PKB Bentuk Satgas Prabowonomics untuk Mengawal Implementasi Kebijakan Ekonomi di Lapangan
Muhammad Zulfikar August 13, 2026 09:38 PM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) membentuk Satgas "Prabowonomics" untuk mengawal pelaksanaan agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Satgas tersebut tidak hanya diposisikan sebagai wadah untuk mendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga akan melakukan pemantauan terhadap implementasi program ekonomi di lapangan.

Baca juga: Cak Imin Ungkap Strategi Sukseskan Prabowonomics: Ubah 108 UU hingga Anggaran untuk Rakyat Kecil

Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim mengatakan, pembentukan Satgas Prabowonomics merupakan upaya mendorong penerapan ekonomi konstitusi dalam kebijakan pemerintah.

“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Harlah PKB ke-28 kemarin,” ujar Rivqy kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Kamis (13/8/2026).

Baca juga: PKB Usung Prabowonomics di Harlah Ke-28, Cak Imin Tebar Pesona ke Prabowo Demi Tiket Cawapres 2029?

Menurutnya, pengawalan akan diarahkan terutama terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Rivqy mengatakan kedua pasal tersebut harus menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi nasional agar pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan dan perlindungan sosial.

“Poinnya kita akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan melanjutkan program pemerintah yang merupakan implementasi dari Pasal 33 dan 34,” tegasnya.

Rivqy menegaskan Panji Bangsa ingin memastikan konsep ekonomi konstitusi tidak berhenti sebagai gagasan.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi seharusnya dapat diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rakyat dan masyarakat yang berada di lapisan bawah.

“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” kata Rivqy.

Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi atau Ary, mengatakan satgas tersebut akan menjalankan sejumlah kegiatan, mulai dari forum diskusi hingga pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

Menurut Ary, sejumlah focus group discussion (FGD) mengenai kebijakan ekonomi di berbagai sektor telah disiapkan.

“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Ngaku Terharu Harlah PKB Pakai Baju ‘Prabowonomics’: Nama Saya Tidak Pantas di Situ

Ary mengatakan, rangkaian agenda tersebut akan dilanjutkan dengan dialog bersama sejumlah kelompok masyarakat dan pelaku ekonomi di berbagai daerah.

Dialog pertama dijadwalkan berlangsung di Jawa Barat pada 18 Agustus 2026 bersama kelompok santri.

Kemudian pada 22 Agustus, dialog akan digelar di Sulawesi Selatan dengan melibatkan kepala desa dan aktivis desa.

Selanjutnya, pada 28 Agustus, dialog bersama komunitas nelayan dijadwalkan berlangsung di Jawa Timur.

Pada 8 September, dialog di Jakarta akan melibatkan kelompok ekonomi kreatif, sedangkan pada 15 September kegiatan serupa dijadwalkan berlangsung di Jawa Tengah dengan melibatkan kelompok petani.

Menurut Ary, dialog tersebut akan menjadi ruang untuk mendalami kebijakan ekonomi pemerintah dari perspektif masyarakat yang bersentuhan langsung dengan program.

Ary menegaskan, fungsi Satgas Prabowonomics tidak hanya memberikan dukungan terhadap program pemerintah.

Menurutnya, apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan, temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah.

Dengan konsep tersebut, Satgas Prabowonomics ingin mengambil posisi sebagai bagian dari kelompok pendukung agenda ekonomi pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pemantauan terhadap implementasinya.

Panji Bangsa menyatakan pengawalan tersebut akan difokuskan pada sejauh mana kebijakan ekonomi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pembentukan satgas ini sekaligus menjadi langkah Panji Bangsa untuk mengambil peran dalam mengawal agenda ekonomi pemerintahan Prabowo, dengan menjadikan pemerataan kesejahteraan dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat sebagai salah satu fokus utama.

Baca juga: Prabowonomics vs Narasi Sell Indonesia

Tentang Prabowonomics

Dilansir dari situs resmi BRIN, konsep ekonomi yang tengah diperkenalkan oleh Presiden saat ini, dikenal sebagai Prabowonomic, menjadi sorotan dalam Simposium Praktisi dan Periset Ekonomi (PARETO) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Syamsulbahri selaku Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, memaparkan tentang "Strategi Pencapaian Swasembada Pangan dalam Konsep Prabowonomic". Ia menguraikan esensi dan penerapan Prabowonomic. Menurutnya  Prabowonomic berlandaskan ideologi ekonomi Pancasila, dengan setiap sila Pancasila menjadi pedomannya.

  • Sila pertama diwujudkan melalui pemberantasan korupsi, perjudian, dan penyelundupan.
  • Sila kedua mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  • Sila ketiga menekankan persatuan elite dalam menghadapi tantangan global.
  • Sila keempat memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya.
  • Sila kelima berfokus pada implementasi Pasal 33 UUD 1945.

 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.