengolahan hasil perkebunan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam Seminar Nasional “Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi” yang digelar di Gedung Opp Room Pemkab Musi Banyuasin (Muba), Selasa (11/8/2026).

Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, mengatakan pengembangan usaha berbasis koperasi dapat menjadi salah satu upaya memperkuat posisi petani sawit, baik petani yang memiliki lahan sendiri maupun masyarakat yang berada di kawasan perkebunan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.

"Dari hasil seminar ini akan menjadi bahan untuk mendorong pengembangan model usaha sawit yang lebih banyak melibatkan petani dan anggota koperasi," kata Ferry, Selasa (11/8/2026) sore.

Lanjutnya, salah satu tindak lanjut dari pembahasan tersebut akan terlihat dalam peresmian Pabrik Kelapa Sawit KUD Sejahtera di Kecamatan Babat Toman, Rabu (12/8/2026).

Pabrik CPO milik KUD Sejahtera itu diharapkan menjadi model percontohan hilirisasi sawit berbasis koperasi. Konsep tersebut nantinya dapat menjadi gambaran bagaimana petani tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga memiliki bagian dalam mata rantai pengolahan komoditas sawit.

"Dari rekomendasi hasil seminar, PT Agrinas dan Kementerian Koperasi besok kita akan meresmikan Pabrik CPO KUD Sejahtera dan akan menjadi model percontohan khususnya di Indonesia," ungkapnya.

Selain itu soal pengelolaan lahan yang sebelumnya diambil oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan kemudian dititipkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Pengelolaan lahan tersebut perlu melibatkan masyarakat dan anggota koperasi sesuai arahan Presiden.

"Presiden meminta agar pengelolaan melibatkan masyarakat dan anggota koperasi. Sehingga kesejahteraan benar merata," ujarnya.

Ia menilai keterlibatan koperasi menjadi penting agar pengembangan perkebunan sawit tidak hanya terkonsentrasi pada korporasi besar. Karena itu, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti KUD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha milik masyarakat untuk ikut mengelola potensi perkebunan sawit.

"Kegiatan ini menjadi momentum sebagai proses hilirisasi sawit berbasis koperasi, sehingga menghindari lahan-lahan sawit dikuasai oleh korporasi besar. Kita bersama mendorong adanya KUD, BUMD untuk mengelola kebun sawit yang ada," jelaskannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Dr. Ir. M. Abdul Ghani, mengatakan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.

"Kalau kita bicara pembangunan itu perkembangan ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi hanya berkonsentrasi pada beberapa orang, tidak adil,” kata Abdul Ghani.

Karena itu, menurutnya, koperasi menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekosistem usaha sawit yang memberikan ruang lebih besar bagi petani untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

"Melalui koperasi kelapa sawit ini yang diresmikan besok diharapkan mendapatkan andil banyak seluruh petani anggota petani. Itulah bagian bagaimana pembangunan ini mensejahterakan masyarakat banyak," ujarnya.