Dekan FH Unand Jawab Keraguan Feri Amsari soal Stok Pangan: Data Pemerintah Valid
Nanda Lusiana Saputri August 13, 2026 01:36 PM

TRIBUNNEWS.COM - Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand), Ferdi, menjawab keraguan pakar hukum tata negara, Feri Amsari, soal klaim swasembada pangan Indonesia.

Dalam video yang diterima Tribunnews.com pada Kamis (13/8/2026), pernyataan Ferdi diduga disampaikan saat bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman.

Dalam pernyataannya, Ferdi mulanya mengaku sempat berdiskusi dengan Feri soal perbedaan data terkait swasembada pangan dengan pemerintah.

"Saya diskusi langsung dengan Feri, Pak Menteri. Apa yang saya tanyakan 'Fer, kenapa data kamu dengan data (swasembada pangan) dengan Pak Menteri?' Kalau tidak sama berarti datanya minimal ada dua atau tiga," katanya.

Ferdi lantas menyebut ketika data pemerintah dianggap tidak sesuai seperti yang diragukan oleh Feri, maka seharusnya muncul protes dari petani dan masyarakat.

Namun, dia mengklaim hal tersebut tidak terjadi.

"Kita lihat kondisi faktual di lapangan, kalau datanya (pemerintah) itu bohong, maka ada petani marah-marah, ada masyarakat kelaparan. Nah ini bagaimana kita kelaparan? Orang saya berbadan seperti ini. Jadi Pak Menteri salah juga mengundang saya," ujarnya sambil tertawa.

Baca juga: Feri Amsari Ditantang Pegawai Bulog soal Data Stok Pangan, Sebut Kuasai 5,25 Juta Ton Beras

Ferdi juga mengeklaim isu terkait adanya kekurangan stok pangan tidak terjadi ketika mengacu pada momen Lebaran.

Namun, dia tidak menampik soal terjadinya kenaikan harga komoditas pangan. 

Kendati demikian, sosok yang juga merupakan pakar hukum lingkungan internasional itu menganggap hal tersebut biasa terjadi.

Ferdi mengatakan tidak ada larangan dari organisasi pangan dunia, FAO, untuk negara melakukan impor.

Menurutnya, Indonesia hanya mengimpor lima persen dari total keseluruhan stok pangan.

Dengan demikian, Ferdi menganggap pemerintah tidak melanggar aturan FAO yang mensyaratkan agar suatu negara maksimal hanya mengimpor 10 persen komoditas pangan.

"Artinya kita surpulus lima persen lagi. Artinya apa yang dilakukan Pak Menteri dengan kawan-kawan, datanya itu sudah valid."

"Dan seharusnya kita meyakini itu dan mengucapkan selamat kepada beliau karena memang sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini," pungkasnya.

Feri Sempat Tantang Debat Terbuka Amran Sulaiman

KRITIK PEMERINTAH - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari  (kanan), dalam acara Public Expose Rumah Zakat 2026 di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
KRITIK PEMERINTAH - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari  (kanan), dalam acara Public Expose Rumah Zakat 2026 di Jakarta, Rabu (8/4/2026). (Tribunnews.com/Alfarizy Ajie Fadhillah)

Sebelumnya, Feri memang sempat menyampaikan debat terbuka terhadap Mentan, Amran Sulaiman terkait data sawah, kebijakan perjanjian, dan swasembada pangan.

Hal itu disampaikan saat peresmian Kabinet Bayangan di Jakarta pada 27 Juli 2026 lalu.

Adapun tantangan itu disampaikan Feri setelah Amran sempat meminta dirinya melihat langsung lokasi sawah baru yang dicetak pemerintah.

"Menteri Sekretaris Negara (ft Menteri Pertanian) Kabinet Bayangan menantang debat terbuka perihal swasembada pangan dan kebijakan pertanian kepada Menteri Pertanian. Kami atur waktu dan lokasinya," kata Feri.

Feri pun mempertanyakan data mengenai produksi beras yang disebut telah mencapai 5,4 juta ton.

Baca juga: Lagi-lagi Karyawan Bulog Tantang Feri Amsari: Dalam Waktu 1 Minggu Kami Tunggu Cek Beras di Gudang

Dia lantas meminta kepada pihak pemerintah untuk menunjukkan lokasi sawah yang mampu menghasilkan panen beras sebesar itu.

"Kalau bisa sebelum berdebat kasih tahu saya data di mana sawah yang panen sehingga memenuhi gudang beras dengan akumulasi beras 5,4 juta ton itu?" ujarnya.

Feri mengatakan ajakan turun langsung ke sawah tidak cukup untuk menjawab perdebatan mengenai validitas data produksi pangan.

Menurut dia, data produksi dan luas panen harus dapat dijelaskan berdasarkan angka serta sumber data yang jelas.

Feri Justru Ditantang Debat oleh 2 Pegawai Bulog

Namun, tantangan debat Feri tersebut justru dibalas oleh dua pegawai Perum Bulog yang bernama Ahmad Mukromin dan Anto.

Hal itu disampaikan mereka melalui video eksklusif yang diterima Tribunnews.com pada Selasa (11/8/2026).

Dalam pernyataannya, Ahmad lantas menyampaikan data, kini stok beras yang diterima Bulog mencapai 5,25 juta ton dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Di sini saya ingin menyampaikan bahwa stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 5,25 juta ton yang tersebar di lebih daripada 1.500 kompleks pergudangan di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu saja, Bulog juga telah menyewa gudang dari pihak lain," kata Ahmad.

Ia lantas meminta Feri untuk melihat langsung kondisi stok beras yang tersimpan di gudang Bulog.

Ahmad juga mengungkapkan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut dilakukan terkait proses penyerapan gabah. 

Pada akhir pernyataannya, Ahmad pun mengaku siap untuk berdebat dengan Feri untuk membahas soal data pangan nasional.

"Saya siap berdiskusi dengan Anda. Karena Bulog yang lebih tahu dan lebih paham mengenai pengadaan gabah beras di lapangan. Saya tunggu FA (Feri Amsari)," kata Ahmad.

Sementara, dalam video berbeda, Anto mengaku siap untuk berdebat dengan Feri setelah yang bersangkutan meragukan transparansi cadangan pangan negara.

"Kali ini saya mau mengajak Bang FA mengecek apa itu swasembada pangan, terutama terkait dengan stok beras yang ada di gudang Bulog."

"Karena kalau berbicara tentang stok beras yang ada, itu tentunya di Bulog. Jadi Bang FA kalau mau berdiskusi, diskusinya dengan Bulog," tegas Anto.

Baca juga: Feri Amsari Sebut Kabinet Bayangan Tak Perlu Ratusan Menteri: Cukup 15 yang Bisa Beri Saran Presiden

Anto mengungkap, di lapangan, data cadangan beras bukan sekadar angka rekaan. 

Di wilayah Jawa Timur, stok beras fisik yang tersimpan di dalam gudang saat ini menembus 1,386 juta ton. Sementara untuk taraf nasional, total cadangan beras yang dikuasai Bulog mencapai 5,25 juta ton.

Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 1.500 kompleks pergudangan milik Bulog di seluruh Indonesia.

Demi menampung serapan beras dari petani lokal, Bulog bahkan menyewa ribuan gudang swasta tambahan di berbagai daerah.

Seluruh fisik barang yang menumpuk di pergudangan dipastikan riil dan terverifikasi secara ketat.

Pemeriksaan fisik (stock opname) disandingkan secara berkala dengan pencatatan administrasi melalui audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi Bung FA yang tentunya masih meragukan data yang disajikan oleh Bulog, tentunya bisa kami tunggu di gudang Bulog."

"Kita terbuka untuk melakukan diskusi dengan Bung FA bagaimana membuktikan bahwa swasembada pangan, swasembada beras itu nyata ada di gudang Bulog," terangnya. 

Feri Tolak Tantangan Pegawai Bulog

TOLAK TANTANGAN DEBAT - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari (tengah) menolak tantangan debat terbuka dari dua pegawai Bulog yaitu Ahmad Mukromin (kiri) dan Anto (kanan) terkait ketersediaan stok beras. Feri menegaskan penolakan dilakukan karena dirinya tidak ingin adanya pembenturan antar rakyat.
TOLAK TANTANGAN DEBAT - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari (tengah) menolak tantangan debat terbuka dari dua pegawai Bulog yaitu Ahmad Mukromin (kiri) dan Anto (kanan) terkait ketersediaan stok beras. Feri menegaskan penolakan dilakukan karena dirinya tidak ingin adanya pembenturan antar rakyat. (Tribunnews.com)

Feri pun telah mengetahui terkait tantangan debat dari dua pegawai Bulog tersebut. Namun, dia memilih untuk menolaknya.

Dia beralasan enggan untuk menerima tantangan tersebut karena tidak ingin adanya peristiwa rakyat dibenturkan dengan sesama rakyat.

Selain itu, Feri juga menganggap Ahmad dan Anto tidak bisa membedakan perbedaan makna dari swasembada pangan dan swasembada beras.

"Untuk tantangan pegawai Bulog yang tak bisa bedakan pangan dan beras, saya tidak akan respons. Saya tidak mau rakyat diadu dengan rakyat," katanya dalam cuitan di akun X pribadinya, @feriamsari, seperti dikutip pada Kamis (13/8/2026).

Feri pun hanya ingin agar debat dilakukan terhadap Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman.

Dia menilai dengan adanya tantangan terbuka dari dua pegawai perum Bulog, maka Amran sebenarnya tidak berani untuk menyanggupi ajakan dari dirinya untuk berdebat.

"Kalau Pak Mentan tak sanggup ajak tantangan debat, saya anggap beliau tak mampu," tegasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Facundo Chrsyna)

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.