Berita Malang Raya Populer: Polemik Kios Pasar Karangploso Rp16 M dan Pengusutan Kebakaran Bromo
Sarah Elnyora Rumaropen August 12, 2026 09:35 AM

Laporan Reporter SURYAMALANG.COM, Luluul Isnainiyah/Benni Indo

SURYAMALANG.COM, MALANG RAYA - Dua isu besar tengah menyita perhatian publik Malang Raya, mulai dari pengaduan puluhan pedagang buah Pasar Karangploso ke DPRD Kabupaten Malang hingga upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan TNBTS Bromo.

Para pedagang mengadukan dugaan penyelewengan dana pembangunan kios senilai total Rp16 miliar yang belum juga memberikan kejelasan hak penempatan tempat berdagang.

Sementara itu, Tim Satgas Gabungan terus berjibaku memadamkan sisa titik api sekaligus mendalami pemicu utama kebakaran yang diperkirakan telah melahap lahan seluas 899,35 hektare tersebut.

Berikut ulasan selengkapnya:

Kasus Kios Pasar Karangploso Rp16 M

Sejumlah pedagang buah di Pasar Karangploso mengadu ke DPRD Kabupaten Malang untuk meminta kejelasan terkait dugaan penyelewengan pembangunan kios melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (11/8/2026).

Koordinator Pedagang Paguyuban Pasar Buah Karangploso, Aris Catur, mengatakan mereka menuntut kepastian terkait pembangunan kios Pasar Buah di Karangploso tersebut.

Aris mengaku, sejumlah pedagang telah melakukan pembayaran untuk kios sejak tiga tahun lalu, namun sampai saat ini tidak ada kejelasan.

"Kami sudah memenuhi kewajiban kami dengan membayar, karena kami dulunya ditawarkan oleh seorang yang berpakaian dinas. Akhirnya kami pun bayar," kata Aris kepada SURYAMALANG.COM.

Baca juga: Cuaca Malang-Kota Batu Hari Ini Rabu 12 Agustus 2026: Cerah dan Dingin hingga 13 Derajat

Secara keseluruhan, ada sekitar 180 pedagang yang sudah melakukan pembayaran dengan nominal bervariasi mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 145 juta per bedak, yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.

"Kami yang membayar lunas seminggu setelahnya itu Surat Keputusan (SK) langsung terbit," jelasnya.

SK yang diterima Aris pada 22 Agustus 2023 tersebut merupakan pemberian surat hak penempatan berjualan atas toko/bedak/los di lingkungan pasar yang dikuasai oleh Pemkab Malang. 

Namun, setelah menerima SK, sejumlah pedagang belum bisa menempati kiosnya hingga saat ini.

Aris mengaku sudah meminta kejelasan kepada Kepala Pasar Karangploso, akan tetapi tidak menemukan titik terang.

"Bilangnya belum selesai lah, satu bulan lagi lah. Ya ini orangnya sudah nggak bisa dipegang, sekarang malah nggak bisa dihubungi," keluhnya.

Melalui RDP ini, Aris berharap polemik pembangunan kios segera diselesaikan. Jika tidak bisa, ia meminta agar uang yang telah dibayarkan sebelumnya dikembalikan.

DPRD Pertimbangkan Pembentukan Pansus

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menyampaikan dari hasil RDP yang juga menghadirkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyebutkan, saat ini kios yang sudah terbangun sebanyak 72 unit.

Sementara itu, total pedagang yang sudah melakukan pembayaran ada 189 orang dan yang sudah mendapatkan SK sebanyak 160 orang.

"Ini yang menjadi problem, sehingga yang 72 bedak ini tidak bisa ditempati, sisanya belum ada kejelasan apakah akan dibangun lagi sesuai uang yang disetorkan atau seperti apa," imbuh Darmadi.

Darmadi menyebutkan, total uang pembayaran setelah diinventarisasi oleh perwakilan pedagang jumlahnya mencapai Rp 16 miliar. Menurutnya, polemik ini harus segera diselesaikan.

"Setelah RDPU kita buat diskusi rapat lanjutan apakah sesuai rekomendasi yang dikeluarkan temen-teman tadi termasuk dari LIRA agar dibentuk panitia khusus (Pansus)," terangnya.

Jika memang harus dibentuk pansus, maka tindak lanjut berikutnya adalah merekomendasikannya ke pimpinan lalu ke badan musyawarah (Bamus) untuk disetujui atau tidak.

"Pada prinsipnya, memang harus segera diselesaikan. Seperti apa nanti akan kita rumuskan bersama, karena kami prihatin dan kasihan ke pedagang yang merasa membayar dengan harapan dapat tempat untuk kerja," pungkasnya.

Satgas Usut Penyebab Karhutla Bromo

Di tengah upaya pemadaman, Satuan Tugas Gabungan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sedang mencari faktor yang menyebabkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Dalam laporan resmi yang dikeluarkan juru bicara Satgas, Aan Jauhari, pemicu kebakaran karena faktor alam murni dinilai kecil.

“Pertimbangannya, kawasan Bromo disebut masih memiliki tingkat kelembaban tertentu meskipun saat ini berada pada musim kemarau,” ujar Aan kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (11/8/2026).

Namun, Satgas belum menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab pasti kebakaran tersebut.

Selain memadamkan titik api, tim gabungan mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran kembali muncul setelah proses pemadaman.

Baca juga: Diduga Pemaksaan Aborsi, Gelar Tio Ferdian Rahmana sebagai Wakil I Raka Jatim 2026 Resmi Dicabut

Posko Terpadu di bawah tanggung jawab Dandim 0820/Probolinggo Letkol Inf Ribut Yodo Aprianto telah menyusun sejumlah rencana tindak lanjut.

Langkah tersebut meliputi patroli terpadu secara berkala, penempatan personel gabungan di lokasi-lokasi yang membutuhkan pengawasan, hingga pengelolaan informasi publik selama penanganan karhutla berlangsung.

“Pengawasan lanjutan diperlukan karena kondisi vegetasi yang kering masih berpotensi menyebabkan api kembali muncul maupun merambat apabila terdapat sumber pemicu,” paparnya.

Kebakaran Hanguskan 899 Hektare Lahan

Dengan pemadaman darat yang dibarengi operasi water bombing, Satgas berupaya agar kebakaran dapat segera dituntaskan sekaligus mencegah bertambahnya kawasan terdampak.

Komandan Sektor Penanganan Karhutla TNBTS sekaligus Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, mengatakan tim terpadu sejauh ini mampu mengendalikan perluasan kebakaran.

Meski begitu, tim gabungan menghadapi kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau.

“Juga medan terjal hingga kondisi cuaca masih menjadi tantangan dalam operasi pemadaman,” ujar Wahyu.

Baca juga: Syarat Bedah Rumah Semakin Mudah, Pemkot Malang Segera Kirim Data Calon Penerima ke Kementerian PKP

Wahyu memastikan situasi di kawasan wisata Gunung Bromo tetap kondusif.

Penanganan kebakaran dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Operasi ini dibagi dalam empat wilayah, yakni Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan.

"Kebakaran yang bermula sejak 3 Agustus 2026 ini diperkirakan telah berdampak pada lahan seluas 899,35 hektare," kata Wahyu.

Saat ini, intervensi difokuskan pada sejumlah lokasi yang masih membutuhkan penanganan.

Berdasarkan data Satgas, luasan terdampak berada di Watangan sekitar 817,342 hektare, Argowulan 25,393 hektare, serta kawasan Dingklik, Pakis Bincil, dan Mungal sekitar 56,65 hektare.

Baca juga: Satgas Gabungan Percepat Pemadaman Karhutla Bromo, Dua Helikopter Dikerahkan Putus Rambatan Api

Tim gabungan berupaya memastikan api yang masih tersisa tidak merambat ke wilayah lain.

Penanganan dari udara juga terus dilakukan, namun kondisi kabut tebal di sekitar lokasi kebakaran sempat membatasi jarak pandang pilot helikopter. 

Selain itu, tiupan angin dan karakter cuaca pada musim kemarau menjadi faktor yang harus diperhitungkan selama operasi.

"Hari ini kami mengoptimalkan dua unit helikopter untuk water bombing dari sebelumnya tiga unit, menyesuaikan dengan dinamika cuaca dan visual pilot di lapangan," ujarnya.

Wahyu menerangkan, penggunaan helikopter diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim pemadaman darat.

Saat ini, dua helikopter dioperasikan untuk memadamkan api.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.