TRIBUNNEWS.COM - Free Palestine Network (FPN) meminta pemerintah Indonesia memberikan penjelasan terbuka mengenai transaksi perdagangan dengan Israel, termasuk kemungkinan masuknya produk melalui negara ketiga.
FPN juga menyoroti penggunaan teknologi pengawasan asal Israel, termasuk perangkat lunak penyadapan Pegasus.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Free Palestine Network (FPN) Furqan AMC dalam program Overview Tribunnews, Rabu (12/8/2026).
Furqan mengatakan transparansi diperlukan karena Indonesia dan Israel hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan jenis produk, asal barang, serta jalur perdagangan yang membuat produk asal Israel dapat masuk ke Indonesia.
Furqan menyoroti laporan Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy yang diterbitkan pada Mei 2026.
Laporan berjudul Israel, Indonesia, and the Future of the Abraham Accords menyebut hubungan Indonesia-Israel telah berlangsung dalam bentuk yang disebut shadow relationship.
Dalam laporan tersebut, hubungan itu disebut mencakup perdagangan tidak langsung, kontak keamanan, saluran bisnis melalui negara ketiga, serta hubungan antarmasyarakat.
Furqan mengatakan informasi tersebut perlu diperiksa menggunakan data resmi Indonesia.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan apakah perdagangan tersebut berlangsung secara langsung atau menggunakan negara ketiga sebagai perantara.
"Ini juga harus ditransparankan saja sehingga kemudian publik juga bisa mencerna apakah itu sebenarnya peralatan yang sangat dibutuhkan dan satu-satunya hanya ada Israel atau jangan-jangan juga ada pilihan lain di tempat lain," kata Furqan dalam program Overview Tribunnews.
Baca juga: Shadow Relationship Indonesia-Israel Disorot, Pakar UI: Jangan Sampai Jadi Jalan Menuju Normalisasi
Dalam laporan Misgav Institute, data Israel Central Bureau of Statistics mencatat total perdagangan bilateral Indonesia-Israel mencapai 111,4 juta dolar AS pada 2024.
Laporan yang sama menyebut estimasi perdagangan dapat mendekati 500 juta dolar AS per tahun apabila transaksi tidak langsung melalui perantara negara ketiga turut dihitung.
Furqan mengatakan angka tersebut perlu dilihat kembali menggunakan data perdagangan Indonesia.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperjelas adalah kemungkinan barang asal Israel masuk melalui perusahaan atau negara ketiga.
"Kalau kita lihat volumenya dari nilai impor Indonesia itu sebenarnya enggak terlalu besar, bahkan kecil sebenarnya 0,0025 persen kalau enggak salah," ujar Furqan.
Ia kemudian menekankan data perdagangan tersebut tetap perlu dijelaskan secara terbuka.
"Toh juga di dalam BPS dan oleh Kementerian Perdagangan juga dicatat terbuka," katanya.
Furqan juga memaparkan sejumlah kelompok produk yang disebut terdapat dalam transaksi perdagangan Indonesia-Israel.
Produk tersebut antara lain teknologi dan manufaktur, farmasi, perkakas dan perangkat potong, mesin mekanik, perangkat optik, bahan kimia organik, serta peralatan listrik.
Ia mengatakan pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci asal produk dan jalur masuknya ke Indonesia.
Menurut Furqan, keterbukaan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui apakah produk yang digunakan memang berasal langsung dari Israel atau masuk melalui pihak lain.
"Jadi diskusi ini sebenarnya adalah memberi literasi yang positif agar kemudian kita aware dan waspada," ujar Furqan.
Baca juga: Terungkap Dugaan Shadow Relationship Indonesia-Israel, Pakar Ingatkan Bahaya Normalisasi
Selain perdagangan, FPN menyoroti teknologi pengawasan yang dikaitkan dengan Israel.
Furqan secara khusus menyebut Pegasus sebagai salah satu teknologi yang perlu diperhatikan.
"Yang paling sering kita dengar itu adalah alat surveillance ya. Kemudian alat atau alat penyadap misalkan kayak Pegasus yang kita sering dengar," kata Furqan.
Dalam paparannya, Furqan mengaitkan Pegasus dengan persoalan privasi dan keamanan komunikasi.
Ia mengatakan pemerintah perlu menjelaskan apabila terdapat teknologi pengawasan serupa dalam rantai pengadaan maupun penggunaan perangkat di Indonesia.
Furqan juga meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif teknologi dari negara lain.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak bergantung pada teknologi dari satu negara.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menjelaskan istilah shadow relationship tidak dikenal sebagai istilah dalam hukum internasional.
Menurut Hikmahanto, hubungan perdagangan tetap dapat berlangsung meski dua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.
Ia mencontohkan hubungan Indonesia dengan Taiwan.
"Kalau misalnya yang berkaitan dengan perdagangan itu tidak ada, tetapi memang ada kontak-kontaknya," kata Hikmahanto dalam program Overview Tribunnews.
Karena itu, keberadaan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Israel tidak otomatis berarti kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik.
Baca juga: Isu Indonesia Punya Shadow Relationship dengan Israel, FPN: Hentikan Seluruh Hubungan!
Hikmahanto menjelaskan hubungan diplomatik secara formal berkaitan dengan keberadaan perwakilan diplomatik, seperti kedutaan besar.
Sementara itu, hubungan perdagangan dapat berlangsung tanpa pembukaan hubungan diplomatik.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi antara negara dengan pihak yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal.
Hikmahanto juga menyebut hubungan Indonesia dengan Taiwan sebagai salah satu contoh.
"Memang bisa dilakukan hal seperti itu ya meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik," ujarnya.
Meski hubungan perdagangan tidak otomatis menjadi hubungan diplomatik, Hikmahanto mengatakan pemerintah tetap perlu memperhatikan perkembangan hubungan tersebut.
Ia menyoroti laporan Misgav Institute yang membahas kemungkinan pengembangan hubungan Indonesia-Israel melalui sejumlah tahapan.
Dalam paparannya, Hikmahanto menyebut laporan tersebut membahas tahapan mulai dari kerja sama praktis dengan visibilitas rendah, pemanfaatan hubungan ekonomi dan multilateral, pembentukan mekanisme kelembagaan, hingga normalisasi formal.
"Saya tidak ingin pemerintah kita harus berhadapan dengan publik kita ya karena masalah seperti ini ya," kata Hikmahanto.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan tujuan Indonesia mengikuti berbagai forum internasional yang melibatkan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel.
Furqan mengatakan pemerintah perlu memberikan komunikasi publik yang jelas mengenai kebijakan Indonesia terkait Israel dan Palestina.
Menurutnya, penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak membangun penafsiran sendiri terhadap kebijakan pemerintah.
Baca juga: Skandal Pegasus Polandia: 2 Mantan Kepala Intelijen Warsaw Didakwa Gunakan Alat Sadap Israel Ilegal
Furkon mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan kebijakan Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan Israel, termasuk melalui hubungan ekonomi dan teknologi.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan transaksi yang dilakukan melalui negara ketiga.
Menurutnya, informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah produk yang masuk ke Indonesia memang berasal dari Israel atau hanya melalui jalur perdagangan negara lain.
Furqan mengatakan transparansi juga diperlukan dalam pengadaan teknologi yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, pengawasan, dan komunikasi.
Ia meminta pemerintah melihat kemungkinan penggunaan teknologi dari negara lain sebagai alternatif.
"Harapannya pemerintah mencoba lebih jernih untuk bisa mencari alternatif lain selain teknologi-teknologi di Israel," ujar Furqan.
Furqan mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bentuk transaksi maupun kerja sama yang berkaitan dengan Israel.
Menurutnya, keterbukaan tersebut dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis produk, jalur perdagangan, dan kebutuhan penggunaan teknologi tersebut.
Baca juga: DBS Indonesia Ajak Masyarakat Rencanakan Pensiun Lewat Pegasus
Hikmahanto juga meminta pemerintah menjelaskan kebijakan luar negeri secara proaktif.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan Indonesia tidak hanya diketahui setelah muncul laporan dari pihak lain.
"Jangan menunggu sampai masyarakat dengan pemikiran mereka, penafsiran mereka mengatakan bahwa 'oh ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah kok sudah sesuai nih dengan laporan yang dibuat'," ujar Hikmahanto.
Ia mengatakan pemerintah perlu menjelaskan kebijakan dan motivasi Indonesia dalam mengikuti forum internasional agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di masyarakat.
Sementara itu, FPN tetap meminta pemerintah membuka informasi mengenai transaksi perdagangan dan teknologi yang berkaitan dengan Israel, termasuk apabila terdapat penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
