BANGKAPOS.COM--Pemerintah mulai mengkaji pembatasan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite, agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah membatasi akses subsidi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi.
Pembahasan mengenai kebijakan tersebut dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan, pemerintah sedang mencari skema penyaluran subsidi energi yang tidak lagi dinikmati oleh masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu membeli BBM nonsubsidi.
"Pertalite itu kan sedang kita kaji untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi," ujar Purbaya.
Menurutnya, penataan subsidi diperlukan agar anggaran negara yang dialokasikan untuk energi benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Bahlil mengungkapkan bahwa pembatasan subsidi nantinya tidak hanya mempertimbangkan jenis BBM yang digunakan masyarakat.
Pemerintah juga mengkaji karakteristik kendaraan serta kemampuan ekonomi pemilik kendaraan sebagai bagian dari penentuan penerima subsidi.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah BBM bersubsidi digunakan oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan pemerintah.
"Kendaraan mewah tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi," kata Bahlil.
Dengan skema tersebut, kendaraan yang masuk kategori tertentu atau dimiliki masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi berpotensi tidak lagi memperoleh subsidi Pertalite.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan secara final kriteria kendaraan maupun batas kemampuan ekonomi yang akan digunakan sebagai dasar pembatasan.
Purbaya dan Bahlil masih membahas mekanisme yang paling tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Pemerintah perlu memastikan pembatasan subsidi dapat dilakukan secara akurat tanpa menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah menentukan cara mengidentifikasi pemilik kendaraan berdasarkan kemampuan ekonominya.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem pengawasan agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.
Pembatasan juga harus mempertimbangkan kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk kebutuhan produktif, sehingga kebijakan tidak justru membebani masyarakat yang masih membutuhkan subsidi.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali subsidi energi.
Pemerintah ingin mengurangi potensi subsidi dinikmati kelompok masyarakat yang dinilai mampu sekaligus memastikan bantuan tetap tersedia bagi kelompok yang membutuhkan.
Jika skema pembatasan nantinya diterapkan, akses terhadap Pertalite dapat semakin selektif.
Faktor kemampuan ekonomi pemilik kendaraan dan karakteristik kendaraan akan menjadi bagian penting dalam menentukan siapa yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Namun, hingga kini pemerintah masih berada pada tahap kajian dan belum mengumumkan mekanisme final maupun waktu penerapan pembatasan tersebut.
Pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menunjukkan pemerintah tengah mencari formula baru agar subsidi Pertalite tidak sekadar tersedia, tetapi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan tinggi dan pemilik kendaraan yang masuk kategori tertentu berpotensi menjadi kelompok yang aksesnya terhadap subsidi Pertalite akan dibatasi apabila skema tersebut nantinya resmi diterapkan.(*)
(Kompas.com/WartakotaLive.com)
