TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Hasan mendorong agar peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Uni Emirat Arab (UEA) tidak berhenti pada forum dialog atau agenda seremonial.

Menurut Fadli, pertemuan Pemprov Gorontalo dengan Duta Besar UEA untuk Indonesia pada Rabu (12/8/2026) telah membuka sejumlah peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan pembangunan daerah.

Ia mengatakan, hubungan Indonesia dan UEA kini telah berkembang ke arah kemitraan strategis.

“Yang pertama bahwa kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab itu sudah bukan lagi kerja sama penjajakan, tapi partnership-nya strategik,” kata Fadli saat diwawancarai usai agenda.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail Bidik Investasi Uni Emirat Arab, Energi dan Kelapa Jadi Prioritas

Menurutnya, perkembangan hubungan kedua negara tersebut menjadi peluang bagi Gorontalo untuk mengambil bagian dalam kerja sama yang lebih luas.

Fadli melihat sejumlah sektor berpotensi dikembangkan melalui kerja sama tersebut, di antaranya perkebunan, perikanan, dan peternakan.

Ketiga sektor itu dinilai relevan dengan potensi yang dimiliki Gorontalo. Karena itu, pemerintah provinsi dinilai perlu menyusun langkah yang jelas agar potensi tersebut dapat ditawarkan secara konkret kepada pihak UEA.

“Ini cukup luar biasa, dalam artian ada beberapa hal yang kami lihat. Yang pertama di sektor perkebunan, perikanan dan peternakan yang paling titik beratnya,” jelasnya.

Islamic Center hingga SMA Center
Fadli mengatakan, peluang kerja sama dengan UEA tidak hanya berkaitan dengan investasi ekonomi.

Sejumlah kepentingan pembangunan lainnya juga dinilai dapat dikomunikasikan dengan pemerintah maupun pihak terkait dari UEA.

Salah satunya pembangunan Islamic Center di Gorontalo.

Fadli menyebut Islamic Center merupakan salah satu tujuan bersama yang diharapkan mendapat perhatian dari pihak UEA.

Baca juga: 24 Permohonan Masuk PN Gorontalo, Ini Alasan Warga Gorontalo Ajukan Ganti Nama

Ia berharap peluang dukungan terhadap pembangunan tersebut dapat dibicarakan lebih lanjut melalui komunikasi antara pemerintah daerah dan pihak UEA.

“Kami melihat juga Pemerintah Provinsi Gorontalo mengupayakan bagaimana Islamic Center yang memang tujuan kita bersama, yang mudah-mudahan ada atensi dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk sama-sama kita saling bahu-membahu membangun ini,” terangnya.

Menurut Fadli, pembangunan Islamic Center tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dan umat di Gorontalo.

“Karena ini kepentingan umat, tentu harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain Islamic Center, Fadli menyebut pemerintah provinsi juga menyampaikan rencana pembangunan SMA Center dalam forum tersebut.

Ia mengatakan, Pemprov Gorontalo melalui Sekretaris Daerah memberikan sejumlah gambaran mengenai rencana pembangunan tersebut.

Namun, Fadli menilai seluruh peluang yang telah dibicarakan harus diikuti langkah konkret agar forum dialog tersebut menghasilkan tindak lanjut yang jelas.

Dorong Hilirisasi dan EBT
Fadli juga menyoroti agenda hilirisasi yang dinilainya penting dalam kerja sama antara Gorontalo dan UEA.

Menurutnya, hilirisasi dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah berbagai potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

Gorontalo memiliki sejumlah komoditas dan potensi sektor yang dapat dikembangkan lebih jauh. Karena itu, kerja sama dengan pihak luar diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan bahan mentah, tetapi juga mendorong pengolahan dan pengembangan di daerah.

“Yang terakhir hilirisasi dan yang paling penting tadi ada beberapa proyek yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab itu,” katanya.

Selain hilirisasi, Fadli menaruh perhatian pada sektor energi baru terbarukan (EBT).

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo itu mencontohkan kerja sama yang telah dilakukan UEA dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya pemanfaatan tenaga surya di Bendungan Cirata.

Fadli menilai konsep tersebut dapat menjadi referensi untuk melihat peluang pengembangan EBT di Gorontalo.

“Contohnya adalah EBT, energi baru terbarukan yang saat ini sudah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memakai teknik tenaga surya yang ada di Bendungan Cirata, Jawa Barat,” jelasnya.

Ia menilai pengembangan EBT sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

“Kami pikir ini bagus karena sejalan dengan konsepsi nasional, bagaimana kita tidak ketergantungan lagi terhadap energi yang fosil, tapi kita menuju ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

Menurut Fadli, peluang tersebut perlu dilihat secara serius oleh pemerintah provinsi, terutama karena pengembangan energi membutuhkan perencanaan dan investasi jangka panjang.

Jika konsep tersebut dinilai sesuai dengan kondisi Gorontalo, pemerintah daerah dapat mulai memetakan lokasi, potensi, kebutuhan, serta skema kerja sama yang memungkinkan.

Fadli Minta Ada Tindak Lanjut
Fadli kembali menegaskan agar forum dialog dengan Duta Besar UEA tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Setelah pertemuan tersebut, pemerintah provinsi dinilai perlu segera menyiapkan langkah lanjutan dan mengambil posisi lebih aktif dalam menawarkan berbagai potensi yang dimiliki Gorontalo.

“Intensifitas, kami berharap ini bukan seremonial ya, dalam artian ada tindak nyata dari pemerintah provinsi,” kata Fadli.

Ia menyarankan pemerintah daerah menjadi pihak yang aktif mengawal peluang tersebut dengan mulai memetakan berbagai persyaratan dan kebutuhan kerja sama bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Kita harus menyebut bola bagaimanapun syarat yang diperlukan, kita rasa kita adu dengan semua stakeholder yang ada,” ujarnya.

Fadli menyebut DPRD Provinsi Gorontalo juga berkepentingan agar peluang kerja sama tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, dan stakeholder lainnya dinilai penting untuk merealisasikan berbagai peluang investasi maupun kerja sama dengan UEA.

“Kita sama-sama melihat peluang itu dan menjadi satu program yang memang terealisasi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo,” katanya.

Ia meminta pemerintah provinsi tidak menunggu terlalu lama untuk menindaklanjuti hasil forum tersebut.

Berbagai potensi yang telah dibahas, menurutnya, perlu segera dipilah, dikaji, dan disiapkan menjadi program yang dapat ditawarkan secara resmi.

DPRD, kata Fadli, siap melihat dan mengawal peluang tersebut bersama pemerintah dan stakeholder lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Bagaimana kita sama-sama melihat peluang itu dan menjadi satu program yang memang terealisasi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo,” tutupnya. (*Jefri)