TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) dalam beberapa hari terakhir diduga merupakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah provinsi tetangga.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pantauan arah angin dan titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Sumatera bagian selatan.
Ferdinal menyebut, berdasarkan pemantauan, arah angin dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi bergerak menuju Sumbar. Bahkan, angin dari arah Jawa juga berpotensi membawa asap menuju wilayah Sumbar.
"Ya, ini memang ada dugaan kita dampak karhutla provinsi tetangga. Karena arah angin dari kita pantau dari Sipongi, arah angin memang mengarah ke kita," kata Ferdinal saat ditemui TribunPadang.com di Kantor Dinas Kehutanan Sumbar, Kamis (13/8/2026).
Baca juga: Teka-teki Kematian Siswi SD di Padang, Keluarga Harap Hasil Ekshumasi Tim Forensik Segera Rampung
Menurutnya, sejumlah provinsi tetangga seperti Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi saat ini memiliki titik hotspot yang cukup banyak.
Kondisi tersebut membuat Sumbar berisiko terdampak asap kiriman, terutama ketika arah angin bergerak dari selatan menuju utara.
"Jadi dari karhutla di Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi itu mengarah ke kita Sumbar. Selain itu, angin arah dari Jawa juga mengarah ke kita," ujarnya.
Meski demikian, Ferdinal menegaskan sumber kabut asap tersebut masih perlu dipastikan melalui kajian bersama pihak terkait.
Baca juga: Detik-Detik Penemuan Janin Bayi di Guguak Limapuluh Kota, Kejutkan Warga Saat Hendak Buang Sampah
Ia mengatakan Dinas Kehutanan akan berkoordinasi dengan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan apakah kondisi udara yang terjadi memang disebabkan asap karhutla atau faktor lainnya.
"Tentu dipastikan lagi dengan BMKG, kemudian juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena melihat tingkat pencemaran udara apakah ini asap atau apa," katanya.
Di sisi lain, Dinas Kehutanan Sumbar juga terus memantau kemunculan titik panas melalui sistem pemantauan Sipongi.
Ferdinal mengatakan titik hotspot memang terpantau di sejumlah wilayah Sumbar, terutama daerah yang selama ini rawan, seperti Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Dharmasraya.
Namun, keberadaan titik panas tersebut belum serta-merta dapat dipastikan sebagai kejadian karhutla.
Sebab, titik hotspot yang terpantau dapat muncul dan kemudian menghilang ketika dilakukan pemantauan dalam rentang waktu tertentu.
"Memang titik hotspot terpantau terutama di daerah yang sering terpantau kita itu di Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Dharmasraya. Itu terpantau wilayah wilayah perkebunan," jelasnya.
"Tapi apakah itu adalah kejadian kebakaran, karena pantauan kita biasanya kita lihat lagi dalam durasi setiap 12 jam. Titik hotspot ini muncul, kemudian hilang, muncul, kemudian hilang," sambung Ferdinal.
Menurut Ferdinal, kondisi hari tanpa hujan di Sumbar juga belum berlangsung panjang. Berdasarkan data BMKG, hujan masih berpotensi terjadi sehingga kondisi Sumbar belum masuk dalam situasi karhutla yang signifikan.
Ia mengatakan sejumlah titik panas yang terpantau juga berada di sekitar persawahan masyarakat dan lokasi pabrik yang berpotensi dipengaruhi pantulan panas.
Baca juga: Kemenag Dorong Hasil Riset PTKIN Tak Berhenti di Kampus, Masuk Tahap Hilirisasi
"Artinya bisa sekarang terjadi hujan, besok tidak. Dan kejadian kebakaran yang kita pantau itu di Sipongi juga ada beberapa titik. Seperti di persawahan masyarakat titiknya, kemudian di lokasi-lokasi pabrik. Dan itu bisa kita duga akibat karena pantulan panas," katanya.
Ferdinal menegaskan hingga saat ini laporan kejadian karhutla di Sumbar belum menunjukkan kondisi yang signifikan.
Meski belum signifikan, sejumlah kejadian karhutla tetap tercatat di Sumbar sepanjang tahun ini.
Salah satunya terjadi di kawasan Bukit Gagoan, Kabupaten Solok, pada Juli 2026. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar satu hingga dua hektare.
Kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas lahan yang terbakar sekitar satu hingga dua hektare.
Ferdinal menyebut, kebakaran tersebut terjadi di lahan perkebunan masyarakat. Salah satu pemicunya adalah aktivitas pembersihan lahan dengan cara dibakar.
"Karena mereka membersihkan lahan dengan cara dibakar. Nah, kadang-kadang tak terkendali karena angin, menyebabkan kebakaran," ujarnya.
Baca juga: Dampak Kebakaran SMP Angkasa Lanud Sutan Sjahrir Padang: Pembelajaran Dialihkan ke Daring
Dinas Kehutanan Sumbar mengaku telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya karhutla.
Sejak awal tahun, Pemprov Sumbar telah mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar meningkatkan kewaspadaan serta menghindari aktivitas pembakaran lahan.
Menurut Ferdinal, imbauan tersebut disampaikan secara administratif melalui surat Gubernur Sumbar kepada bupati dan wali kota.
Surat itu juga mengingatkan mengenai kondisi musim dan potensi peningkatan risiko kebakaran lahan.
"Sehingga diharapkan bupati, wali kota juga menyampaikan sampai ke unsur bawah agar menghindari aktivitas membakar pada kawasan lahan atau pengelolaan lahan," katanya.
Selain itu, Dinas Kehutanan Sumbar juga telah menggelar apel siaga karhutla pada Mei 2026.
Apel tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan perangkat dalam melakukan pengendalian karhutla.
Koordinasi juga dilakukan bersama Polda Sumbar dan TNI, termasuk membahas langkah penanganan apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.
"Memang laporan dari Polri, daerah kita Sumbar masih relatif belum ada kejadian-kejadian yang signifikan karhutla. Tapi diharapkan tentu kita tetap hati-hati, kita berharap memang benar-benar tidak terjadi kebakaran di Sumatera Barat yang meluas," ujarnya.
Baca juga: Nagari Pasir Talang Barat Juara Lomba Pengolahan Pangan Sehat Solok Selatan
Untuk penanganan di lapangan, Dinas Kehutanan Sumbar memiliki 12 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Masing-masing KPH memiliki brigade pengendalian kebakaran hutan yang dapat dikerahkan apabila terjadi kebakaran.
Namun, penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, masyarakat, hingga pihak swasta.
Di tingkat tapak, Dinas Kehutanan juga memiliki kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang menjadi bagian penting dalam penanganan awal ketika terjadi kebakaran.
"Kalau di kita di tingkat tapak kita punya masyarakat peduli api. Yang kemudian juga pada penanganan awal terkait kejadian kebakaran itu mereka menangani dan nanti mereka melaporkan kepada kita," jelas Ferdinal.
Ia menjelaskan, apabila kebakaran tidak mampu ditangani oleh masyarakat di tingkat awal, laporan akan diteruskan kepada Dinas Kehutanan untuk ditindaklanjuti oleh brigade pengendalian kebakaran.
"Nanti brigade kita akan turun. Nah nanti dalam koordinasi kita juga dengan BPBD, Polri dan juga TNI," katanya.
Ferdinal berharap seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan meski kondisi karhutla di Sumbar saat ini masih relatif terkendali.
Terlebih, aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas ketika disertai angin dan kondisi cuaca yang mendukung.(*)
