TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ristianto Pribadi mengatakan penentuan wilayah dan waktu pelaksanaan modifikasi cuaca merupakan hasil koordinasi bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan laporan BMKG per 12 Agustus 2026, peluang pertumbuhan awan sedang hingga tinggi terdapat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 13-16 Agustus.
Dua wilayah ini menjadi fokus karena adanya kenaikan titik panas dan sebaran asap.
“Untuk pelaksanaan OMC, kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk melihat potensi pertumbuhan awan dan menentukan waktu yang paling optimal. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian karena terdapat peningkatan titik panas dan sebaran asap,” kata Ristianto kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan data BMKG, titik panas di Kalimantan Barat meningkat dari 98 menjadi 136 titik dibandingkan hari sebelumnya.
Sementara di Kalimantan Tengah meningkat dari 29 menjadi 78 titik dan Kalimantan Selatan dari 10 menjadi 31 titik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan.
“Potensi awan yang teridentifikasi akan kami optimalkan untuk mendukung OMC. Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menekan risiko karhutla, terutama di wilayah yang saat ini menunjukkan peningkatan titik panas dan asap,” ujarnya.
BMKG juga mencatat indikasi asap lintas batas atau transboundary haze dari Kalimantan Barat menuju Sarawak.
Pelaksanaan OMC di Kalimantan Tengah berlangsung pada 11-15 Agustus, sedangkan OMC Kalimantan Barat dijadwalkan pada 13-17 Agustus dengan mengoptimalkan potensi pertumbuhan awan. Sementara OMC di Riau berlangsung sejak 30 juli hingga 22 Agustus.
Baca juga: BMKG Sebut El Nino Menguat, Pemerintah Tak Mau Karhutla 2015 Terulang, Ajak Seluruh Pihak Antisipasi
“Kami akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi agar setiap peluang cuaca yang mendukung dapat dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan karhutla,” kata Ristianto.
Kemenhut juga mengingatkan masyarakat maupun korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Ristianto menegaskan, setiap pelanggaran akan ditindak melalui proses hukum. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran lahan. (*)