TRIBUNJOGJA.COM - Rencana pemerintah untuk membarui fisik buku ajar nasional dengan mencetak ulang buku berukuran huruf lebih besar mendapat sorotan. Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Prof Sutrisna Wibawa, meminta pemerintah tidak gegabah merombak fisik buku tanpa riset mendalam.
Ia mengusulkan agar anggaran pendidikan difokuskan pada pengembangan buku elektronik (e-book) yang dinilai lebih efisien dan relevan dengan era digital saat ini.
Pernyataan tersebut merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kualitas fisik buku pelajaran di Indonesia, mulai dari bahan cetakan yang mudah rusak hingga ukuran huruf yang dinilai terlalu kecil, khususnya bagi siswa Sekolah Dasar (SD).
Menurut Sutrisna, meski keberadaan buku teks tetap penting, solusi dari permasalahan kualitas buku cetak tidak harus selalu dijawab dengan pencetakan ulang secara massal. Ia menilai pengembangan digitalisasi perbukuan adalah langkah yang jauh lebih mendesak.
"Keberadaan buku itu memang tetap penting, namun tidak semuanya harus dalam bentuk cetak. Sekarang kita bisa menggunakan e-book yang biayanya terbukti bisa lebih murah karena tidak membutuhkan proses pencetakan fisik. Siswa-siswa saat ini juga sudah terbiasa membawa laptop, sehingga akses lewat e-book akan sangat memudahkan," kata Sutrisna, Rabu (12/8/2026).
Sutrisna memaparkan, dengan skema digitalisasi, penggunaan anggaran akan jauh lebih tepat sasaran karena pemerintah cukup berinvestasi pada kualitas isi dibandingkan ongkos produksi fisik.
"Kalau pun buku fisik harus dicetak, jumlahnya bisa dibatasi secara khusus saja, sementara mayoritas sisanya diakses melalui e-book. Melalui sistem e-book, anggaran akhirnya hanya akan digunakan untuk membiayai penyusunan materi tanpa perlu terbebani oleh biaya cetak," ungkapnya memaparkan solusi operasional.
Ia juga menyoroti perilaku generasi pelajar masa kini yang telah berubah. "Kita harus mulai membudayakan penggunaan e-book karena zamannya memang sudah beralih ke era digital. Anak-anak sekarang juga jauh lebih tertarik untuk membaca lewat perangkat elektronik dibandingkan harus membuka lembaran buku fisik secara manual. Apalagi perangkat HP kita sekarang sudah berstatus ponsel pintar yang bisa digunakan untuk mengakses apa saja. Oleh karena itu, saya sangat mengusulkan agar pemerintah atau pihak terkait fokus saja pada pengembangan e-book," tambahnya.
Terkait keluhan Presiden Prabowo mengenai ukuran huruf yang kecil pada buku teks, Sutrisna menjelaskan bahwa aturan teknis perbukuan sebenarnya sudah menetapkan standar ukuran huruf 12, meskipun pada realitasnya masih ditemukan penerbit yang menggunakan ukuran 10 atau 11.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan penyesuaian huruf tidak dipukul rata untuk semua jenjang pendidikan, melainkan harus berbasis kebutuhan setiap tingkatan sekolah.
"Kebutuhan antara SD dengan SMA itu sangat berbeda. Kalau untuk anak SD, tidak masalah jika ukuran font dibuat lebih besar. Namun, untuk jenjang SMP dan SMA, saya kira ukuran font pada buku-buku yang ada saat ini sudah cukup memadai. Mungkin khusus untuk tingkat SD saja yang jika dinilai terlalu kecil, ukurannya bisa disesuaikan," jelas Sutrisna.
Ia menekankan bahwa setiap rencana pencetakan ulang wajib didahului oleh kajian akademis dan uji sampel di lapangan agar tidak membuang anggaran secara percuma.
"Ini bukan sekadar persoalan pemborosan, tetapi lebih kepada persoalan urgensi. Intinya adalah lakukan riset terlebih dahulu dan jangan mengambil keputusan yang gegabah. Kebijakan tidak bisa diputuskan secara mendadak. Harus ada riset terlebih dahulu dengan mengambil sampel dari beberapa sekolah, dan dari hasil riset itulah baru kita bisa mengambil sebuah kebijakan," tegasnya.
Sebelumnya, di Jakarta pada Jumat (7/8/2026), Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengecekan menyeluruh terhadap buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA. Instruksi ini lahir setelah Presiden melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah dan membandingkan buku ajar Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menambahkan, pembaruan buku ini bertujuan agar tampilan buku lebih besar, menarik, dan menggunakan material yang awet sehingga dapat dipakai lintas generasi oleh adik kelas. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin kembali menggalakkan budaya wajib baca buku bagi para pelajar di Indonesia guna mengejar ketertinggalan di kompetisi global.
