TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan hingga kini belum menerima secara resmi protes dari negara tetangga dalam hal ini Malaysia dan Singapura terkait isu kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan maupun Riau.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah Indonesia belum mendapatkan penyampaian resmi dari negara-negara terkait mengenai persoalan tersebut.
"Sejauh ini kita belum menerima secara resmi. Kita tidak, belum menerima resmi dari negara-negara terkait isu ini," kata Yvonne dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl Mulachela mengatakan pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir potensi asap yang terbawa angin menuju negara tetangga.
"Kementerian Luar Negeri memang mengikuti secara seksama ya ini perkembangan kebakaran hutan dan lahan ini. Dan juga kita juga pemerintah secara umumnya itu melakukan berbagai koordinasi untuk langkah-langkah pencegahan dan juga penanganan yang terpadu dengan meminimalisir dampak ini bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan," katanya.
Baca juga: Komitmen Cegah Asap Karhutla Menyebar ke Negara Tetangga, Menko Polkam Singgung Wibawa Bangsa
Vahd menegaskan, penanganan asap lintas batas tetap dilakukan pemerintah terlepas dari ada atau tidaknya keberatan resmi dari negara lain.
Pemerintah memastikan upaya penanganan Karhutla dan potensi dampak kabut asap lintas batas terus berjalan melalui koordinasi antarkementerian serta mekanisme kerja sama regional ASEAN.
"Nah terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya terlepas dari ada atau tidaknya complaint dari negara manapun, penyampaian keberatan secara resmi, kita di Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang lain dan juga dengan negara-negara lain termasuk juga dengan memanfaatkan mekanisme pemantauan dan pertukaran informasi di bawah kerangka ASEAN yang memang sudah ada dengan kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Instruksikan Seluruh Jajaran Pemerintahan Cegah Karhutla
Sejumlah langkah untuk mencegah dan menangani karhutla, di antaranya memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, memasifkan operasi modifikasi cuaca, pemadaman darat, water bombing, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar aturan.
"Dan selain itu juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti misalnya penguatan kesiapsiagaan patroli, kemudian pemadaman darat, water bombing, modifikasi cuaca, itu semua terus dilakukan secara terpadu termasuk juga langkah-langkah hukum. Jadi langkah-langkah ini dilakukan secara ongoing terlepas dari ada atau tidaknya keberatan resmi yang kita terima dari negara manapun," kata Nabyl.
Dikutip dari South China Morning Post, Pemerintah negara bagian Sarawak telah mendesak masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruangan selama kabut asap berlanjut.
Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menutupi bagian selatan negara bagian Sarawak, di mana indeks polusi udara (API) mencapai 182.
Malaysia memberi peringkat pembacaan polusi antara 100 dan 200 sebagai "tidak sehat". Pembacaan di atas 200 dianggap "sangat tidak sehat" dan biasanya menyebabkan penutupan sekolah dan pembatasan keras pada aktivitas luar ruangan.
Di Sarawak, Serian mencatat pembacaan indeks polusi udara tertinggi, diikuti oleh Kuching (165) dan Samarahan (168).
Daerah lain dengan pembacaan yang tidak sehat adalah Sri Aman (136), Sarikei (153), Samalaju (153), Bintulu (154), Sibu (156) dan Mukah (157). Di semenanjung, Johan Setia di Selangor mencatat pembacaan API sebesar 153.
Empat tempat mencatat pembacaan API yang masih sehat, di antaranya Jerantut di Pahang (37), Langkawi di Kedah (41), Kangar di Perlis (45) dan Tanah Merah di Kelantan (50).
Sisanya mencatat pembacaan sedang, mulai dari 51 hingga 100.
"Ini bukan masalah satu kali. Itu terjadi hampir setiap tahun, dan sebagian besar berasal dari sisi lain perbatasan karena aktivitas di luar kendali kami,” Henry Harry Jinep, wakil menteri transportasi negara bagian.
Sementara Singapura bersiap menghadapi potensi kabut asap lintas batas dari Indonesia seiring kondisi cuaca kering dan potensi karhutla di wilayah Indonesia.
Lembaga think tank Singapore Institute of International Affairs (SIIA) memperkirakan Singapura berisiko tinggi mengalami kabut asap parah hingga akhir 2026.
Risiko tersebut diperkirakan berlangsung Agustus hingga September.
