BANGKAPOS.COM, BANGKA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dinilai mampu menjaga program ketahanan pangan tetap berjalan di tengah efisiensi dan pengurangan anggaran dana desa.

Usaha peternakan ayam broiler yang baru memasuki siklus kedua dinilai memberikan hasil menjanjikan sekaligus mulai melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa.

Pemerintah desa memastikan akan terus mendukung pengembangan BUMDes selama program yang dijalankan sesuai dengan aturan.

Kepala Desa Tanjung Labu, Pindo Putra Yandi mengatakan keberadaan BUMDes membuat program ketahanan pangan desa dapat berjalan dengan hasil yang mulai terlihat. 

Usaha ayam broiler menjadi langkah berani karena sebelumnya belum ada usaha serupa di Pulau Lepar. Program tersebut juga melibatkan sejumlah warga sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengelola BUMDes.

“Kami dari desa merasa terbantu dan ada program desa yang jalan, artinya di ketahanan pangan, yang mana mereka telah berusaha. Alhamdulillah hasilnya periode pertama ini cukup menjanjikan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (12/8/2026).

Menurutnya dari sisi pendapatan desa, keberadaan BUMDes juga mulai memberikan tambahan meski nilainya belum besar, hanya senilai Rp1 juta sampai Rp2 juta.

Pindo menilai peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) bukan satu-satunya ukuran keberhasilan usaha tersebut karena keterlibatan masyarakat menjadi nilai penting.

BUMDes mulai menunjukkan fungsi sosial melalui hasil usaha yang sebagian diberikan kepada warga yang membutuhkan.

Keputusan BUMDes memilih peternakan ayam broiler merupakan langkah yang tepat karena kebutuhan ayam di wilayah Lepar cukup penting.

Usaha tersebut sekaligus membuka peluang agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan ayam dari luar wilayah. Pemerintah desa melihat keberanian BUMDes mengambil peluang tersebut sebagai terobosan di tengah keterbatasan anggaran desa.

“Peternakan ayam potong ini saya rasa sangat tepat sekali, karena di Pulau Lepar ini belum ada yang melakukan peternakan ayam potong dan mereka berani untuk mengambil langkah-langkah seperti ini,” jelas Pindo.

Dukungan pemerintah desa tidak hanya diberikan dalam bentuk dorongan, tetapi juga melalui penyertaan modal kepada BUMDes.

Desa selama ini menyiapkan anggaran sebesar Rp50 juta sebagai penyertaan modal untuk mendukung kegiatan BUMDes sesuai program yang dijalankan.

Pindo mengatakan setiap rencana usaha BUMDes yang tidak bertentangan dengan aturan desa akan tetap mendapatkan dukungan pemerintah desa.

Bagi pemerintah desa, nilai usaha BUMDes terlihat dari manfaat sosial yang muncul dari kegiatan peternakan ayam broiler.

Pada panen pertama, hasil usaha tersebut sempat dimanfaatkan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah kematian, meski bantuan yang diberikan tidak dalam jumlah besar.

Kondisi itu dinilai menjadi contoh bagaimana keuntungan usaha desa dapat kembali dirasakan masyarakat secara langsung.

“Walaupun hanya mereka menyumbangkan satu ataupun dua juta, tetapi nilai sosial mereka, yang mana panen pertama ada orang meninggal mereka bisa bantu melalui ayam potong,” ungkapnya.

Pindo berharap hubungan antara BUMDes dan masyarakat dapat terus diperkuat agar kegiatan ekonomi desa berkembang bersama.

Menurut dia, pemerintah desa akan terus mendorong BUMDes untuk berinovasi selama kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam koridor aturan.

Keberanian BUMDes mengambil terobosan dinilai penting untuk menjaga kegiatan ekonomi desa tetap berjalan di tengah kondisi efisiensi anggaran.

Selain ayam broiler, BUMDes Tanjung Labu juga mulai menyiapkan rencana pengembangan usaha di sektor perikanan.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah memanfaatkan IPAL yang berada di kawasan tambak udang untuk budidaya ikan bandeng melalui kerja sama dengan pengelola tambak udang. 

Pengembangan usaha tersebut diharapkan dapat memperluas kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal.

“Artinya serapan tenaga kerja lokal yang ada di sini juga ikut terbantu,” kata Pindo.

Pengembangan BUMDes dinilai semakin penting ketika desa harus menghadapi efisiensi dan pengurangan anggaran Dana Desa.

Namun, Pindo melihat keberadaan BUMDes dapat menjadi cara agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap bergerak tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah desa.

Pemerintah desa menilai keberanian BUMDes menjalankan usaha menjadi modal penting untuk membangun kemandirian ekonomi desa.

“Alhamdulillah, dengan keberadaan BUMDes yang saya anggap mereka berani untuk mengambil terobosan seperti ini, artinya BUMDes bisa bersama-sama kami pemerintah desa walaupun efisiensi tapi tetap jalan,” pungkasnya.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)