Oleh: Nugroho Tri Putra, M.I.Kom*

TRIBUNBENGKULU.COM - Literasi tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks pembangunan daerah, literasi merupakan bagian penting dari kapasitas masyarakat dalam memperoleh, memahami, mengolah, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, tingkat literasi masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, partisipasi sosial, serta keberhasilan pembangunan.

Kondisi literasi di Kota Bengkulu dapat dilihat antara lain melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPLM Kota Bengkulu pada 2024 tercatat 55,33, berada di bawah IPLM Provinsi Bengkulu yang sebesar 65,96. Berdasarkan Portal Satu Data Perpusnas, angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat Kota Bengkulu masih berada dalam kategori sedang.

Angka tersebut penting untuk dibaca secara proporsional. IPLM bukanlah persentase penduduk yang mampu membaca, melainkan sebuah indeks yang menggambarkan kondisi ekosistem literasi masyarakat. Di dalamnya terdapat berbagai aspek, antara lain pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, keberadaan perpustakaan berstandar nasional, keterlibatan masyarakat, dan keanggotaan perpustakaan.

Dengan demikian, persoalan literasi di Kota Bengkulu sesungguhnya bukan semata-mata persoalan kemampuan membaca. Tantangannya jauh lebih luas, yakni bagaimana membangun masyarakat yang memiliki kebiasaan membaca, kemampuan memahami informasi, kecakapan berpikir kritis, serta kemampuan menggunakan informasi secara produktif.

Dari Budaya Membaca Menuju Masyarakat yang Melek Informasi

Perubahan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Akses informasi menjadi semakin mudah, tetapi pada saat yang sama masyarakat menghadapi banjir informasi, disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, serta berbagai konten yang belum tentu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kondisi tersebut, literasi harus diarahkan menjadi kemampuan untuk memilah informasi, memeriksa sumber, membandingkan berbagai perspektif, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data dan fakta.

Masyarakat yang literat bukan sekadar masyarakat yang banyak membaca, tetapi masyarakat yang mampu menjadikan informasi sebagai dasar dalam berpikir dan bertindak.

Di sinilah literasi memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan daerah. Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan lebih mampu memahami informasi pelayanan publik, memanfaatkan peluang ekonomi, mengikuti perkembangan pendidikan, menjaga kesehatan, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Perpustakaan Tidak Cukup Hanya Menjadi Tempat Menyimpan Buku

Salah satu tantangan dalam meningkatkan literasi adalah bagaimana mengubah paradigma perpustakaan. Perpustakaan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku.

Perpustakaan perlu berkembang menjadi ruang pembelajaran masyarakat. Di dalamnya masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, mengikuti pelatihan, berdiskusi, mengembangkan keterampilan, mengakses teknologi, bahkan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan potensi ekonomi.

Kondisi ini menjadi semakin penting di tingkat kelurahan. Penguatan perpustakaan kelurahan dapat menjadi salah satu strategi mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat. Perpustakaan dapat dikembangkan menjadi ruang interaksi warga yang mengintegrasikan literasi baca-tulis, literasi digital, literasi finansial, literasi informasi, dan berbagai bentuk literasi lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, keberadaan perpustakaan tidak berhenti pada indikator jumlah buku atau jumlah pengunjung, tetapi dapat diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Literasi dan Transformasi Digital

Kota Bengkulu juga menghadapi tantangan literasi di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital. Pemerintah daerah perlu melihat literasi digital sebagai bagian integral dari pembangunan literasi masyarakat.
Literasi digital diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab.

Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali informasi palsu, memahami keamanan data pribadi, menggunakan media sosial secara etis, memproduksi konten positif, serta memanfaatkan teknologi untuk pendidikan dan peningkatan ekonomi.

Dalam konteks pemerintahan, literasi digital masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi publik. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami, berbasis data, transparan, dan dapat diakses melalui berbagai kanal digital.

Dengan komunikasi publik yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

Meningkatkan IPLM melalui Kolaborasi

Target peningkatan IPLM tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas yang membidangi perpustakaan. Literasi merupakan isu lintas sektor.

Dinas pendidikan dapat memperkuat budaya membaca di sekolah. Dinas komunikasi dan informatika dapat memperluas program literasi digital dan literasi informasi. Dinas pemberdayaan dapat mengintegrasikan kegiatan literasi dengan program pemberdayaan kelurahan. Sementara itu, pemerintah kecamatan dan kelurahan dapat menjadi penggerak kegiatan literasi berbasis komunitas. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas literasi, media massa, dunia usaha, serta keluarga juga memiliki peran yang tidak kalah penting.

Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi penting karena pembangunan literasi pada dasarnya merupakan pembangunan ekosistem. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang terbentuknya budaya literasi yang berkelanjutan.

Kelurahan sebagai Basis Gerakan Literasi

Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah menjadikan kelurahan sebagai basis gerakan literasi masyarakat.

Program literasi di tingkat kelurahan tidak harus selalu berbentuk kegiatan membaca buku. Literasi dapat dikaitkan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Misalnya, pelatihan pemasaran digital bagi pelaku UMKM, edukasi pengelolaan keuangan keluarga, literasi data bagi masyarakat, edukasi penggunaan layanan pemerintahan digital, diskusi isu lingkungan, hingga pendampingan anak dan keluarga dalam penggunaan media digital.

Pendekatan seperti ini akan membuat literasi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan kata lain, literasi harus hadir dalam persoalan nyata warga.

Data sebagai Dasar Kebijakan Literasi

Peningkatan literasi juga membutuhkan kebijakan yang berbasis data. Angka IPLM dapat menjadi salah satu titik awal untuk mengetahui kondisi pembangunan literasi, tetapi pemerintah daerah perlu melihat indikator tersebut secara lebih mendalam.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya "berapa nilai IPLM Kota Bengkulu?", tetapi juga mengapa nilainya berada pada posisi tersebut dan aspek mana yang paling membutuhkan intervensi.

Pendekatan berbasis data memungkinkan pemerintah menyusun program secara lebih terarah. Jika persoalan utama terdapat pada akses layanan, maka intervensinya harus memperluas layanan. Jika persoalannya terdapat pada koleksi, maka penguatan bahan bacaan menjadi prioritas. Jika tantangannya adalah rendahnya pemanfaatan layanan, maka strategi promosi dan kegiatan literasi perlu diperkuat.

Dengan demikian, data tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan, tetapi menjadi instrumen untuk menentukan prioritas pembangunan.

Menuju Kota Bengkulu yang Literat

IPLM Kota Bengkulu sebesar 55,33 memberikan gambaran bahwa pembangunan literasi masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan. Target peningkatan indeks harus dibarengi dengan perubahan pendekatan, dari sekadar membangun fasilitas menuju membangun budaya literasi masyarakat.

Pembangunan literasi pada akhirnya bukan proyek jangka pendek. Ia membutuhkan konsistensi, kolaborasi, inovasi, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Kota Bengkulu memiliki modal sosial yang cukup besar untuk mengembangkan gerakan literasi berbasis komunitas. Perguruan tinggi, sekolah, perpustakaan, media massa, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut.

Karena itu, agenda literasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Kota Bengkulu. Sebab masyarakat yang literat akan lebih mampu memahami perubahan, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Pada akhirnya, meningkatkan literasi bukan sekadar meningkatkan angka indeks, tetapi meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bengkulu.

*Penulis adalah Kepala Seksi Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Coachee pada Program ASN Coaching Lab 2026 yang diselenggarakan LAN-RI.