Laporan wartawan TribunJatim.com, Fatimatuz Zahroh
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Umum Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim mendorong pelaksanaan Muktamar NU ke-35 berjalan penuh integritas, jauh dan kedzaliman dan juga praktek suap.
Tidak hanya itu, dikatakan Ketua Umum Pergunu ini, Muktamar yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Tambak Beras pada tanggal 27-31 Agustus 2027 tersebut harus dijadikan momentum untuk mengembalikan kepemimpinan NU ke ulama.
“Mohon pelaksanaan Muktamar bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kedzaliman-kedzaliman. Misalnya tidak boleh ada riswah atau suap ya,” kata Kiai Asep Dalam Dialog Publik dalam bertema Transformasi–Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II yang digelar di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
“Karena kita sedang menolong dan mengupayakan sebuah organisasi yang akan menjadi penopang bangsa dan negara,”imbuhnya.
Lebih lanjut Kiai Asep menegaskan menurut konsep Al-Qur'an, sebuah kehidupan itu ada kelompok penopang dan kelompok yang ditopang. Kalau yang ada kelompok yang ditopang saja tanpa ada kelompok penopang, maka menurut Kiai Asep akan hancur negara ini.
“Nah kelompok penopang itu siapa? Pemilik bumi. Menurut konsep Al-Qur'an pemilik bumi itu hamba-hamba Allah yang saleh. Hamba-hamba Allah yang saleh itu siapa? Ulama,” tegas Kiai Asep.
Baca juga: 700 Santri Disiapkan Jadi Carbon Warriors, Bersihkan Sampah selama Muktamar NU ke-35
Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa golongan yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Maka ulama itu tak lain adalah Nahdlatul Ulama ketika memang NU adalah organisasi yang dikendalikan oleh para ulama.
“Oleh karena itu jangan jika ada yang mendzalimi muktamarnya dengan cara-cara begitu. Ahwa misalnya tidak dihitung,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga mengimbau jangan ada upaya menguasai dan mendzalimi NU. Karenanya dalam kesempatan itu Kiai Asep memberikan ijazah Hizib Nasor yang secara istiqamah akan dibaca mulai jelang Muktamar, hingga tiga bulan setelah Muktamar.
“Agar mereka merasakan bahwa mengkhianati Nahdlatul Ulama sama dengan mengkhianati bangsa, karena menghilangkan kelompok penopang,” tegasnya.
Ia tegas melayang pemimpin NU nantinya berbasis bisyaroh melainkan harus berdasarkan Basirah.
“Terutama karena saat ini dikatakannya sudah santer perputaran uang seperti yang 50 juta, ada yang 10.000 dollar lah, ada yang macam-macam itu sudah,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof KH Imam Ghazali Said MA menegaskan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Nahdlatul Ulama saat ini sudah jauh berkembang pesat dibandingkan era 1960-an.
Menurutnya, sarjana dan akademisi dari kalangan Nahdliyin kini tersebar luas di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di seluruh Indonesia.
"NU sekarang tentu saja berbeda dengan NU di tahun 60-an. Sarjana-sarjana sekarang sudah begitu banyak. Bahkan menurut laporan Prof. Nuh saat menjabat Menteri Pendidikan, dalam setiap pemilihan rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, selalu ada kader NU yang muncul. Ini menunjukkan SDM NU sudah sangat cukup dan luar biasa," ujar Prof Imam Ghazali.
Namun, ia menyayangkan potensi SDM unggul, profesional, dan birokrat dari kalangan NU tersebut masih banyak yang terpendam dan belum terakomodasi secara optimal di kepengurusan tingkat pusat. Oleh karena itu, momentum kepemimpinan mendatang harus mampu memunculkan figur-figur potensial ini.
“Harus dimunculkan ini, kan banyak di perguruan tinggi,” tandasnya.
Prof. Imam Ghazali menilai Kiai Asep Saifuddin Chalim sebagai salah satu sosok pimpinan yang memiliki kemampuan, rekam jejak interaksi yang luas dengan kaum profesional/birokrat, serta potensi besar untuk membawa perubahan.
“KH Asep sangat potensial, kalau ini tidak diambil ya tetap yang mengendalikan ya itu-itu aja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan NU ke depan khususnya jajaran pengurus Syuriyah harus diisi oleh figur yang mampu merangkul dan merekatkan seluruh elemen, bukan justru memicu keretakan.
"Hal paling utama dalam kepemimpinan NU yang akan datang adalah menghilangkan faksionalisme di tubuh PBNU. Tidak boleh ada lagi kubu-kubuan atau faksi-faksi yang saling memecah belah. PBNU membutuhkan kepemimpinan yang merekatkan," tegasnya.
Ia berharap figur-figur bereputasi dan berintegritas tinggi dapat masuk dalam jajaran kepengurusan (khususnya Syuriyah) untuk mengakhiri perpecahan internal, sehingga Nahdlatul Ulama dapat memasuki abad keduanya dengan solid, bermartabat, dan kembali pada khittah perjuangannya.
“Menurut saya yang akan datang menghilangkan kepemimpinan faksionalisme di tubuh PBNU. Kalau tidak menjadi Rais Aam, menjadi Syuriah. Saya harap Kiai Asep masuk di situl, tetapi bisa memengaruhi pokoknya faksi ini harus selesai,” ucapnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com
