TRIBUNGORONTALO.COM- Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna dalam pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026, Kamis (13/8/2026) malam.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada pukul 19.30 Wita

Tampak hampir sebagian besar anggota DPRD Provinsi Gorontalo hadir dalam paripurna tersebut. Para Pimpinan OPD terlihat juga turut hadir dalam agenda penting itu. 

Kegiatan berlangsung hingga pukul 23.30 Wita.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadir dalam agenda tersebut dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menyampaikan penjelasan umum mengenai kerangka perubahan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Dalam sambutannya, Gusnar mengungkapkan perubahan anggaran 2026 disusun dengan sejumlah pertimbangan, termasuk optimalisasi program dan kegiatan yang sedang berjalan.

"Dan ini memang harus kita jalankan bersama-sama. Saya ingin memberikan penjelasan secara umum menyangkut kerangka perubahan anggaran Tahun Anggaran 2026," kata Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo.

Mantan Dosen Lemhanas mengatakan, salah satu bentuk optimalisasi anggaran terdapat pada program di Dinas Perkebunan dan Peternakan, khususnya kegiatan inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu terobosan pemerintah daerah untuk menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan bantuan ternak sapi.

Namun, keterbatasan anggaran dan harga sapi yang relatif mahal membuat pemerintah mencari alternatif untuk meningkatkan populasi ternak.

"Anggaran ini dimaksudkan untuk menjawab aspirasi rakyat yang menginginkan mereka mendapatkan ternak sapi. Tapi karena dengan keterbatasan anggaran dan harga sapi juga relatif mahal, maka pemerintah mengambil terobosan untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi ternak tersebut," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, program tersebut menjadi bagian dari optimalisasi anggaran yang telah tersedia.

Ia bahkan mengaku sempat turun langsung mengecek hasil program inseminasi buatan yang telah dilakukan sekitar dua bulan sebelumnya.

"Setelah seminggu lalu kami berada di lapangan mengecek hasil inseminasi buatan yang dilakukan kurang lebih dua bulan yang lalu. Itu rata-rata 89 persen IB itu dalam keadaan bunting," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Gorotalo 2 periode Ini mengaku tidak terlalu memahami secara teknis mengenai inseminasi buatan. 

Namun, ia melihat langsung kondisi sapi yang menjadi bagian dari program tersebut.

"Saya tidak terlalu mengerti. Tapi secara fisik, saya minta ditampilkan sapi-sapi itu. Ternyata berbeda, sapi remaja dan sapi yang sudah bunting," katanya.

Anggaran Rp1,47 Miliar untuk Pertanian

Selain sektor peternakan, perubahan APBD 2026 juga diarahkan untuk mendukung sektor pertanian.

Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini menyebut terdapat anggaran sekitar Rp1,47 miliar untuk pengadaan dryer atau alat pengering serta alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, pengadaan dryer penting bagi petani jagung agar dapat mengetahui kadar air hasil panen sebelum menjualnya.

"Dryer ini pengering yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat sebelum menjual hasil jagungnya sudah tahu persis kadar air," jelasnya.

Gusnar menilai selama ini petani berada pada posisi tawar yang kurang kuat ketika menjual hasil jagung.

Sebab, kadar air jagung menjadi salah satu faktor yang menentukan harga, sementara petani tidak memiliki alat untuk mengetahui kadar air secara mandiri.

"Selama ini petani menjual jagung, kadar air ditentukan di gudang jagung. Mereka tidak punya posisi tawar. Makanya kita perlu ini," katanya.

Selain alat pengering, pemerintah juga menyiapkan benih jagung sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak kekeringan yang terjadi pada sebagian pertanaman jagung.

Lebih lanjut Gusnar mengatakan benih tersebut nantinya akan diberikan kembali kepada petani ketika memasuki musim hujan.

"Sebagian besar pertanaman jagung sekarang mengalami kekeringan. Sebagai simpati kita semua, kita ganti nanti benihnya pada musim hujan akan datang," ujarnya.

Antisipasi Kebutuhan Anggaran 2027

Gusnar juga memaparkan sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan pada Tahun Anggaran 2027.

Salah satunya berkaitan dengan rencana pelebaran apron atau area parkir pesawat untuk mendukung kegiatan embarkasi haji.

"Pada tahun anggaran 2027, kita akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelebaran lagi apron parkir pesawat untuk embarkasi haji. Nah ini perlu direspons dengan pembahasan tarif," katanya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan terkait Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango.

Gusnar mengaku pembangunan bendungan tersebut diharapkan selesai pada tahun ini dan mulai digenangi pada musim hujan.

"Bendungan Bulango Ulu insyaallah akan selesai dalam tahun ini juga dan akan digenangi mulai tahun ini juga, mulai musim hujan Oktober, Desember," ujarnya.

Dia bilang, proses penggenangan bendungan membutuhkan dua kali musim hujan.

"Untuk menggenangi Bendungan Bulango Ulu diperlukan dua kali musim hujan. Jadi musim hujan tahun ini dan depan," katanya.

Menurut Gusnar, kondisi tersebut membuka potensi pemanfaatan air bendungan sebagai sumber air minum dan air bersih.

Ia menyebut Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kementerian PU telah merancang pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional untuk mengelola sumber air tersebut.

"Yang diminta ke daerah adalah penyiapan lahan. Oleh sebab itu kami persiapkan anggaran untuk itu," jelasnya.

Sekolah Rakyat di Bone Bolango

Gusnar kemudian menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bone Bolango.

Ia mengatakan Sekolah Rakyat di Bua Lemo telah selesai dan sudah operasional.

Pemerintah pusat melalui Menteri Sosial kemudian meminta agar Gorontalo menyiapkan satu lagi Sekolah Rakyat di Bone Bolango.

Kata politisi Demokrat itu, pemerintah pusat pada awalnya meminta setiap kabupaten memiliki Sekolah Rakyat.

Namun, pemerintah provinsi mempertimbangkan kemampuan anggaran sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap.

"Sebenarnya masing-masing kabupaten diminta. Tapi kami bilang, Pak, kami belum mampu kalau semua kabupaten satu-satu saja dulu," katanya.

Untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, pemerintah telah memiliki lahan sekitar tiga hektare.

Sementara kebutuhan lahan untuk sekolah tersebut mencapai sekitar tujuh hektare.

"Di Bone Bolango itu kurang lebih sudah tersedia tanah tiga hektare. Sedangkan Sekolah Rakyat membutuhkan kurang lebih tujuh hektare, maka pengadaan tanah dilakukan pada perubahan anggaran," ujarnya.

Gusnar berharap proses tersebut dapat diselesaikan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango dapat segera dilakukan pada 2027.

DED Disiapkan untuk Antisipasi Pembangunan Jalan

Persoalan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam perubahan anggaran.

Gusnar menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk mengantisipasi kebutuhan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.

"Yang namanya Inpres jembatan, yang namanya Inpres jalan daerah, selalu yang diminta adalah DED. Kalau enggak ada DED, tidak keluar anggaran," katanya.

Karena itu, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan DED sebagai bagian dari upaya mengantisipasi program pembangunan ke depan.

Gusnar mengatakan kebutuhan perbaikan jalan juga menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat.

"Aspirasi meminta perbaikan jalan dari rakyat sangat tinggi," ujarnya.

Namun, ia menjelaskan alokasi anggaran untuk pembangunan jalan saat ini lebih diarahkan pada program konektivitas yang pembiayaannya berasal dari pemerintah pusat.

Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Gusnar mengatakan penanganan dilakukan melalui pemeliharaan.

"Yang ditempuh nanti oleh Dinas PU adalah pemeliharaan jalan dengan cara menutup lubang jalan yang sudah ada lubangnya. Maka izinkan kami mengajukan pemeliharaan jalan itu," katanya.

Gusnar Soroti Pasar Murah

Di sisi lain, Gusnar juga menyoroti pelaksanaan pasar murah sebagai salah satu program yang dinilai memberikan dampak terhadap harga kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan program tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara bantuan usaha dengan pasar murah.

"Kemudian yang paling penting adalah pasar murah. Pasar murah ini kedengarannya ringan-ringan saja, Pak. Tapi ternyata pengaruhnya terhadap harga-harga juga cukup efektif," katanya.

Menurut Gusnar, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai jenis bantuan yang diberikan.

"Cuma memang kita harus menerangkan dengan jelas, terang-benderang kepada publik, mana bantuan usaha modal dan mana pasar murah," ujarnya. (*/Jefri)