SURYA.co.id, MADIUN – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mengejar penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Hingga Selasa (11/8/2026), progres pendataan telah mencapai 93,21 persen dan ditargetkan rampung 100 persen pada 17 Agustus 2026.
Di tengah progres yang terus dikebut, BPS menghadapi tantangan berbeda di masing-masing daerah.
Kondisi geografis ternyata bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kesulitan pendataan.
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jawa Timur Nanang Widayarko mengatakan, akses kepada masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan SE 2026.
Menurutnya, kawasan perkotaan dengan gedung bertingkat dan hunian yang lebih tertutup terkadang membuat petugas kesulitan menemui responden.
Baca juga: BPS Puji Kinerja Sensus Ekonomi Jatim yang Paling Kompleks, Sudah Capai 55,81 Persen
Sebaliknya, wilayah kepulauan seperti Sumenep tidak otomatis menjadi daerah yang paling sulit didata.
“Akses kepada masyarakat di kawasan perkotaan bisa menjadi persoalan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah perdesaan atau kepulauan seperti Sumenep,” ujar Nanang kepada SURYA.co.id, Rabu (12/8/2026).
Karena itu, BPS meminta masyarakat memberikan dukungan dengan menerima kedatangan petugas serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan.
Nanang mengatakan, bagi petugas, diterima oleh masyarakat saja sudah menjadi hal yang melegakan, terlebih jika responden bersedia memberikan data secara lengkap.
“Kadang petugas baru diterima dan dipersilakan masuk saja sudah sangat senang. Apalagi kalau masyarakat bersedia memberikan data yang dibutuhkan,” tuturnya.
Nanang mengakui tidak seluruh proses pendataan berjalan mulus. Sejumlah petugas masih mengalami penolakan ketika mendatangi rumah atau tempat usaha.
Bahkan, ada petugas yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari pemilik rumah saat menjalankan tugas.
“Tidak jarang petugas mendapat penolakan, bahkan ada yang dimarahi atau dimaki oleh pemilik rumah,” ungkapnya.
Meski demikian, secara umum respons masyarakat Jawa Timur terhadap pelaksanaan SE 2026 dinilai positif.
Kendala yang muncul lebih banyak bersifat teknis, terutama ketika petugas melakukan pendataan terhadap perusahaan dan masih harus menunggu laporan atau informasi dari unit lain.
“Secara umum pelaksanaannya baik dan lancar. Ada beberapa kendala yang sifatnya teknis. Misalnya ketika mendata perusahaan, terkadang kami harus menunggu laporan dari unit lain sehingga membutuhkan waktu,” jelas Nanang.
Dengan capaian yang sudah mencapai 93,21 persen, BPS Jatim optimistis target penyelesaian pendataan pada pertengahan Agustus dapat tercapai.
Pemantauan progres dilakukan secara rutin hingga dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore. Evaluasi juga dilakukan setiap Sabtu malam untuk melihat perkembangan masing-masing kabupaten/kota.
“Kami harus optimistis mencapai 100 persen. Ini sudah menjadi ikrar dan komitmen kami. Pada 17 Agustus, pendataan harus selesai,” tegasnya.
Nanang menambahkan, selisih capaian antar-38 kabupaten/kota di Jawa Timur relatif tipis.
Namun, BPS tidak dapat menyamaratakan tingkat kesulitan pendataan karena setiap daerah memiliki karakteristik dan hambatan masing-masing.
“Setiap kabupaten/kota memiliki tantangan dan hambatan yang berbeda. Jadi, tidak bisa disamakan,” katanya.
Penyelesaian pendataan bukan berarti seluruh pekerjaan SE 2026 langsung berakhir.
Setelah data terkumpul, BPS masih harus melakukan validasi dan pengecekan silang untuk memastikan informasi yang diperoleh benar dan tidak mengandung anomali.
Jika ditemukan data yang dinilai tidak wajar atau tidak masuk akal, petugas akan kembali melakukan konfirmasi di lapangan.
Tahap tersebut menjadi penting karena hasil Sensus Ekonomi akan digunakan sebagai salah satu basis data dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Nanang menegaskan, kualitas data menjadi perhatian utama agar informasi yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang nantinya menjadi basis perencanaan harus benar-benar valid. Jangan sampai masih ada kesalahan, anomali, atau informasi yang tidak wajar,” pungkasnya.
