TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arief Hidayat, mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan refleksi mendalam pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI.
Hal tersebut disampaikan Arief dalam acara penyampaian pernyataan sikap kebangsaan bertajuk "Ambeg Paramarta" di Kantor DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Mantan Hakim Konstitusi ini menilai, perjalanan Indonesia selama 81 tahun merdeka tidak selalu berjalan lurus menuju cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan para pendiri bangsa (the founding fathers).
“Perjalanan Negara Republik Indonesia selama 81 tahun mengalami pasang surut antara menuju ke arah apa yang dicita-citakan, dan kemudian ada juga surut menjauh dari apa yang dicita-citakan bersama,” kata Arief Hidayat.
Menurut Arief, realitas tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama.
PA GMNI memandang momentum kemerdekaan ini sebagai kesempatan krusial untuk berintrospeksi mengenai langkah yang harus ditempuh agar Indonesia kembali ke jalur yang benar.
“Karena itu, pada kesempatan ini, PA GMNI menyampaikan satu pernyataan sikap, melakukan introspeksi apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk menuju cita-cita kemerdekaannya,” ujarnya.
Baca juga: Sambut HUT RI, Pertamina Beri Diskon Isi Ulang Bright Gas hingga Rp8.100
Lebih jauh, Arief menyoroti cara pandang terhadap demokrasi di Indonesia yang dinilainya kian sempit.
Selama ini, wacana demokrasi lebih banyak diarahkan pada aspek politik dan elektoral semata.
Padahal, menurut dia, konsep demokrasi yang diletakkan para pendiri bangsa tidak hanya sebatas urusan pencoblosan atau pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali.
“Selama ini kita selalu berdebat Negara Indonesia adalah negara demokrasi, tapi demokrasi yang selalu dibahas adalah demokrasi elektoral, demokrasi politik,” ucap Arief.
Arief mengingatkan, ada amanat yang jauh lebih luas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni mengenai demokrasi ekonomi.
Hal tersebut secara jelas tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan utama sistem perekonomian nasional.
“Padahal the founding fathers memilihkan tidak sekadar demokrasi politik, demokrasi elektoral yang setiap 5 tahun diadakan pemilu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar, tapi sebetulnya diamanatkan juga adanya demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” tuturnya.
Baca juga: Utang Kopdes Rp240 Triliun Akan Dibayar APBN, Celios: Program Serampangan, Kado HUT RI Terburuk
Namun, dalam catatan sejarah, praktik demokrasi politik justru tampil lebih dominan dibandingkan demokrasi ekonomi.
Kondisi ini, kata dia, membuat bangsa Indonesia berisiko semakin jauh dari gagasan kesejahteraan sosial yang dicita-citakan para pendiri negara.
“Tapi dalam perjalanan sejarah mengalami pasang surut, hanya demokrasi politik yang kita lakukan. Kita menjauh dari apa yang diinginkan oleh the founding fathers, yaitu amanat Pasal 33 UUD 1945,” tutur Arief.
Ia pun berharap agar pembangunan demokrasi tidak hanya berhenti pada mekanisme politik, tetapi juga dijalankan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang utuh, mencakup dimensi ekonomi, Ketuhanan, dan kebudayaan.
“Apalagi demokrasi politik, demokrasi ekonomi yang ber-Ketuhanan dan ber-Kebudayaan, itu sangat menjauh,” imbuhnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap arah bangsa, PA GMNI secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap kebangsaan "Ambeg Paramarta" yang dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PA GMNI, Abdy Yuhana.
Melalui sikap tersebut, jajaran alumni gerakan mahasiswa nasionalis ini mendesak segenap penyelenggara negara untuk segera melakukan mawas diri (introspeksi).
Mereka dituntut untuk mengembalikan kemurnian arah perjalanan bangsa agar kembali selaras dengan cita-cita suci kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Adapun acara ini turut dihadiri jajaran pengurus PA GMNI, sesepuh nasionalis Theo L Sambuaga, Prof Ganjar Razuni, serta pengurus DPP PA GMNI Jan Prince Permata.
