TRIBUNTRENDS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan di Karanganyar, Jawa Tengah. Kali ini, perhatian tertuju pada pentingnya pengawasan dan evaluasi makanan sebelum benar-benar sampai ke tangan para penerima manfaat.
Peristiwa penarikan ribuan porsi menu MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Jati, Kecamatan Jaten, menjadi pengingat bahwa proses penyediaan makanan dalam program berskala besar tersebut tidak cukup hanya mengandalkan proses memasak dan distribusi.
Kualitas makanan, kandungan gizi, hingga kelayakan konsumsi perlu dipastikan setiap hari.
Atas kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Karanganyar mendorong agar setiap SPPG melakukan evaluasi menu MBG secara rutin setiap hari.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah makanan yang bermasalah sampai dikonsumsi siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, menilai evaluasi harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG, terlebih program tersebut menggunakan anggaran pemerintah dalam jumlah besar.
Baca juga: Curhat Kontraktor Dapur MBG yang Belum Dibayar BGN: Diteror Tukang Gegara Tagihan Rp800 M Macet
Bagus Selo mengatakan setiap SPPG perlu melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, evaluasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan rasa atau tampilan makanan, tetapi juga memastikan menu yang disediakan telah memenuhi ketentuan dan standar gizi yang ditetapkan.
Dorongan tersebut disampaikan setelah SPPG di Desa Jati menarik kembali menu MBG yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk dibagikan kepada siswa.
Penarikan dilakukan sebelum makanan sampai ke sekolah setelah ditemukan hidangan yang dinilai tidak layak untuk dikonsumsi.
Bagus menilai kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari.
"Karena program MBG menyerap dana yang cukup besar, jangan sampai mubazir dan tidak sesuai, apalagi sampai terjadi keracunan. Sangat kami sayangkan," kata Bagus Selo, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Jangan sampai makanan yang sudah diproduksi dalam jumlah besar justru harus ditarik karena tidak memenuhi standar.
Bagus menegaskan bahwa makanan yang diberikan dalam program MBG harus memenuhi standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Standar tersebut tidak hanya menyangkut jumlah atau jenis makanan, tetapi juga kandungan gizi dan nilai makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi harian dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap menu yang keluar dari dapur SPPG benar-benar sesuai dengan ketentuan.
Evaluasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi mekanisme pencegahan sebelum makanan didistribusikan kepada siswa.
Bagus meminta agar SPPG tidak hanya berfokus pada kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan kualitas makanan tetap menjadi prioritas.
"Menu MBG yang disajikan dipastikan sesuai dengan kriteria BGN, sehingga perlunya evaluasi setiap MBG yang dibagikan. Untuk guru harus berani menolak apabila tidak sesuai dengan pemenuhan gizi," ungkapnya.
Baca juga: Muntah 3 Kali Usai Cicipi MBG, Kepala SPPG Karanganyar Selamatkan 3.000 Siswa dari Keracunan Massal
Selain meminta evaluasi dilakukan oleh SPPG, DPRD Karanganyar juga menyoroti peran pihak sekolah.
Bagus meminta para guru tidak ragu mengambil tindakan apabila makanan MBG yang diterima sekolah ternyata tidak memenuhi standar yang telah ditentukan.
Menurutnya, guru berada di posisi penting sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan pengawasan ketika makanan telah tiba di lingkungan sekolah.
Jika terdapat kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan standar pemenuhan gizi, makanan tersebut seharusnya tidak langsung diberikan kepada siswa.
Sikap tersebut dinilai penting karena tujuan utama program MBG adalah memberikan makanan yang aman sekaligus memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti di dapur SPPG, tetapi berlanjut hingga makanan diterima dan siap dikonsumsi oleh siswa.
Sebelumnya, SPPG Yayasan Insan Berlian Sejahtera di Desa Jati mengambil keputusan untuk menarik sekitar 3.000 porsi makanan MBG yang telah dipersiapkan pada Rabu (12/8/2026).
Keputusan tersebut diambil setelah Kepala SPPG Jati, Abra Yudha Raya, mengalami mual dan muntah setelah mencicipi salah satu menu yang akan diberikan kepada para siswa.
Saat itu, Abra bersama sejumlah anggota tim melakukan uji rasa sebelum makanan didistribusikan.
Salah satu menu yang dicicipi adalah olahan ayam rempah.
Namun, setelah mencicipi hidangan tersebut, Abra merasakan kondisi yang tidak biasa. Ia kemudian mengalami muntah hingga tiga kali.
"Saya terdampak. Tadi itu sampai tiga kali. Enggak diare, cuma muntah saja, sehingga kami tarik semua," kata Abra, Rabu (12/8/2026).
Kondisi tersebut membuat pihak SPPG tidak ingin mengambil risiko dengan tetap mengirimkan makanan kepada para siswa.
Baca juga: Cerita Kepala SPPG Karanganyar Rela Keracunan Demi Cegah Petaka Makanan MBG: Yang Penting Siswa Aman
Setelah mengalami kondisi tersebut, Abra kemudian langsung menuju dapur SPPG untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap makanan yang dianggap bermasalah.
Ia mengatakan dirinya kembali mencicipi makanan tersebut bersama sejumlah rekan untuk memastikan kondisi hidangan yang akan didistribusikan.
"Saya langsung ke dapur, saya cicipi yang rusak itu, yang terindikasi tidak layak. Saya cicipi sendiri dan rekan-rekan juga nyicipi," ujarnya.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk menghentikan distribusi menu MBG pada hari itu.
Daripada mengambil risiko makanan dikonsumsi siswa, seluruh porsi yang telah disiapkan akhirnya ditarik.
"Kami tarik hari ini karena olahan daging ayam untuk MBG yang kurang layak konsumsi," kata Abra.
Sekitar 3.000 porsi makanan yang semula disiapkan untuk penerima manfaat akhirnya tidak didistribusikan.
Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan berlapis dalam pelaksanaan program MBG.
Mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan di dapur SPPG, uji rasa, hingga pemeriksaan ketika makanan tiba di sekolah, seluruh tahapan perlu mendapat perhatian.
Bagi DPRD Karanganyar, evaluasi setiap hari dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar menghasilkan makanan yang layak, aman, dan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
Program MBG pada akhirnya bukan hanya soal seberapa banyak makanan yang berhasil dibagikan. Lebih dari itu, kualitas dan keamanan makanan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan program tersebut.
Dengan adanya evaluasi rutin, diharapkan setiap potensi masalah dapat diketahui lebih awal sehingga makanan yang diragukan kelayakannya tidak sampai dikonsumsi oleh para siswa.
***
