Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ukurannya bukan berapa banyak peserta yang kita kirim, tetapi perubahan nyata yang kita tinggalkan bagi masyarakat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan sekitar 1.200 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 diterjunkan ke Papua untuk fokus meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesempatan kerja masyarakat.
“Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ukurannya bukan berapa banyak peserta yang kita kirim, tetapi perubahan nyata yang kita tinggalkan bagi masyarakat,” kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dalam Konferensi Pers Pemerintah, di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8), Iftitah menjelaskan dari total 1.476 peserta TEP 2026, sekitar 1.200 orang yang tergabung dalam sekitar 200 tim ditugaskan di 10 kawasan transmigrasi di Papua.
Mereka diarahkan untuk menerapkan teknologi tepat guna, mengembangkan usaha lokal, serta membuka akses pasar dan investasi sesuai potensi masing-masing kawasan.
Menurut Iftitah, keberhasilan penugasan akan diukur, antara lain dari persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan, penggunaan teknologi, peningkatan produktivitas dan pendapatan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha lokal, hingga terbukanya pasar, investasi, dan lapangan kerja.
Para peserta tidak hanya ditugaskan melakukan riset dan pemetaan, tetapi juga mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah serta mempertemukan pelaku usaha dengan mitra, calon pembeli, dan investor.
Iftitah mengatakan solusi yang diterapkan harus disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing kawasan dengan mempertimbangkan kondisi lahan, cuaca, medan, komoditas unggulan, serta karakter sosial dan budaya masyarakat.
“Tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Sistemnya harus tailor-made. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” ujarnya.
Di kawasan yang memiliki potensi pertanian, misalnya, pendampingan dapat diarahkan pada peningkatan produksi, pengolahan pascapanen, dan pembukaan akses pemasaran.
Sementara di kawasan dengan produk unggulan lokal, pendampingan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemasan produk, kapasitas usaha, serta nilai jual.
Sepuluh kawasan penugasan di Papua meliputi Lereh di Jayapura, Senggi di Keerom, Salor dan Muting di Merauke, Prafi di Manokwari, Momiwaren di Manokwari Selatan, Werianggi-Werabur di Teluk Wondama, Bomberay-Tomage dan Weri-Saharey di Fakfak, serta Klamono-Segun di Sorong.
TEP 2026 melibatkan 10 perguruan tinggi mitra, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro, IPB University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya.
Iftitah mengatakan keterlibatan perguruan tinggi ditujukan agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Kita ingin menghadirkan banjir ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan transmigrasi. Ilmu harus sampai kepada masyarakat dan menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka,” katanya pula.
Kementerian Transmigrasi mencatat TEP 2026 secara keseluruhan terdiri atas 1.476 peserta yang tergabung dalam 246 tim, yakni 246 ketua tim dan 1.230 anggota. Mereka terpilih dari proses rekrutmen yang diikuti 10.359 pendaftar melalui 10 perguruan tinggi mitra.
Pada tahun ini, peserta TEP ditempatkan di 53 kawasan transmigrasi untuk menindaklanjuti hasil riset tahun sebelumnya dan merintis pengembangan produk unggulan sesuai potensi masing-masing kawasan.
Pada 2025, sekitar 2.000 peneliti TEP diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi dari Agustus hingga Desember untuk memetakan potensi ekonomi dan sumber daya alam, serta mengevaluasi infrastruktur dan kelembagaan ekonomi sebagai bahan pengembangan kawasan.
“Fokus kita bukan lagi sekadar memperluas jangkauan, tetapi memperbesar manfaat. Terutama di Indonesia timur, pembangunan harus benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih produktif, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat,” ujar Iftitah.
