TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Instruksi ini disampaikan usai rapat koordinasi virtual antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan ribuan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Usai rapat, Tito meminta para gubernur, bupati, hingga wali kota segera mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk menyukseskan program prioritas ini. Keterlibatan lintas sektoral dinilai krusial agar pelaksanaan di lapangan berjalan mulus dan tepat sasaran.

"Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis tadi sudah diarahkan oleh beliau dan saya juga tadi menyampaikan saya follow up langsung juga dengan surat edaran hari ini. Di antaranya adalah untuk kepala daerah, kepada seluruh gubernur, bupati, walikota ya, memberikan dukungan pelaksanaan program MBG termasuk mengkoordinasikan para perangkat daerahnya yang terkait," ucap Tito.

Ia menjelaskan dukungan yang dituntut dari pemerintah daerah meliputi berbagai aspek teknis. Mulai dari percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh dinas kesehatan, hingga peran dinas pendidikan dalam mendata dan mengawasi penerima manfaat.

Selain itu, Tito juga mendorong pemanfaatan dinas pertanian dan perikanan di daerah masing-masing. Hal ini ditujukan untuk memfasilitasi pasokan bahan baku lokal ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

Tito menyoroti bahwa program MBG ini adalah momentum bagi kepala daerah untuk mendongkrak indikator kinerja mereka, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, hingga penyerapan tenaga kerja. Semua pencapaian tersebut dapat diraih tanpa menguras kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Nah ini semua sebetulnya program MBG ini semua indikator itu akan terbantu oleh dengan program MBG, indikator kinerja kepala daerah tanpa APBD. APBN yang bergerak, ini akan menguntungkan," jelasnya.

Tito pun mengingatkan agar kepala daerah mampu memanfaatkan program pembiayaan pusat ini secara maksimal.

"Saya tadi sampaikan jadikan, jadikan riding this program kendarai program ini untuk kepentingan ee meningkatkan indikator yang baik, kinerja kepala daerah tanpa free. Jadi APBD-nya zero APBD. APBD-nya bisa bekerja untuk yang lain kira-kira seperti itu," papar Tito.

Sebagai informasi, rapat koordinasi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG. 

Satgas tersebut dibentuk di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dan diketuai langsung oleh masing-masing kepala daerah agar memitigasi segala kendala di lapangan.